Page 24 - Modul Ajar - Etika Hukum Kesehatan

dari pejabat yg berwenang di bidang kesehatan pada pemerintah daerah

kabupaten/kota tersebut.
3. Perizinan Rumah Sakit

Perizinan rumah sakit ada 2 yaitu izin mendirikan rumah sakit, dan izin operasional
rumah sakit. Izin mendirikan rumah sakit adalah izin yang diberikan untuk mendirikan

rumah sakit setelah memenuhi persyaratan untuk mendirikan. Izin operasional rumah

sakit adalah izin yang diberikan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan setelah
memenuhi persyaratan dan standar. Dasar hukum pendirian, klasifikasi dan izin rumah

sakit adalah Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, Peraturan
Menteri Kesehatan RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah

Sakit.

Hal penting yang dapat dijadikan perhatian adalah dalam pendirian rumah sakit
haruslah memenuhi unsur persyaratan umum. Dalam pasal 7 ayat 1 UU No 44 Tahun

2009 tentang rumah sakit bahwa rumah sakit harus memenuhi persyaratan umum
diantaranya: Persyaratan lokasi, bangunan, prasarana, sumber daya manusia,

kefarmasian, dan peralatan. Pendirian rumah sakit yang tidak memenuhi syarat umum
dalam peraturan perundang-undangan tersebut maka tidak diberikan izin pendirian.

Syarat-syarat memperoleh izin pendirian rumah sakit secara spesifik adalah sebagai

berikut:
● Studi kelayakan

● Master plan
● Status kepemilikan rekomendasi izin mendirikan

● Izin UU Gangguan (HO)

● Persyaratan pengelolaan limbah
● Luas tanah & sertifikat

● Penamaan
● Izin Mendirikan Bangunan

● Izin Penggunaan Bangunan (IPB)

● Surat Izin Tempat Usaha (SITU)
Jangka waktu izin mendirikan rumah sakit adalah 2 tahun dan dapat diperpanjang untuk

1 tahun. Rumah sakit sudah harus mulai dibangun setelah mendapatkan izin
mendirikan. Sedangkan izin operasional rumah sakit ada yang bersifat izin operasional

sementara yang berlaku untuk jangka waktu 1 tahun, dan izin operasional tetap yang
berlaku untuk jangka waktu 5 tahun dan dapat diperpanjang kembali jika memenuhi

24