Page 116 - Jogja-ku(dune Ora) didol: Manunggaling Penguasa dan Pengusaha Dalam Kebijakan Pembangunan Hotel di Yogyakarta

kalau pemerintah mengatakan bahwa kalau dari sisi PAD
itu ada penambahan ya....pemasukan bagi pemerintah...dari
pembangunan hotel dan operasional hotel-hotel itu..tapi yang
kami pikirkan justru kalau dari aspek sosial...tapi ini juga tidak
bisa digeneralisir ya....mungkin kalau di kawasan tertentu itu
betul-betul manfaatnya bisa dirasakan oleh masyarakatnya...
tapi di tempat lain bisa juga dianggap merugikan, paling tidak
kalau ada pengaduan. Dulu, beberapa kali masyarakat datang
ke Forpi mengadukan, misalnya di Jalan Bhayangkara, mereka
merasa kehadiran hotel itu, misalnya yang berada disebelah
baratnya tidak bisa lagi menikmati lagi matahari..., terus
kemudian jalan di depannya nanti tambah ramai... yang dulu
mereka merasa nyaman lalu-lalang di sekitar itu...kemudian
proses pembangunannya itu sangat gaduh.., mengganggu...
beberapa rumah retak-retak ya... proses itu kita juga sudah cek
di sana. Jadi kalau beberapa masyarakat mengatakan itu negatif,
pembangunan itu dampaknya. Yang terserap dari masyakarat,
tenaga kerjanya juga sedikit....kebanyakan...kan dari luar...kalau
peraturan...hotel bilang kan itu kan tenaga terdidik....terlatih,
masyarakat belum siap atau tidak memenuhi syarat, kalau ada
mungkin jadi cleaning service atau jadi apa....”

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa
selama ini jika dalil pembangunan hotel dapat menyerap tenaga kerja
disekitarnya tidak sepenuhnya terbukti benar, karena kebanyakan

akan mengganggu lalu lintas. Inilah mengapa menurut Forpi persyaratan untuk
permohonan IMB hotel sifatnya hanya formalitas, dan seringkali dak memenuhi
aspek substansialnya.
63 Wawancara dengan Winarta Hadiwiyono, Ketua Forum Pemantau Independen
(Forpi) pada tanggal 01 Juni 2016

Dampak Dan Resistensi Atas Pembangunan Hotel 101