Page 60 - Jogja-ku(dune Ora) didol: Manunggaling Penguasa dan Pengusaha Dalam Kebijakan Pembangunan Hotel di Yogyakarta

Mantrijeron. Sedangkan satunya lagi merupakan Izin Lokasi untuk
pembangunan Hotel yang diajukan oleh Yuli Astuti An. PT. Ganesha
Dwipaya Bhakti, di atas Tanah Sultan Grond (eks. Purawisata), yang
terletak di Kelurahan Keparakan, Kecamatan Mergangsan. Sehingga
Kecamatan Mergangsan menjadi kecamatan yang mengalami
2
perubahan pemanfaatan tanah terluas yakni dengan luas 25.399 m .
Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam rangka penerbitan Izin
Lokasi tersebut berisi pertimbangan yang memuat ketentuan dan
syarat penggunaan dan pemanfaatan tanah, sebagai dasar penerbitan
Izin Lokasi yang diberikan kepada perusahaan untuk memperoleh
tanah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal, serta dapat
berlaku pula sebagai izin pemindahan hak dan untuk menggunakan
38
tanah tersebut guna keperluan penanaman modalnya. Izin Klarifi kasi
yang masuk di Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta merupakan
izin untuk mengubah pemanfaatan tanah, yang semula dari tanah
pekarang dalam hal ini dialih-fungsikan pemanfaatan tanahnya untuk
hotel, guest house, dan penginapan. Yang membedakan antara Izin

Klarifikasi dengan Izin Lokasi yakni jika Izin Lokasi diperuntukkan
untuk perubahan penggunaan dan pemanfaatan tanah dengan
luasan mencapai lebih dari 10.000 m2 atau lebih dari 1 ha (satu

hektar), sedangkan Izin Klarifikasi diperuntukkan untuk perubahan
pemanfaatan tanah dengan luas dibawah 10.000 m atau < 1 ha
2
(kurang dari satu hektar).
Sedangkan yang membedakan Izin Perubahan Penggunaan Tanah
(IPPT) dengan Izin Klarifikasi, yakni IPPT atau biasa disebut dengan

Izin pengeringan, merupakan suatu permohonan untuk mengubah

38 Pasal 1 ayat (1) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 2 Tahun
2011 tentang Pedoman Per mbangan Teknis Pertanahan dalam Penerbitan Izin

Lokasi, Penetapan Lokasi dan Izin Perubahan Penggunaan Tanah.

Tak Berpihaknya Pembangunan Pada Rakyat 45