Page 10 - Hukum Pidana Khusus dalam KUHP Nasional
P. 10
menjembatani perdebatan klasik antara kodifikasi dan kompilasi serta
memperlihatkan pentingnya harmonisasi KUHP dan undang-undang
sektoral tanpa mengorbankan prinsip lex specialis. Hal ini tidaklah
mudah, tetapi hal ini telah dijalankan dengan tajam dan bertanggung
jawab.
Sebagai sesama akademisi dan pelaku dalam proses reformasi
hukum pidana nasional, saya percaya bahwa karya ini akan menjadi
salah satu referensi penting, baik di ruang-ruang kuliah, meja kerja
penyusun kebijakan, maupun dalam praktik peradilan pidana.
Semoga buku ini memberikan kontribusi nyata dalam memperkuat
sistem hukum pidana Indonesia yang adil, modern, dan berpihak
pada perlindungan hak asasi manusia. Akhir kata, saya mengucapkan
selamat kepada Fachrizal Afandi, Ph.D atas penerbitan buku ini.
Teruslah menulis dan berpikir kritis demi kemajuan ilmu hukum
pidana di tanah air..
Semarang, 2025
Pujiyono
viii

