Page 50 - Modul Ajar - Organisasi dan Manajemen Rumah Sakit

bentuk sarana, teknologi, dan sumber daya manusia kesehatan serta didukung

oleh pelayanan kesehatan masyarakat tersier.
a) Penyelenggaraan pelayanan kesehatan masyarakat sekunder menjadi

tanggung jawab Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan/atau Provinsi

sebagai fungsi teknisnya, yakni melaksanakan pelayanan kesehatan
masyarakat yang tidak sanggup atau tidak memadai dilakukan pada

pelayanan kesehatan masyarakat primer.
b) Dalam penanggulangan penyakit menular yang tidak terbatas pada suatu

batas wilayah administrasi pemerintahan (lintas kabupaten/kota), maka

tingkat yang lebih tinggi (provinsi) yang harus menanganinya.
c) Fasilitas pelayanan kesehatan penyelenggara pelayanan kesehatan

masyarakat sekunder dibangun sesuai dengan standar. Bagi fasilitas
pelayanan kesehatan masyarakat milik swasta harus mempunyai izin

sesuai peraturan yang berlaku serta dapat bekerja sama dengan unit kerja
Pemerintah dan Pemerintah Daerah, seperti laboratorium kesehatan,

Balai Teknik Kesehatan Lingkungan (BTKL), Balai Pengamanan

Fasilitas Kesehatan (BPFK), dan lain-lain.

c. Upaya Kesehatan Tersier
Upaya kesehatan tersier adalah upaya kesehatan rujukan unggulan yang terdiri dari

pelayanan kesehatan perorangan tersier dan pelayanan kesehatan masyarakat

tersier.
1. Pelayanan Kesehatan Perorangan Tersier (PKPT)

a) Pelayanan kesehatan perorangan tersier menerima rujukan subspesialistik
dari pelayanan kesehatan di bawahnya, dan dapat merujuk kembali ke

fasilitas pelayanan kesehatan yang merujuk.

b) Pelaksana pelayanan kesehatan perorangan tersier adalah dokter
subspesialis atau dokter spesialis yang telah mendapatkan pendidikan

khusus atau pelatihan dan mempunyai izin praktik dan didukung oleh tenaga
kesehatan lainnya yang diperlukan.

43