Page 54 - Jogja-ku(dune Ora) didol: Manunggaling Penguasa dan Pengusaha Dalam Kebijakan Pembangunan Hotel di Yogyakarta

merupakan area dalam bagian wilayah perkotaan yang ditetapkan
dengan fungsi utamanya untuk kelestarian lingkungan hidup yang
mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan. Zona lindung
tersebut terbagi dalam zona Cagar Budaya (SC); zona Ruang Terbuka
Hijau (RTH) kota; dan zona Perlindungan Setempat (PS).

Zona budidaya merupakan area dalam bagian wilayah perkotaan
yang ditetapkan dengan fungsi utamanya untuk kegiatan budidaya
atas dasar kondisi dan potensi sumberdaya alam, dan sumberdaya
buatan. Zona budidaya ini terbagi dalam: (a) zona Perumahan (R);
(b) zona perdagangan dan jasa (K); (c) zona perkantoran (KT); (d)
zona sarana pelayanan umum (SPU); zona industri (I) dan zona
peruntukan lainnya (PL).

Klasifikasi zona dalam pemanfaatan ruang di Kota Yogyakarta
antara Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2013
tentang Penjabaran Rencana Pola Ruang dan Ketentuan Intensitas
Pemanfaatan Ruang dengan RDTR sebenarnya sama, namun RDTR
lebih rinci karena dibuat per kecamatan dengan skala 1 : 5.000
sehingga lebih detail.
Sedangkan dari aspek penguasaan tanah untuk mengakomodir
pengembangan pembangunan hotel, dapat dilakukan di atas tanah
milik sendiri maupun milik orang lain dengan sistem sewa-menyewa.
Di Kota Yogyakarta dikenal adanya beberapa jenis tanah, yakni tanah
milik pribadi yang dimiliki para keluarga; tanah Sultan (Sultan Grond
31
atau SG) dan tanah Pakualaman (Paku Alaman Grond atau PAG) .
SG dan PAG tersebut meliputi tanah keprabon dan bukan tanah
keprabon, tanah keprabon merupakan tanah yang digunakan untuk

31 Luthfi, Ahmad Nashih, dkk. (2009). KeisƟmewaan Yogyakarta Yang Diingat dan

Yang Dilupakan. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional. Yogyakarta. hlm. 170
Tak Berpihaknya Pembangunan Pada Rakyat 39