Page 117 - Jogja-ku(dune Ora) didol: Manunggaling Penguasa dan Pengusaha Dalam Kebijakan Pembangunan Hotel di Yogyakarta

pekerja di bidang perhotelan masih berasal dari luar daerah.
Sedangkan para pekerja yang berasal dari sekitar lebih banyak berupa
tenaga-tenaga kasar atau non formal, misalnya cleaning service.

Selain itu masyarakat juga dapat mengadukan dampak
pembangunan hotel kepada Lembaga Bantuan Hukum (LBH)
Yogyakarta. Mayoritas aduan yang masuk di LBH Kota Yogyakarta
lebih pada efek pembangunan hotel, dimana pembangunan hotel
tersebut sudah berjalan, yang pada akhirnya hanya meminta ganti
64
rugi atas kerugian yang timbul. LBH Yogyakarta menilai bahwa
reaksi masyarakat Kota Yogyakarta hanya sebatas pada permintaan
ganti rugi, tidak sampai pada usaha untuk menghentikan
pembangunan hotel. Hal ini karena untuk melakukan gerakan untuk
menghentikan pembangunan hotel membutuhkan banyak energi, dan
membutuhkan dukungan masyarakat kuat. Inilah yang membedakan
dengan gerakan masyarakat di Sleman, misalnya terhadap penolakan
Apartemen Uttara, hal ini karena tipikal masyarakat perkotaan yang
kebanyakan merupakan pekerja dengan waktu kerja kurang lebih
delapan jam perhari sehingga tidak mempunyai cukup banyak energi
untuk melakukan penolakan secara teroganisir.
Sedangkan dampak sosial lain yang timbul akibat pembangunan
hotel yakni mahalnya harga tanah di perkotaan menyebabkan sebagian
besar warganya dengan mudah melepaskan tanahnya untuk dibeli
investor, hasilnya untuk membeli tanah di pinggiran Kota Yogyakarta

64 Wawancara dengan Rizki F, Staf Lembaga Bantuan Hukum Yogyakarta pada tanggal
17 Mei 2016
65 Wawancara dengan Darzono, SH selaku Kepala Seksi Bidang Hukum Dinas Perizinan
Kota Yogyakarta, pada tanggal 16 Mei 2016

102 JOGJA-KU(DUNE ORA) DIDOL