Page 6 - Orde Baru
P. 6

menguntungkan elit politik dan pengusaha besar, sementara masyarakat lokal sering kali
               tidak mendapatkan manfaat langsung dari proyek tersebut. Kesenjangan ekonomi antara kaya
               dan miskin semakin meningkat, dan ketidakadilan sosial menjadi isu yang krusial selama
               periode ini (Nasution, 2021). Korupsi juga menjadi masalah serius, di mana praktik kolusi
               antara pemerintah dan pengusaha sering terjadi.


                   C.  Kebijakan Sosial dan Budaya

                     Di bidang sosial dan budaya, Orde Baru menerapkan kebijakan yang mengedepankan
               nilai-nilai Pancasila dan mengurangi pengaruh budaya asing. Pemerintah mengontrol media
               massa dan membentuk lembaga yang bertanggung jawab untuk menjaga norma-norma sosial
               dan budaya. Program-program pendidikan diarahkan untuk menanamkan nilai-nilai
               nasionalisme dan kesetiaan kepada pemerintah. Pendidikan formal dan non-formal dijadikan
               alat untuk menyebarluaskan ideologi Orde Baru (Heryanto, 2018).

                     Pendidikan di bawah Orde Baru juga mengalami banyak perubahan, termasuk
               peningkatan akses pendidikan dasar. Namun, meskipun banyak sekolah dibangun, kurikulum
               yang digunakan sering kali lebih menekankan pada doktrin politik pemerintah daripada
               pengembangan kritis siswa. Ini berkontribusi pada pembentukan generasi yang kurang peka
               terhadap isu-isu sosial dan politik (Lindsey, 2018).


                     Kebijakan pengendalian budaya juga meliputi pengawasan terhadap seni dan hiburan.
               Banyak karya seni yang dianggap tidak sesuai dengan ideologi pemerintah dibatasi atau
               dilarang. Kegiatan kebudayaan yang tidak sejalan dengan Pancasila seringkali dianggap
               sebagai bentuk ancaman. Hal ini menciptakan suasana di mana kreativitas dan ekspresi
               individu terkekang, dan banyak seniman serta intelektual yang memilih untuk bersikap diam
               (Cribb, 2016).


                     Kebijakan Orde Baru, meskipun berhasil dalam menciptakan stabilitas dan
               pertumbuhan ekonomi pada awalnya, meninggalkan warisan yang kompleks. Di satu sisi,
               pertumbuhan ekonomi yang pesat dan pembangunan infrastruktur dapat dilihat sebagai
               pencapaian. Namun, pada saat yang sama, praktik pelanggaran hak asasi manusia dan
               pembatasan kebebasan sipil menciptakan ketidakpuasan yang mendalam di kalangan
               masyarakat. Dengan jatuhnya Soeharto pada tahun 1998, Indonesia mulai memasuki era
               reformasi yang berusaha untuk memperbaiki kesalahan yang terjadi selama Orde Baru
               (McLeod, 2019).

                   E.  Dampak Orde Baru


                     Masa Orde Baru di Indonesia, yang berlangsung dari tahun 1966 hingga 1998,
               menghasilkan dampak yang signifikan bagi masyarakat, ekonomi, dan politik negara.
               Kebijakan yang diterapkan oleh rezim Soeharto memiliki dua sisi, yaitu dampak positif dan
               negatif. Memahami kedua sisi ini sangat penting untuk menganalisis warisan yang
               ditinggalkan Orde Baru bagi Indonesia.

                   A.  Dampak Positif


                     Salah satu dampak positif paling mencolok dari Orde Baru adalah pertumbuhan
               ekonomi yang signifikan. Selama periode ini, Indonesia mengalami rata-rata pertumbuhan
               ekonomi sekitar 7% per tahun, terutama pada tahun 1970-an dan 1980-an (World Bank,
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10