Page 120 - Kartografi dan Visualisasi Data Pertanahan
P. 120

Dalam  rangka  mendukung  keberhasilan  proses  pengadaan
               tanah,  ketersediaan  data  spasial  dalam  bentuk  peta  memegang
               peranan yang penting. Hal ini dikarenakan objek dalam pengadaan
               tanah adalah bidang tanah yang memiliki sifat atau karakteristik
               yang  unik.  Keunikan  tersebut  dapat  ditinjau  dari  aspek  letak
               bidang  tanah,  penggunaan  dan  pemanfaatan  yang  ada  di  atas
               maupun di bawahnya,  luasan bidang tanah,  dan lain sebagainya.
               Keberadaan  data  spasial  ini  nantinya  akan  mendukung  proses
               penyusunan Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah (DPPT).
                     Adapun  data  spasial  dan  peta  yang  dibutuhkan  dalam
               kegiatan  penyusunan  DPPT  antara  lain:  (1)  peta  lokasi
               pembangunan; (2) Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang
               dibuktikan dengan hasil dari tumpang susun (overlay) antara Peta
               Rencana  Lokasi  Pembangunan  dengan  Peta  Rencana  Detail  Tata
               Ruang (RDTR)/Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) kabupaten/
               kota/provinsi/nasional; (3) peta Zona Nilai Tanah (ZNT); (4) peta
               gambaran  umum  status  penguasaan  tanah  (GUPT);  (5)  peta
               bidang tanah hasil pengukuran keliling lokasi pembangunan; .
                     Berdasarkan  Permen  ATR/KBPN  Nomor  19  Tahun  2021
               tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19
               Tahun  2021  tentang  Penyelenggaraan  Pengadaan  Tanah  Bagi
               Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, peta letak tanah lokasi
               rencana  pembangunan  dapat  ditampilkan  pada  berbagai  tingkat
               skala tertentu misalnya 1:2.500 atau 1:10.000 atau 1:25.000 atau
               1:50.000  atau  skala  lain  yang  disesuaikan  dengan  bentuk  dan
               luasan rencana lokasi pembangunan. Adapun informasi yang ada
               di dalam peta tersebut meliputi: (1) wilayah administrasi, mulai
               dari  tingkat  kelurahan/desa  atau  nama  lainnya  sampai  tingkat
               provinsi;  (2)  kondisi  topografi  dan  kemiringan  tanah;  dan  (3)
               titik-titik  batas  lokasi  pembangunan.  Seluruh  data  tersebut
               ditampilkan  dengan  sistem  proyeksi  Universal  Transverse
               Mercator (UTM).
                     Gambar  5-4  berikut  ini  merupakan  format  peta  DPPT
               berdasarkan  Permen  ATR/KBPN  Nomor  19  Tahun  2021  yang
               terdiri  atas  format  peta  rencana  lokasi  pembangunan  dan  Peta
               GUPT. Untuk kesesuaian rencana pembangunan dengan kegiatan

                                                                          103
   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125