Page 39 - MODUL ANTARA KOLONIALISME DAN IMPERIALISME

Modul Sejarah kelas XI KD 3.1

3. Dengan peraturan undang-undang akan diberikan tanah-tanah dengan hak

Erfpacht, yaitu hak pengusaha untuk dapat menyewa tanah dari gubernemen

paling lama 75 tahun, dan seterusnya.

Undang-undang agraria pada intinya menjelaskan bahwa semua tanah

milik penduduk Indonesia adalah milik pemerintah kerajaan Belanda. Maka

pemerintah Belanda memberi mereka kesempatan untuk menyewa tanah milik

penduduk dalam jangka waktu yang panjang. Sewa-menyewa tanah itu diatur

dalam Undang-Undang Agraria tahun 1870. Undang-undang itu juga

dimaksudkan untuk melindungi petani, agar tanahnya tidak lepas dari tangan

mereka dan jatuh ke tangan para pengusaha. Tetapi seringkali hal itu tidak

diperhatikan oleh pembesar-pembesar pemerintah.

Dengan dibukanya perkebunan di daerah pedalaman, maka rakyat di desa-

desa langsung berhubungan dengan dunia modern. Mereka mulai benar-benar

mengenal artinya uang. Mereka juga mengenal hasil bumi yang diekspor dan

barang luar negeri yang diimpor, seperti tekstil. Hal ini tentu membawa kemajuan

bagi petani. Sebaliknya usaha bangsa sendiri banyak yang terdesak, misalnya

usaha kerajinan, seperti pertenunan menjadi mati. Di antara pekerja-pekerjanya

banyak yang pindah bekerja di perkebunan dan pabrik-pabrik. Karena adanya

perkebunan- perkebunan itu, Hindia Belanda menjadi negeri pengekspor hasil

perkebunan.

Undang-Undang Gula (Suiker Wet)

Dalam undang-undang ini ditetapkan bahwa tebu tidak boleh diangkut ke
luar Indonesia, tetapi harus diproses di dalam negeri. Pabrik gula milik

pemerintah akan dihapus secara bertahap dan diambil alih oleh pihak swasta.
Pihak swasta juga diberi kesempatan yang luas untuk mendirikan pabrik gula

baru.

34