Page 7 - Hukum Pidana Khusus dalam KUHP Nasional
P. 7
KATA SAMBUTAN
Burhanuddin
Jaksa Agung Republik Indonesia
Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu Watta’ala,
Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya, buku
berjudul “Hukum Pidana Khusus dalam KUHP Nasional” dapat hadir
di tengah-tengah kita sebagai sumbangsih pemikiran yang berharga
bagi pengembangan ilmu hukum dan praktik penegakan hukum di
Indonesia.
Lahirnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional (KUHP
Nasional) melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 merupa kan
capaian monumental dalam sejarah sistem hukum Indonesia. Kodifikasi
ini tidak hanya menjadi penanda berakhirnya warisan hukum pidana
kolonial, tetapi juga mencerminkan semangat pembaruan hukum yang
berakar pada nilai-nilai Pancasila dan Konstitusi Undang-Undang
Dasar 1945, serta dinamika sosial masya rakat Indonesia.
Pengesahan KUHP Nasional membawa sejumlah perubahan
berarti dalam hukum pidana nasional Indonesia. Selain beberapa
perubahan dalam Buku Kesatu yang mengatur asas-asas hukum
pidana, dalam Buku Kedua yang berkaitan dengan tindak pidana,
diatur pula beberapa delik pidana khusus.
Buku ini menegaskan bahwa hukum pidana khusus menempati
posisi strategis sebagai bagian dari sistem hukum pidana yang ber-
tujuan melindungi kepentingan fundamental negara dan masya-
v
