Page 117 - Kartografi dan Visualisasi Data Pertanahan
P. 117
Hak Pakai. Sedangkan kawasan dikategorikan “tidak tersedia”
apabila: (1) termasuk dalam kawasan hutan; (2) kesesuaian
penggunaan tanah terhadap RTR termasuk kategori “sesuai”; dan
(3) penguasaan tanahnya berupa penguasaan tanah berskala
besar (misal: Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan untuk
Industri, dan lain sebagainya), tanah kas desa, atau tanah (bekas)
swapraja.
Gambar 5-2. Peta Ketersediaan Tanah Kabupaten Seluma Tahun
2020
Sumber: Album Peta NPGT Kabupaten Seluma 2020
5.2. Peta Tematik dalam Pertimbangan Teknis Pertanahan
untuk Penerbitan PKKPR
Sejak diterbitkannya Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja,
perizinan untuk kepentingan perolehan lahan demi kepentingan
investasi dilakukan melalui mekanisme Kesesuaian Kegiatan
Pemanfaatan Ruang (KKPR). KKPR yang dilakukan terhadap lokasi
yang notabene belum memiliki Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)
atau sudah memiliki RDTR namun belum terintegrasi dengan
sistem layanan Online Single Submission (OSS) disebut dengan
Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR).
100
