Page 62 - Jogja-ku(dune Ora) didol: Manunggaling Penguasa dan Pengusaha Dalam Kebijakan Pembangunan Hotel di Yogyakarta

berisi ketentuan-ketentuan teknis jika pemohon akan mendirikan
bangunan di atas bidang tanah tersebut. Isi dari advice planning
sendiri mencakup informasi mengenai: (a) pola pemanfaatan ruang;

(b) Garis Sempadan Bangunan/GSB; (c) Koefisian Dasar Bangunan/

KDB; (d) Koefisien Lantai Bangunan/KLB; (e) Tinggi Bangunan/TB
dan (f) RTH minimal yang harus dipenuhi. 39

Untuk pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan pola
pemanfaatan ruangnya yang tercantum dalam Peraturan Walikota
(Perwal) Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2013 tentang Penjabaran
Rencana Pola Ruang dan Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang;
maka pemohon harus mengajukan permohonan rekomendasi
pemanfaatan ruang dari Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah
(BKPRD) Kota Yogyakarta. Perwal ini merupakan penjabaran atas
Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2010 Rencana
Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Yogyakarta Tahun 2010-2029.
Perwal Nomor 25 Tahun 2013 (Penjabaran Rencana Pola
Ruang dan Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang) ini merupakan
aturan pengganti peraturan zonasi yang berfungsi sebagai penjabaran
dari peraturan Rencana Tata Ruang Wilayah agar tidak terjadi
kekosongan aturan, karena Rencana Tata Ruang Wilayah tidak dapat
digunakan sebagai ketentuan teknis dalam perizinan pembangunan.
BKPRD dibutuhkan untuk memberikan rekomendasi terkait dengan
pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang, karena dalam
40
Perwal Nomor 25 Tahun 2013 sudah ada ketentuan matrik ITBX

39 Wawancara dengan Isniyar Wuri Putran , S.IP.,MPA, selaku Kepala Seksi Bidang

Data Dinas Perizinan Kota Yogyakarta, pada tanggal 3 Mei 2016
40 Matrik ITBX merupakan matrik yang berisi ketentuan zonasi; jenis kegiatan; dan
ketentuannya (I/ Diizinkan; T/Terbatas; B/Bersyarat; T/B Terbatas dan Bersyarat;
dan X/Tidak Diizinkan).

Tak Berpihaknya Pembangunan Pada Rakyat 47