Page 114 - Kartografi dan Visualisasi Data Pertanahan

tanah yang mampu mengakomodir semua sektor kegiatan
pembangunan. Perencaan tersebut dilakukan dengan pola
penataan pertanahan untuk mewujudkan tatanan yang lestari,
optimal, selaras, serasi, dan seimbang untuk di wilayah perdesaan,
dan kondisi yang aman, tertib, lancar, asri, dan sehat untuk di
wilayah perkotaan, serta sesuai dengan RTRW (Khrisnamurti dkk,
2022).
Dalam rangka pengembangan penatagunaan tanah
diselenggarakan kegiatan penyusunan dan penetapan neraca
penatagunaan tanah, neraca penatagunaan sumber daya air,
neraca penatagunaan udara, dan neraca penatagunaan sumber
daya alam lain. Neraca Penatagunaan Tanah (NPGT) itu sendiri
adalah perimbangan antara ketersediaan tanah dan kebutuhan
penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah menurut fungsi
kawasan didalam RTR. NPGT meliputi neraca perubahan
penggunaan tanah, neraca kesesuaian penggunaan tanah terhadap
RTRW dan prioritas ketersediaan tanah. Penyusunan NPGT
merupakan amanat dari Pasal 23 ayat (3) Peraturan Pemerintah
Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah dan Pasal 33
ayat (2) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang.
Tujuan disusunnya NPGT adalah untuk memperoleh
informasi ketersediaan dan kebutuhan mengenai penguasaan,
penggunaan dan pemanfaatan tanah menurut fungsi kawasan
sebagaimana tertuang dalam RTR. Manfaat dari penyusunan NPGT
tersebut adalah sebagai bahan masukan bagi perencanaan
kegiatan dan pengendalian pembangunan secara makro,
penyusunan/revisi RTR, kebijakan dan pelaksanaan penyesuaian
penggunaan dan pemanfaatan tanah dengan RTR, kebijakan dan
penyusunan program penataan pertanahan, serta kebijakan
pertanahan dalam menyelesaikan permasalahan pertanahan dan
untuk koordinasi lintas sektor.
NPGT pada hakikatnya adalah peta tematik yang merupakan
hasil analisis tumpang susun/overlay dari peta-peta tematik
pertanahan dan tata ruang. Peta tematik yang dihasilkan dalam
kegiatan NPGT ini menunjukkan ketersediaan tanah untuk

97