Page 41 - MODUL ANTARA KOLONIALISME DAN IMPERIALISME

Modul Sejarah kelas XI KD 3.1

hanya berlaku untuk Sumatera Timur tetapi kemudian berlaku pula di semua

wilayah Hindia Belanda di luar Jawa, memberi jaminan-jaminan tertentu pada

majikan terhadap kemungkinan pekerja- pekerja melarikan diri sebelum masa

kerja mereka menurut kontrak kerja habis. Di lain pihak juga diadakan peraturan-

peraturan yang melindungi para pekerja terhadap tindakan sewenang-wenang

dari sang majikan. Untuk memberi kekuatan pada peratuan-peraturan dalam

Koeli Ordonnantie, dimasukkan pula peraturan mengenai hukuman-hukuman

yang dapat dikenakan terhadap pelanggaran, baik dari pihak majikan maupun

dari pihak pekerja. Dalam kenyataan ternyata bahwa ancaman hukuman yang

dapat dikenakan terhadap pihak majikan hanya merupakan peraturan di atas

kertas jarang atau tidak pernah dilaksanakan. Dengan demikian ancaman

hukuman untuk pelanggaran-pelanggaran hanya jatuh di atas pundak pekerja-

pekerja perkebunan. Ancaman hukuman yang dapat dikenakan pelaksanaan

politik pintu terbuka, tidak membawa perubahan bagi bangsa Indonesia. Bangsa

Indonesia tetap buruk nasibnya. Banyak di antara penduduk yang bekerja di

perkebunan-perkebunan swasta dan pabrik-pabrik dengan perjanjian kontrak

kerja. Mereka terikat kontrak yang sangat merugikan. Mereka harus bekerja keras

tetapi tidak setimpal upahnya dan tidak terjamin makan dan kesehatannya. Nasib

rakyat sungguh sangat sengsara dan miskin.

Kebijakan Politik Etis

Melihat kenyataan banyaknya rakyat Indonesia yang menderita akibat

kenijakan Pemerintah Kolonial Belanda, para pengabdi kemanusiaan yang dulu

menentang tanam paksa, mendorong pemerintah colonial untuk memperbaiki

nasib rakyat Indonesia. Sudah menjadi kewajiban pemerintah Belanda untuk
memajukan bangsa Indonesia, baik jasmani maupun rohaninya. Dengan dalih

untuk memajukan bangsa Indonesia itulah kemudian dilaksanakan Politik Etis.
Pada pekerja-pekerja perkebunan yang melanggar ketentuan- ketentuan

kontrak kerja kemudian terkenal sebagai poenale sanctie. Poenale sanctie

36