Page 37 - Bahasa Indonesia SMK Kelas XII

(HKBP) Maranatha di lingkungan Cikuasa, Kelurahan Geram, Kecamatan Grogol, Kota Cilegon,
Banten. Celakanya lagi, Wali Kota Cilegon Helldy Agustian dan Wakil Wali Kota Cilegon Sanuji
Pentamarta ikut menandatangani penolakan tersebut saat massa menggeruduk kantor Pemerintah
Kota Cilegon pada 7 September 2022.
Bukan kali ini saja, Pemerintah Kota Cilegon menolak pembangunan rumah ibadah umat kristiani.
Menurut catatan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Pemerintah Kota Cilegon
telah menolak empat kali pengajuan izin Gereja HKBP Maranatha sejak 2006 dan lima kali menolak
pengajuan izin Gereja Baptis Indonesia Cilegon sejak 1995. Wali Kota Cilegon Helldy Agustian
mengaku meneken petisi hanya untuk memenuhi keinginan kelompok yang menolak pembangunan
rumah ibadah. Sungguh alasan yang tak pantas disampaikan oleh pejabat negara yang seharusnya
berdiri di atas semua golongan.
Tindakan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cilegon yang menandatangani penolakan pembangunan
rumah ibadah adalah tindakan diskriminatif, melanggar hak asasi manusia, dan pengkhianatan terhadap
konstitusi. Adapun yang menjadi dasar Komite Penyelamat Kearifan Lokal Kota Cilegon menolak
pembangunan gereja ialah Surat Keputusan (SK) Bupati Kepala Daerah Tingkat II Serang Nomor
189/Huk/SK/1975 tertanggal 20 Maret 1975. Surat yang diteken 47 tahun silam. SK tersebut berisi
tentang penutupan gereja atau tempat jemaah bagi agama Kristen dalam daerah Kabupaten Serang
(sekarang Cilegon).
Regulasi usang dan diskriminatif yang seharusnya tidak lagi dipakai untuk menghalang-halangi
pembangunan rumah ibadah. Terlebih populasi warga nonmuslim di Kota Baja itu terus bertambah
dan membutuhkan tempat ibadah. Wali Kota Cilegon menegaskan pembangunan gereja tersebut belum
sesuai peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006.

Sebagai pelayan masyarakat, tanpa memandang suku, agama, ras, dan antargolongan, sang wali
kota seharusnya membantu persyaratan apa saja yang harus dipenuhi dalam pembangunan rumah
ibadah. Bukan langsung main teken menolak pembangunan rumah ibadah. Dalam beberapa kasus
pembangunan rumah ibadah, peraturan bersama kedua menteri tersebut acapkali menjadi sandungan.
Jika terus menjadi masalah, sudah selayaknya regulasi tersebut ditinjau kembali. Dibuat lagi regulasi
yang menjadi jalan tengah agar keberagaman sebagai satu bangsa tetap kokoh dalam bingkai Bhinneka
Tunggal Ika. Rumah ibadah adalah keniscayaan bagi pemeluk agama dan kepercayaan sehingga
keniscayaan pula dalam memanifestasikan amanat konstitusi.
Keberagaman sejak Indonesia merdeka 77 tahun silam adalah sebuah kekuatan. Semua elemen
bangsa memiliki kontribusi untuk menegakkan kedaulatan bangsa dengan darah, nyawa, dan air mata.
Di atas regulasi dalam kehidupan beragama dan berkeyakinan adalah semangat bertoleransi, saling
menghargai, dan menyayangi satu sama lain. Indonesia merdeka dan era mengisi pembangunan di
segala bidang adalah buah dari kebersamaan sebagai satu bangsa. Kota Cilegon saatnya harus berbenah.
Studi Setara Institute tentang indeks kota toleran (IKT) 2021 menempatkan kota industri ini di rapor
merah. Studi ini menggunakan empat variabel dan delapan indikator terhadap 94 kota di tanah air.
IKT ini memberikan status kinerja pemerintah kota dalam mengelola kerukunan, toleransi, wawasan
kebangsaan, dan inklusi. Toleransi bukan basa-basi, apalagi halusinasi.
Sumber: https://bit.ly/45rUknx

Bab I Kritis dan Kreatif dalam Berargumentasi 25