Page 721 - Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria, 2006-2007 Bunga Rampai Perdebatan

M. Shohibuddin & M. Nazir S (Penyunting)

B. Komitmen Pemerintahan SBY

• Pemerintahan SBY telah menyatakan komitmennya untuk
menjadikan agenda pembaruan agraria sebagai bagian dari visi,
misi dan program pemerintahan. Dengan pelaksanaan agenda
tersebut, maka diharapkan “perbaikan dan penciptaan
kesempatan kerja” dan “revitalisasi pertanian dan aktivitas
pedesaan” akan dapat diwujudkan.
• Dikeluarkannya Perpres No. 10 Tahun 2006 merupakan bukti
komitmen pemerintah dalam melakukan penguatan
kelembagaan untuk pelaksanaan agenda pembaruan agraria, di
mana Badan Pertanahan Nasional RI memperoleh mandat

sebagai pelaksananya Agenda ini bersama dengan pengkajian

a
ini
an
ber
sama
deng
pelak
ai
sanan
y
,
enda
ajian
pengk
Ag
sebag
.
dan penanganan konflik agraria, ditetapkan sebagai bagian dari
21 fungsi BPN RI dalam menjalankan tugas pemerintahan di
bidang pertanahan secara nasional, regional dan sektoral.
C. Program Pembaruan Agraria Nasional
‰ Secara konkret, komitmen pemerintah untuk melaksanakan
agenda pembaruan agraria diwujudkan melalui alokasi 8,15 juta
hktar tanah sebagai obyek pelaksanaan pembaruan agraria. Hal
i b k
b
l k
e
i Hl
h
b
t
h
kt
ini dilaksanakan dalam kerangka program terpadu yang disebut
Program Pembaruan Agraria Nasional (disingkat PPAN) yang
mencakup dua komponen program.
Pertama, redistribusi tanah (land reform) untuk menjamin hak rakyat atas sumberͲ
sumber agraria. Hal ini disebut dengan asset reform. Kedua, upaya pembangunan lebih
luas dan multipihak untuk menjamin agar aset tanah yang telah diberikan dapat
berkembang secara produktif dan berkelanjutan. Hal ini disebut access reform yang
mencakup, antara lain, pemenuhan hakͲhak dasar dalam arti luas (pendidikan,
k
l i
j
dll) j
h
k kesehatan, dll), juga penyediaan dukungan modal, teknologi, manajemen,
d l
d k
di
infrastruktur, pasar, dll.
‰ PPAN, dengan demikian, bukan semataͲmata bagiͲbagi tanah
melainkan gabungan dari kedua jenis reform sekaligus. Hal inilah
yang dimaksud dengan “Landreform Plus”.
674