Page 57 - Jogja-ku(dune Ora) didol: Manunggaling Penguasa dan Pengusaha Dalam Kebijakan Pembangunan Hotel di Yogyakarta

Bangunan; Hak Pakai maupun Hak sewa. Sehingga pihak pertama
dapat diberikan sertipikat sebagai tanda bukti, atau dapat diberikan
HGB di atas Hak Milik. Hal ini dapat digunakan sebagai upaya
perlindungan hukum bagi pemilik bangunan, jika suatu saat nanti
ada pihak ketiga yang ingin menguasai atau membeli tanah tersebut
sehingga terdapat kejelasan bahwa bangunan yang didirikan tersebut
tidak termasuk kedalam tanah yang akan dialihkan (dengan Jual beli,
maupun pembebanan hak/ Hak Tanggungan).

C. Realitas Perubahan Pemanfaatan Ruang untuk
Pembangunan Hotel

Pembangunan yang terjadi akan selalu membutuhkan ruang,
dimana pembangunan tersebut akan dilaksanakan. Pembangunan
juga dapat dicirikan dari banyaknya perubahan penggunaan tanah
atau alih fungsi pemanfaatan tanah secara aktual di lapangan. Dengan
demikian, maka tingginya pembangunan berdampak pada tingginya
perubahan pemanfaatan tanah, hal ini dapat dimonitor melalui
permohonan pertimbangan teknis pada Kantor Pertanahan setempat.
Walaupun tidak dapat menghitung secara pasti, dikarenakan banyak
juga perubahan pemanfaatan tanah secara aktual namun belum
dimohonkan pertimbangan teknisnya, begitu pula sebaliknya. Namun
secara kasar perhitungan tersebut sudah dapat menggambarkan alih
fungsi yang terjadi. Rekapitulasi permohonan pertimbangan teknis
pada Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta dapat dilihat pada tabel 3.4
di bawah:

42 JOGJA-KU(DUNE ORA) DIDOL