Page 70 - Jogja-ku(dune Ora) didol: Manunggaling Penguasa dan Pengusaha Dalam Kebijakan Pembangunan Hotel di Yogyakarta
P. 70
Berdasarkan data permohonan IMB untuk pembangunan hotel
baru maupun untuk pengembangan hotel yang berasal dari Dinas
Perizinan Kota Yogyakarta, didapat informasi bahwa tanah yang
digunakan untuk pembangunan hotel, yakni berasal dari tanah: (a)
Hak Milik; (b) Hak Guna Bangunan; (c) gabungan Hak Milik dan
Hak Guna Bangunan; (d) gabungan Hak milik dan Hak Pakai; serta
(e) Penguasaan tanah di atas Sultan Grond. Hal ini karena dalam
pembangunan hotel dimungkinkan bahwa bidang tanah yang akan
digunakan berasal dari beberapa sertipikat, dengan beberapa subyek
hak yang berbeda. Namun jika terdapat beberapa sertipikat dengan
subyek hak yang berbeda-beda, maka harus dilampiri dengan surat
perjanjian sewa-menyewa; maupun surat kerelaan dari pemilik
45
tanah. Hal ini dikarenakan dalam pembangunan hotel tersebut
dimungkinkan adanya kerjasama antara beberapa orang atau
perusahaan dengan mekanisme sewa-menyewa maupun inbreng. 46
Banyaknya Perusahaan yang mendaftarkan permohonan IMB
berdasarkan bukti kepemilikan sertipikat Hak Milik pada Dinas
Perizinan Kota Yogyakarta, berarti bahwa telah terjadi adanya
pembiaran terhadap penyelundupan hukum. Hal ini karena PT
(Perseroan Terbatas) tidak termasuk ke dalam subyek HAT yang
dapat memiliki tanah dengan status Hak Milik.
44 Hasil pengolahan data sekunder, permohonan IMB untuk pembangunan hotel
baru maupun untuk pengembangan hotel dari Dinas Perizinan Kota Yogyakarta,
2016
45 Pemohon IMB belum tentu yang mempunyai bidang tanah tersebut, sehingga
perlu adanya perjanjian antara pemilik gedung (pemohon IMB) dengan pemilik
tanah yang dituangkan dalam perjanjian tertulis.
46 Wawancara dengan Isniyar Wuri Putran , S.IP,.MPA, Kepala Seksi Bidang Data
Dinas Perizinan Kota Yogyakarta, pada tanggal 3 Mei 2016
Tak Berpihaknya Pembangunan Pada Rakyat 55
