Page 89 - Sejarah Nasional Indonesia
P. 89

berakhirnya  kongsi  dagang  Belanda  yaitu  VOC.  Maka  sejak  1800
            Belanda  mulai  menjajah  Indonesia.  Untuk  melaksanakan  konsep
            politik  konservatif  Pemerintahan  Belanda  menunjuk  dan  mengirim
            gubernur Jenderal yang pertama yaitu Herman William Daendels.
            3.  Gubernur Jenderal Herman Willian Daendels (1808-1811)
                  Negeri  Belanda  semenjak  tahun  1795  berada  dibawah
            dominasi  Perancis.  Pada  bulan  Juni  1806  Napoleon  Bonaparte
            menempatkan  adiknya  Louis  Bonaparte  sebagai  penguasa  Belanda.
            Louis  inilah  yang  kemudian  mengirim  Marsekal  Herman  Wiilem
            Deandelas (berangkat awal tahun 1807-Juni 1808) sebagai gubernur
            Jenderal  di  Batavia  (1808-1811)  dengan  tugas  khusus.  Dia  harus
            memperkuat Jawa sebagai daerah basis untuk menghadapi Inggris di
            Lautan  Hindia.  Disamping  itu,  dia  bertugas  menyelidiki  dan
            melaporkan     masalah-masalah    sekitar   contingenten   dan
            melaksanakan pemerintahan baru (liberal).
                  Daeandels  adalah  anti  feodal,  rasa  anti  feodalnya  tercermin
            dari  perubahan-perubahan  yang  dilakukan.  Daerah  Jawa  yang
            dikuasainya  dibagi  atas  prefektur-prefektur  (gaya  Perancis)  masing-
            masingnya di kepalai oleh seorang Prefek (setingkat presiden). Prefek
            mempunyai  kekuasaan  politik,  administratif,  keuangan,  militer  dan
            kehakiman.  Prefek  bertindak  sebagai  Wakil  Gubernur  Jenderal
            (semua prefek bertanggungjawab kepada gubernur Jenderal).
                  Secara Umum Kebijakan Daendels antara lain sebagai berikut:
            1)  Mencetak  uang  kertas  secara  tidak  terkendali  sehingga  hampir
            tidak  bernilai  lagi,  dan  menghilangkan  kepercayaan  penduduk.  2)
            Sistem  pajak  VOC  tetap  diberlakukan.  Hal  itu  berarti  contingenten
            dan  verplichte  leveranties  tetap  dipertahankan.  3)  Pemimpin-
            pemimpin tradisional sampai Kepala Desa ditunjuk Belanda. Bupati-
            bupati (yang telah digaji) dilarang menerima upeti atau tenaga kerja
            rodi  (hak-hak  tradisional)  serta  fasilitas-fasilitas  lainnya.  4)  Dia
            melakukan  monopoli  beras;  membeli  dengan  harga  murah  dan

                                                Meldawati, M.Pd.  80
   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94