Page 92 - Sejarah Nasional Indonesia

menjadi 16 Keresidenan. Tiap keresidenan dibentuk
Landraad (badan pengadilan).
Kebijakan Raffles yang paling fenomenal diterapkan di
Indonesia dikenal dengan sistem sewa Tanah. Dalam melaksanakan
kebijakan sistem sewa tanah ternyata mengalami kegagalan
disebabkan: Sistem feodal telah berakar dan menjadi tradisi
Indonesia. Pegawai pemerintahan (kolektor) yang cakap untuk
mengendalikan pelaksanaan sistem ini terbatas. Rakyat Indonesia
belum siap menerima sistem yang baru. Belum terbiasa dengan
aturan sewa menyewa, apabila ekonomi uang (subsistensia).
Kepemilikan tanah masih berciri tradisonal (warisan adat) sehingga
mengalami kesulitan dalam prosedur (cara) pengambilan tanah.
Pada tahun 1814, Napoleon Bonaparte akhirnya menyerah
kepada Inggris. Belanda lepas dari kendali Prancis hubungan antara
Belanda dan Inggris sebenarnya akur, dan mereka mengadakan
pertemuan di London Inggris. Pertemuan ini menghasilkan
kesepakatan yang tertuang dalam convention of London 1814. Isinya
Belanda memperoleh kembali daerah jajahannya yang dulu direbut
Inggris. Status Indonesia dikembalikan sebagaimana dulu sebelum
perang, yaitu dibawah kekuasaan Belanda.
Raffles menolak kemudian lari ke Bengkulu, Raffles ingin
menutup kekalahannya dibidang politik dengan cara membeli
Singapura. Akhirnya disepakati Traktat London (1824) yang isinya: 1)
Singapura diserahkan kepada Inggris, 2) Bengkulu diserahkan pada
Belanda, 3) Kedaulatan Aceh diakui, karena takut Aceh berdagang
yang akan mematikan Singapura.
Selanjutnya penyerahan wilayah Hindia Belanda dari Inggris
kepada Belanda berlangsung di Batavia pada tanggal 19 Agustus
1816. Inggris diwakili oleh John Fendall dan Belanda diwakili oleh Mr.
Ellout, Van Der Capellan, dan Buyskes.

Meldawati, M.Pd. 83