Page 723 - Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria, 2006-2007 Bunga Rampai Perdebatan

M. Shohibuddin & M. Nazir S (Penyunting)

• Tap MPR No. IX/2001
PinsipͲprinsip pelaksanaan PPAN merujuk kepada 12 prinsip
dasar pembaruan agraria yang tertuang dalam Ketetapan MPR
No. IX/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan
Sumberdaya Alam, yaitu:

– Memelihara dan mempertahankan NKRI,
– Menghormati dan menjunjung tinggi HAM,
– Menghormati supremasi hukum dengan mengakomodasi keanekaragaman dalam
unifikasi hukum,
– Mensejahterakan rakyat, terutama melalui peningkatan SDM,
– Mengembangkan demokrasi, kepatuhan hukum, transparansi, dan partisipasi
rakyat,
– Mewujudkan keadilan agraria,

– Memelihara keberlanjutan sumberͲsumber agrariaaria,
r
l
n
a
ke
Memelihar
a
e
b
j
sumber
agr
sumber
n
u
t
a
– Melaksanakan fungsi sosial dan fungsi ekologis sesuai kondisi sosial budaya
setempat,
– Meningkatkan koordinasi antar sektor pembangunan dan antar daerah,
– Mengakui, menghormati dan melindungi hak masyarakat hukum adat,
– Mengupayakan keseimbangan hak dan kewajiban Negara, pemerintah pusat,
daerah, masyarakat dan individu, dan
– Melaksanakan desentralisasi berupa pembagian kewenangan di tingkat nasional
dan daerah.
• UUPA No. 5/1960
UUPA No. 5/1960 merupakan landasan pokok dan pegangan
operasional dalam perumusan konsep dan pelaksanaan
PPAN. Ada 10 (sepuluh) prinsip dasar yang dapat diserap
dari substansi UUPA, yaitu: (1) Nasionalisme, (2) Hak ,y ( ) ,( )
menguasai dari negara, (3) Tanah untuk penggarap, (4)
Landreform, (4) Fungsi sosial, (6) Pengakuan hak adat, (7)
Kesetaraan gender, (8) Kelestarian lingkungan, (9) Usaha
bersama rakyat, dan (10) Lintas sektor.
• Perpres 10 Tahun 2006
Perpres 10 Tahun 2006 menjadi landasan kelembagaan
untuk pelaksanaan PPAN. Perpres ini memberikan mandat
kepada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia

untuk menjalankan reformasi agraria sebagai bagian dari

agr
i
dari
aria
sebag
ai
tuk
bagian
menjalank
f
re
un
an
m
a
s
o
r
pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang pertanahan
secara nasional, regional dan sektoral.
676