Page 93 - Sejarah Nasional Indonesia

5.6. Pemerintahan Dari Inggris Ke Belanda di Indonesia
a. Masa Van der Capellen 1819-1826
Berbeda dengan komisi yang kembali ke Belanda,
Vander Capellen ternyata telah dikuasai oleh semangat
reaksioner (konservatif). Van der Capellen memerintah tidak
berpedoman kepada UU 1818/1819 yang telah disusun,
sebaliknya setapak demi setapak kembali ke sistem lama.
Secara umum dapat disimpulkan ketidakpuasan kepada Van
der Capellen adalah sebagai berikut: a) Utang yang makin
besar (pengeluaran 24 juta lebih besar dari pemasukan), b)
Makin berkurangnya hasil tanaman ekspor, c) pemilikan
tanah., d) Sementara itu golongan liberal mengutuk sikapnya
yang konservatif.
b. Du Bus de Ghisignis
Sebagai penggantinya diangkat Du Bus de Ghiesignis
dengan pangkat Komisaris Jenderal. Komisaris Jenderal Du
Bus Des Gisignes (1826-1830) pada masanya menetapkan
kebebasan penanaman bersama dengan meningkatkan
produksi untuk ekspor sebagai dasar guna memajukan
perdagangan dan pajak tanah. Dia mencabut larangan
menyewa tanah oleh raja-raja dan kaum bangsawan kepada
swasta. Masa pemerintahan pada umumnya meneruskan
kebijaksanaan sebelumnya (Raffles).
c. Pelaksanaan Sistim Tanam Paksa Masa Gubernur Jenderal
Van den Bosch (1830-1870)
Sistem Tanam Paksa dilakukan belajar dari kegagalan
sistem Pajak Tanam yang diterapkan pada masa kebijakan
Gunernur Jenderal Thomas Stanford Raffles. Belajar dari
Kegagalan tersebut, maka pada masa pemerintahan
Gubernur Jenderal Van den Bocsh menerapkan kebijakan di
bidang ekonomi yang dikenal dengan Cultuurstelsel.

Meldawati, M.Pd. 84