Page 69 - Jogja-ku(dune Ora) didol: Manunggaling Penguasa dan Pengusaha Dalam Kebijakan Pembangunan Hotel di Yogyakarta

membuktikan bahwa ternyata tren tingginya pembangunan hotel
diikuti pula dengan tren perpindahan kepemilikan bidang tanah
atau terjadi peralihan hak di Kota Yogyakarta. Dapat juga dimaknai
bahwa tingginya pembangunan hotel yang terjadi pada tahun
2013, berpengaruh pada tingginya perubahan penguasaan maupun
kepemilikan tanah di Kota Yogyakarta.

Proses perubahan penguasaan tanah yang berasal dari tanah
Sultan Grond(SG), karena di Kota Yogyakarta sendiri hampir 75
persen tanah-tanah SG telah disertipikatkan, maka permohonannya
dilakukan dengan cara terlebih dahulu memohon izin dengan pihak
Kraton Yogyakarta melalui Penghageng Wahono Sarto Kriyo, kemudian
ditindaklanjuti dengan pembuatan perjanjian kerjasama antara kedua
belah pihak, yang dituangkan dalam bentuk akta pemberian HGB
di atas Tanah Kasultanan. Selanjutnya pemohon dapat mengajukan
permohonan HGB di atas Hak Milik Kasultanan. Outputnya adalah
Sertipikat HGB di atas HM atas tanah Kasultanan. 43
Perubahan penguasaan atas tanah SG yang dipergunakan untuk
pembangunan hotel contohnya adalah tanah bekas (eks) Purawisata
oleh PT. Ganesha Dwipaya Bhakti yang terletak di Jalan Brigjend
Katamso, RT. 06, RW. 02, Kelurahan Keparakan, Kecamatan
2
Mergangsan, seluas 24.690 m ; dengan rencana luas bangunan yang
2
akan digunakan untuk hotel seluas 7.339 m , dengan tinggi bangunan
8 lantai. Permohonan IMB untuk pembangunan hotel di atas tanah
eks Purawisata tersebut dilakukan dengan Perjanjian (MoU) Nomor:
004/W&K/I/2013 tanggal 11/1/2013; dengan Surat Ukur Nomor:
00629/Keparakan/2013, tanggal 22/05/2013. 44

43 Wawancara dengan Ibu Saidah, A.Ptnh. Staf Seksi Hak Tanah dan Penda aran
Tanah (HTPT), Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta pada tanggal 9 Mei 2016

54 JOGJA-KU(DUNE ORA) DIDOL