Page 10 - Hukum Pidana Khusus dalam KUHP Nasional
P. 10

menjembatani perdebatan klasik antara kodifikasi dan kompilasi serta
                 memperlihatkan pentingnya harmonisasi KUHP dan undang-undang
                 sektoral tanpa mengorbankan prinsip  lex  specialis. Hal ini tidaklah
                 mudah, tetapi hal ini telah dijalankan dengan tajam dan bertanggung
                 jawab.
                     Sebagai  sesama  akademisi dan pelaku dalam proses  reformasi
                 hukum pidana nasional, saya percaya bahwa karya ini akan menjadi
                 salah satu referensi penting, baik di ruang-ruang kuliah, meja kerja
                 penyusun kebijakan,  maupun dalam praktik  peradilan pidana.
                 Semoga buku ini memberikan kontribusi nyata dalam memperkuat
                 sistem  hukum  pidana Indonesia  yang adil, modern, dan berpihak
                 pada perlindungan hak asasi manusia. Akhir kata, saya mengucapkan
                 selamat kepada Fachrizal Afandi, Ph.D atas penerbitan buku ini.
                 Teruslah menulis dan berpikir kritis demi  kemajuan ilmu hukum
                 pidana di tanah air..

                                                             Semarang, 2025



                                                               Pujiyono





























                                               viii
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15