Page 66 - Jogja-ku(dune Ora) didol: Manunggaling Penguasa dan Pengusaha Dalam Kebijakan Pembangunan Hotel di Yogyakarta

Perencanaan pemanfaatan ruang Kota Yogyakarta saat ini lebih
pada konsep penataan ruang mixed use dimana perumahan, hotel,
tempat pendidikan bisa saja berada dalam satu zonasi. Hal ini
karena Kota Yogyakarta telah terbentuk sejak dahulu kala, sehingga
menyebabkan perencanaan tata ruanglah yang menyesuaikan pada
bentuk kondisi fi sik eksisting di lapangan. Sehingga untuk saat ini
regulasi yang dikeluarkan untuk membatasi pemanfaatan ruang untuk
pembangunan hotel hanya berdasarkan pada Peraturan Walikota
Nomor 77 Tahun 2013 tentang Pengendalian Pembangunan Hotel.

D. Tren Naiknya Pelepasan Hak Atas Tanah untuk
Pembangunan Hotel

Meningkatnya pembangunan hotel di Kota Yogyakarta pada tahun
2013 ternyata juga berimbas pada meningkatnya permohonan Surat
Keputusan (SK) perubahan Hak Atas Tanah (HAT) yang digunakan
untuk keperluan pendirian hotel baru. Hal ini dikarenakan, terjadinya
peralihan hak yang dahulu dimiliki oleh individu atau perorangan
42
menjadi kepemilikan perusahan atau korporasi (Inbreng) sehingga
mengharuskan perubahan hak, dari Hak Milik (HM) menjadi Hak
Guna Bangunan (HGB); agar sesuai dengan subyek kepemilikan
haknya.
Berdasarkan tabel 2.6 di bawah dapat dihitung bahwa luas total
permohonan perubahan HAT di Kota Yogyakarta dari tahun 2013 s/d
2
2015 yakni seluas 72.310 m (7,231 Ha) tanah yang dahulu statusnya
Hak Milik (HM) berubah menjadi Hak Guna Bangunan (HGB)

42 Inbreng adalah penyertaan tanah pribadi ke dalam aset perusahaan. Prosedurnya

seper jual beli namun dilakukan penilaian (appraisal) terhadap tanahnya terlebih
dahulu, kemudian baru dibuatkan Akta Inbreng di PPAT setempat, selanjutnya
diproses peralihan haknya.

Tak Berpihaknya Pembangunan Pada Rakyat 51