Page 44 - Jogja-ku(dune Ora) didol: Manunggaling Penguasa dan Pengusaha Dalam Kebijakan Pembangunan Hotel di Yogyakarta

keempat variabel tersebut digunakan sebagai indikator untuk menilai
bagaimana implementasi kebijakan tersebut dilaksanakan.

Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa implementasi
kebijakan tersebut gagal, hal ini karena dipengaruhi oleh kepentingan
pemangku kepentingan (stakeholder) yang berkuasa yakni aktor
pemerintah dan aktor investor, sehingga mengakibatkan banyaknya
celah dalam kebijakan pengendalian pembangunan hotel di Kota
Yogyakarta. Oleh karena itu perlu diteliti juga apakah tujuan kebijakan
tersebut telah sesuai dengan isi kebijakan, karena isi kebijakan sangat
mempengaruhi implementasi dari kebijakan, terutama karena adanya
kepentingan yang dipengaruhi; jenis manfaat yang dihasilkan; derajat
perubahan yang diinginkan; kedudukan pembuat kebijakan; serta
siapa pelaksana program; dan sumberdaya yang dikerahkan. Selain itu,
juga perlu dijelaskan lebih lanjut bahwa kegagalan tujuan kebijakan
juga dapat dilandasi dari konteks kebijakan yang mempengaruhi
proses implementasi kebijakan. Konteks ini meliputi kekuasaan,
kepentingan dan strategi aktor yang terlibat; karakteristik lembaga
dan penguasa; serta kepatuhan dan daya tanggap.
Kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang selain dilakukan
dengan kontrol kebijakan berupa advice planning yang merupakan
salah satu persyaratan teknis yang harus dipenuhi terlebih dahulu
dalam pengajuan IMB, juga dapat dilakukan dengan instrumen
pengendalian berupa RDTR Kota Yogyakarta. Karena RDTR Kota
Yogyakarta juga dilengkapi dengan peraturan zonasi yang merupakan
bagian tidak terpisahkan. Peraturan zonasi tersebut fungsinya sebagai:
(a) perangkat operasional pengendalian pemanfaatan ruang; (b)
acuan dalam pemberian izin pemanfaatan ruang; (c) acuan dalam
pemberian insentif dan disinsentif; (d) acuan dalam pengenaan sanksi;
dan (e) rujukan teknis dalam pengembangan atau pemanfaatan lahan

Telaah Terhadap Pengendalian Perubahan Ruang Kota 29