Page 11 - Hukum Pidana Khusus dalam KUHP Nasional

KATA PENGANTAR

Prof. Topo Santoso S.H., M.H.

Guru Besar Hukum Pidana Fakultas Hukum
Universitas Indonesia
Anggota Tim Perumus KUHP Nasional

Pada 2 Januari 2026 ini, kita mulai menggunakan KUHP Nasional
secara resmi. Hal ini merupakan fase baru dalam sejarah hukum di
Indonesia yang telah menggunakan Wetboek van Strafrecht Hindia Belanda
sejak tahun 1918. Jika dibandingkan dengan KUHP pendahulunya,
terdapat banyak perkembangan baru dari KUHP Nasional, baik dari
sistematika, paradigma, maupun substansinya.
Salah satu perkembangan baru dalam KUHP Nasional adalah
keberadaan Bab Tindak Pidana Khusus di Buku Kedua. Bab ini meng-
atur beberapa pasal tentang tindak pidana berat terhadap hak asasi
manusia, tindak pidana terorisme, tindak pidana korupsi, tindak pidana
pencucian uang, dan tindak pidana narkotika.
Keberadaan Bab Tindak Pidana Khusus itu sendiri tidak langsung
diterima begitu saja dalam pembahasan RUU KUHP Nasional.
Berbagai pro dan kontra terjadi. Berbagai argumen diajukan dari pihak
yang setuju dan yang menolak. Bahkan, awalnya, bab itu lebih banyak
memuat ratusan pasal dari berbagai tindak pidana khusus di luar KUHP
yang hendak dialihkan ke dalam RUU KUHP Nasional. Namun
belakangan, hanya menyisakan lima macam saja seperti disinggung di
atas. Itu pun hanya sebagian kecil saja (antara 1–6 pasal) dari undang-
undang di luar KUHP yang dimasukkan ke dalam Bab Tindak Pidana
Khusus KUHP Nasional.

ix