Page 63 - Jogja-ku(dune Ora) didol: Manunggaling Penguasa dan Pengusaha Dalam Kebijakan Pembangunan Hotel di Yogyakarta

namun belum dilengkapi dengan ketentuan teks penjelasannya.
Sehingga fungsi BKPRD adalah memberikan rekomendasi teknis
mengenai ketentuan T (Terbatas), B (Bersyarat); T/B (Terbatas dan
Bersyarat) yang terdapat dalam matrik ITBX tersebut.

Misalnya untuk pembangunan hotel berbintang, jika hotel
tersebut akan dibangun di zonasi SC (Cagar Budaya Bersejarah) maka
ketentuan matriknya masuk dalam kategori B atau pemanfaatannya
memerlukan izin penggunaan bersyarat. Jika hotel berbintang
tersebut akan dibangun di zonasi RTH-1 (Kebun Binatang Gembira
Loka) maka masuk dalam kategori T/B, yakni pemanfaatannya
memerlukan izin penggunaan terbatas dan bersyarat. Sedangkan jika
hotel berbintang tersebut akan dibangun di zonasi R-1 (Perumahan
Kepadatan Tinggi), masuk dalam kategori T atau pemanfaatannya
diizinkan secara terbatas. Tugas BKPRD adalah menjabarkan
ketentuan-ketentuan tersebut: Bersyarat; Terbatas; serta Terbatas
dan Bersyarat itu seperti apa, karena matrik ITBX belum dilengkapi
dengan teks penjelasan secara lengkap.
Oleh karena itu, pada tahun 2013 banyak pemrakarsa hotel yang
akan mendirikan hotel yang berada diluar zonasi peruntukannya
(zona perdagangan dan jasa; dan Pariwisata) harus mendapatkan
rekomendasi dari BKPRD terkait dengan pemanfaatan ruangnya
terlebih dahulu. Outputnya nanti berupa Surat Rekomendasi
pemanfaatan ruang yang digunakan sebagai salah satu persyaratan
dalam pengajuan IMB hotel di Dinas Perizinan Kota Yogyakarta.
Di tahun 2013 juga terdapat dua permohonan rekomendasi
BKPRD untuk pembangunan hotel yang awalnya merupakan Benda
Cagar Budaya, yakni permohonan pembangunan hotel Best Western
di atas bangunan eks. SMK 17 Yogyakarta. Hasil dari rekomendasi
tersebut menyatakan bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur DIY

48 JOGJA-KU(DUNE ORA) DIDOL