Page 95 - Sejarah Nasional Indonesia

c. Pekerjaan untuk menanam tanaman dagangan tidak
boleh melebihi pekerjaan yang diperlukan untuk
menanam padi.
d. Bagian dari tanah yang disediakan untuk menanaman
tanaman dagangan dibebaskan dari pajak.
e. Tanaman yang dihasilkan wajib diserahkan kepada
pemerintah, jika hasilnya lebih maka harus diserahkan
pada rakyat.
f. Panen tanaman yang gagal dibebankan kepada
pemerintah, sedikit-dikitnya jika kegagalan panen tidak
disebabkan oleh kekurangan kerajinan atau ketekunan
pada pihak rakyat.
g. Penduduk desa mengerjakan tanah mereka dibawah
pengawasan kepala-kepala mereka, sedangkan pegawai
Eropa hanya akan membatasi diri pada pengawasan
apakah pembajakan tanah, panen, dan pengangkutan
tanaman-tanaman berjalan dengan baik dan tepat pada
waktunya.
Diatas kertas ketentuan itu memang kelihatan tidak
terlampau menekan rakyat, walaupun pada prinsipnya dapat
mengajukan keberatan-keberatan mengenai unsur paksaan
yang terdapat dalam sistem tanam paksa. Dalam prakteknya
jauh sekali menyimpang dari ketentuan-ketentuan pokok
sehingga rakyat banyak dirugikan.
Tanaman paksa selain berlaku di daerah Jawa, juga di
Sumatera Barat/Minangkabau, Tapanuli Selatan, Bengkulu
dan Sulawesi Utara. Daerah yang paling menderita adalah
Jawa, wilayah yang terkena 2% dari luas tanah atau 1/18 dari
laus tanah pertanian.
Diatas secara singkat dideskripsikan tentang
Imperialisme dan Kolonialisme bangsa Barat di Indonesia.

Meldawati, M.Pd. 86