Page 7 - Orde Baru

2019). Kebijakan pembangunan yang diprioritaskan oleh pemerintah, seperti investasi dalam
infrastruktur dan industrialisasi, memungkinkan negara ini untuk memanfaatkan sumber daya
alam yang melimpah. Proyek-proyek besar seperti pembangunan jalan, pelabuhan, dan
fasilitas publik lainnya meningkatkan konektivitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi
regional.

Selain itu, Orde Baru berhasil menurunkan angka kemiskinan secara substansial.
Menurut data BPS, persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan turun dari
sekitar 60% pada tahun 1970-an menjadi sekitar 11% pada akhir tahun 1990-an (Sukma,
2020). Program-program bantuan sosial dan pembangunan pertanian yang ditujukan untuk
meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa juga membantu dalam mengurangi kemiskinan
dan meningkatkan kualitas hidup.

Pendidikan juga mengalami peningkatan selama Orde Baru. Pemerintah
menginvestasikan sumber daya yang signifikan untuk memperluas akses pendidikan dasar
dan menengah. Meskipun kurikulum seringkali dipengaruhi oleh ideologi pemerintah, akses
yang lebih baik terhadap pendidikan memberikan peluang bagi generasi muda untuk
meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka. Hal ini berkontribusi pada
perkembangan sumber daya manusia yang lebih baik di Indonesia (Lindsey, 2018).

B. Dampak Negatif

Namun, di balik pencapaian tersebut, terdapat sejumlah dampak negatif yang tidak
dapat diabaikan. Salah satu isu paling mendesak adalah pelanggaran hak asasi manusia yang
terjadi selama Orde Baru. Banyak kasus penangkapan dan penyiksaan terhadap individu yang
dianggap sebagai ancaman bagi pemerintah, terutama mereka yang terkait dengan PKI.
Menurut Cribb (2016), ratusan ribu orang dibunuh atau hilang dalam proses penumpasan ini,
menciptakan trauma yang mendalam bagi keluarga dan komunitas mereka.

Kebijakan kontrol sosial yang ketat juga menciptakan suasana ketidakpastian dan
ketakutan di kalangan masyarakat. Kebebasan berpendapat dan kebebasan pers dibatasi
secara signifikan. Media massa dikendalikan oleh pemerintah, dan kritik terhadap rezim
hampir tidak pernah diterima. Hal ini menyebabkan kurangnya akuntabilitas pemerintah dan
membatasi partisipasi masyarakat dalam proses politik (Aritonang, 2017).

Ketidakadilan sosial dan kesenjangan ekonomi juga semakin memburuk selama Orde
Baru. Meskipun ada pertumbuhan ekonomi, manfaat dari pertumbuhan tersebut tidak merata.
Banyak proyek pembangunan yang menguntungkan segelintir pengusaha dan elit politik,
sementara masyarakat yang lebih luas sering kali tidak mendapatkan akses yang sama
terhadap peluang ekonomi (Nasution, 2021). Kesenjangan antara yang kaya dan miskin
semakin jelas, menciptakan ketegangan sosial yang terus berlanjut hingga saat ini.

Reformasi politik yang terjadi setelah jatuhnya Soeharto pada tahun 1998 adalah reaksi
terhadap akumulasi masalah yang ditimbulkan oleh Orde Baru. Masyarakat Indonesia
berusaha untuk memperjuangkan hak-hak mereka dan membangun sistem politik yang lebih
demokratis dan transparan. Namun, warisan negatif dari periode ini masih terasa, dan masih
ada tantangan besar dalam membangun budaya politik yang sehat dan menghormati hak asasi
manusia di Indonesia (Heryanto, 2018).

F. Perlawanan dan Kritik terhadap Orde Baru