Page 51 - Jogja-ku(dune Ora) didol: Manunggaling Penguasa dan Pengusaha Dalam Kebijakan Pembangunan Hotel di Yogyakarta
P. 51
berisi indikasi program utama jangka menengah lima tahunan, dan
arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah nasional yang berisi
indikasi arahan peraturan zonasi sistem nasional, arahan perizinan,
arahan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi (Pasal 20, ayat (1),
huruf e dan f UUPR). Selain itu RTRWN juga digunakan sebagai
pedoman dalam pemanfaatan ruang dan pengendalian ruang di
wilayah nasional. RTRWN kemudian dijabarkan kedalam dokumen
perencanaan kota yang berupa Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)
Provinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten/
Kota.
RTRW Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta diatur dalam
Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2
Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Daerah
Istimewa Yogyakarta Tahun 2009-2029 ditetapkan tanggal 4 Maret
2010, kemudian dijabarkan ke dalam Peraturan Daerah Kota
Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Kota Yogyakarta yang ditetapkan pada tanggal 6 Mei 2010.
RTRW Kota Yogyakarta selanjutnya dijabarkan dalam Peraturan
Walikota Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2013 tentang Penjabaran
Rencana Pola Ruang dan Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang.
Tujuan peraturan ini yakni menjabarkan ketentuan Rencana Pola
Ruang yang lebih rinci sesuai dengan RTRW Kota Yogyakarta dan
Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang, hal ini dimaksudkan agar
tidak ada kekosongan peraturan sebelum ditetapkannya Rencana
Detail Tata Ruang Kota Yogyakarta.
Penggunaan tanah di Kota Yogyakarta didominasi oleh tanah
non pertanian sehingga untuk perubahan pemanfaatan tanahnya
harus menggunakan izin klarifikasi. Izin klarifikasi ini merupakan izin
36 JOGJA-KU(DUNE ORA) DIDOL
