Page 22 - Modul Manajemen Asuransi Kesehatan
P. 22

Kegiatan Belajar 2

                                   Trend dan Isu Pengembangan Asuransi Kesehatan di

                                                Indonesia dan luar Negeri



                           A.  Tujuan Kegiatan Belajar

                               Tujuan dari kegiatan belajar ini adalah mahasiswa mampu memahami dan

                            menjelaskan konsep dasar Trend dan Isu Pengembangan Asuransi Kesehatan
                            di Indonesia dan luar Negeri


                           B.  Pokok Materi Kegiatan Belajar

                                   Di Indonesia, pengertian asuransi sosial sangat sering disalah artikan
                            dengan  pengertian  derma  atau  pelayanan  cuma-cuma.  Sementara

                            penyelenggaraan  asuransi  sosial  kesehatan  yang  sudah  ada  seperti  program

                            JPK  PNS/Askes  dan  program  JPK  Jamsostek,  diselenggarakan  oleh
                            perusahaan  publik  yang  berbentuk  badan  hukum  persero  berorientasi  laba.

                            Hal ini menyebabkan semakin kacaunya pemahaman asuransi sosial. Distorsi
                            pemahaman  ini  menyebabkan  sulitnya  upaya  menuju  suatu  sistem  asuransi

                            sosial yang konsisten.
                                   Asuransi sosial adalah asuransi yang diselenggarakan atau diatur oleh

                            pemerintah  yang  melindungi  golongan  ekonomi  lemah  dan  menjamin

                            keadilan yang merata (equity). Untuk mencapai tujuan tersebut, maka suatu
                            asuransi  sosial  haruslah  didasarkan  pada  suatu  undang-undang  dengan

                            pembayaran  premi  dan  paket  jaminan  yang  memungkinkan  terjadinya

                            pemerataan. Dalam penyelenggaraanya, pada asuransi sosial mempunyai ciri
                            (a)  kepesertaan  wajib  bagi  sekelompok  atau  seluruh  penduduk,  (b)  besaran

                            premi  ditetapkan  oleh  undang-undang,  umumnya  proporsional  terhadap
                            pendapatan/gaji,  dan  (c)  paketnya  ditetapkan  sama  untuk  semua  golongan

                            pendapatan,  yang  biasanya  sesuai  dengan  kebutuhan  medis.  Dengan
                            mekanisme ini, maka dimungkinkan tercapainya keadilan sosial yang egaliter.


                                                              11
   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27