Page 88 - Sejarah Nasional Indonesia
P. 88
ini, selain karena faktor perubahan geopolitik VOC sendiri.
2. Kebijakan Kolonialisme Mengelola Daerah Koloni di Indonesia
Gambar 5.1. Pandangan Belanda terhadap penduduk pribumi di
Indonesia
Pada tanggal 01-01 1800 kompeni dilikuidasi dan pegawainya
beralih menjadi pegawai pemerintah kolonial Hindia-Belanda.
Gubernur Jenderal bukan lagi sebagai pelaksana mandat kompeni
dagang, tetapi sebagai wakil dari raja Belanda. Muncul dua
pandangan mengenai pelaksanaan pemerintahan di Hindia Belanda,
yakni politik kolonial konservatif dan liberal. Pelaksanaan politik
kolonial Konservatif (1800-1850), sedangkan periode 1850-1870
merupakan pelaksanaan politik kolonial liberal. Golongan Konservatif
(Nederburgh) mengusulkan supaya pelaksanaan pemerintahan
Belanda di Indonesia dilaksanakan seperti yang pernah dilakukan
VOC. Golongan liberal mengusulkan supaya dalam pemerintahan
masalah ekonomi harus dipisah dengan urusan pemerintah, berarti
contingenten dan verplichte leverantie harus dihapuskan dan
pemerintahan harus disusun lebih baik, tokohnya Dirk Van
Hogendorp (1799-1808).
Kedatangan Kolonialisme Belanda secara resmi dengan
Meldawati, M.Pd. 79
