Page 37 - Modul Ajar - Etika Hukum Kesehatan
P. 37
Kegiatan Belajar 8
Aspek Hukum Akreditasi Rumah Sakit
A. Tujuan Kegiatan Belajar
Tujuan kegiatan belajar ini adalah agar mahasiswa mampu memahami dan
menjelaskan tentang Aspek Hukum Akreditasi Rumah Sakit
B. Pokok Materi Kegiatan Belajar
1. Definisi Akreditasi Rumah Sakit
Akreditasi Rumah Sakit yang selanjutnya disebut akreditasi adalah pengakuan terhadap
mutu pelayanan rumah sakit, setelah dilakukan penilaian bahwa rumah sakit telah
memenuhi standar akreditasi. Standar akreditasi adalah pedoman yang berisi tingkat
pencapaian yang harus dipenuhi oleh rumah sakit dalam meningkatkan mutu pelayanan
dan keselamatan pasien. Akreditasi mengandung arti suatu pengakuan yang diberikan
pemerintah kepada rumah sakit karena telah memenuhi standar yang ditetapkan.
Rumah sakit yang telah terakreditasi, mendapat pengakuan dari pemerintah bahwa
semua hal yang ada di dalamnya sudah sesuai dengan standar. Sarana dan prasarana
yang dimiliki rumah sakit, sudah sesuai standar. Prosedur yang dilakukan kepada
pasien juga sudah sesuai dengan standar.
2. Penilaian Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Aspek Hukum Akreditasi Rumah Sakit
Dipandang dari sudut pendekatan hukum secara sistematik dapat dikatakan bahwa
institusi dan fungsi akreditasi itu merupakan sub-sistem hukum di bidang pembinaan-
pengawasan. Sub-sistem hukum di bidang pembinaan-pengawasan biasanya menjadi
suatu ciri hukum dimana kepentingan pemerintah dan masyarakat lebih dominan
daripada kepentingan individu. Aspek hukum dalam akreditasi rumah sakit menjadi
bagian hukum bersifat khusus karena hukum kesehatan itu berdimensi majemuk yang
mengandung: hukum administrasi, hukum perdata, hukum internasional, hukum
pidana dan hukum tata negara. Setiap rumah sakit yang akan di akreditasi harus
melakukan persiapan dan introspeksi secara menyeluruh terhadap semua komponen
pelayanan kesehatan dengan memperhatikan standar-standar yang berlaku
sebagaimana tertuang dalam peraturan akreditasi yang ditetapkan oleh departemen
kesehatan berlandaskan aturan hukum perundang-undangan yang berlaku.
3. Landasan Hukum Dalam Akreditasi Rumah Sakit
37
