Page 8 - Hukum Pidana Khusus dalam KUHP Nasional

rakat. Pengaturan hukum pidana khusus yang mencakup berbagai
tindak pidana seperti kejahatan terhadap hak asasi manusia, tindak
pidana korupsi, terorisme, pencucian uang, serta narkotika telah
mencerminkan komitmen negara dalam menghadirkan hukum yang
responsif terhadap dinamika sosial, perkembangan teknologi, serta
kompleksitas kejahatan modern.
Transformasi hukum pidana khusus dalam KUHP Nasional
menunjukkan adanya upaya untuk merespons tantangan kejahatan
kontemporer yang semakin kompleks, lintas sektor, bahkan lintas
yurisdiksi. Hal ini menuntut para penegak hukum, akademisi, dan
pembuat kebijakan untuk memiliki pemahaman yang komprehensif
terhadap aspek substansi hukum, asas-asas yang melandasi, serta
implikasi penerapan hukum pidana khusus dalam praktik peradilan
pidana setelah berlakunya KUHP Nasional.
Saya secara pribadi maupun selaku pimpinan Kejaksaan Republik
Indonesia menyampaikan apresiasi kepada penulis, walaupun dalam
kesehariannya melaksanakan tugas dan tanggung jawab selaku
Akademisi dan Tenaga Ahli Jaksa Agung akan tetapi dapat menerbitkan
karya yang kelak diharapkan dapat menjadi rujukan penting dalam
proses pembelajaran, penelitian, serta pengambilan kebijakan yang
berorientasi pada keadilan substantif dan kepastian hukum.
Akhir kata, selamat atas terbitnya Buku Hukum Pidana Khusus
dalam KUHP Nasional. Saya berharap, selain dapat memberikan
kontribusi nyata bagi pengembangan ilmu hukum, semoga karya ini
juga mampu memberikan manfaat yang luas serta menjadi bagian dari
upaya kolektif kita dalam membangun sistem hukum nasional yang
kuat, berkeadilan, dan berdaulat.

Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jakarta, 2025
Jaksa Agung Republik Indonesia

Burhanuddin

vi