Page 23 - Pendidikan Pancasila SMA Kelas X

b) Bahwa jika kita hendak mendirikan Negara Indonesia yang sesuai
dengan keistimewaan sifat dan corak masyarakat Indonesia maka
negara kita harus berdasar atas aliran pikiran (staatsidee) negara
yang integralistik, negara yang bersatu dengan seluruh rakyatnya,
yang mengatasi seluruh golongan­golongannya dalam lapangan
apa pun.
c) Negara nasional yang bersatu itu akan memelihara budi pekerti
kemanusiaan yang luhur, akan memegang teguh cita­cita moral
rakyat yang luhur. Jadi, negara yang demikian itu dan hendaknya
Negara Indonesia juga memakai dasar moral yang luhur yang
dianjurkan juga oleh agama Islam.
d) Negara akan bertindak sebagai penyelenggara keinsyafan keadilan
rakyat seluruhnya, maka kita akan dapat melaksanakan Negara
Indonesia yang bersatu dan adil.
Supomo mengemukakan pendapat dalam pidatonya bahwa Negara
Indonesia merdeka adalah mengatasi segala golongan dan pema­
ham an untuk mempersatukan lapisan masyarakat Indonesia. Hal ini
dirumuskan dalam lima poin, yaitu sebagai berikut.
a) Persatuan
“Negara akan mengakui dan menghormati adanya golongan­
golongan dalam masyarakat yang nyata, akan tetapi segala se­
se orang dan segala golongan akan insaf kepada kedudukannya
sebagai bagian organik dan negara seluruhnya, berwajib mene­
guhkan persatuan dan harmoni antara segala bagian­bagian itu.
b) Kekeluargaan
“Dalam lapangan ekonomi, negara akan bersifat kekeluargaan
juga oleh karena kekeluargaan itu sifat masyarakat Timur yang
harus kita pelihara sebaik­baiknya. Sistem tolong­menolong,
sistem koperasi hendaknya dipakai sebagai salah satu dasar eko­
nomi Negara Indonesia.”
c) Keseimbangan Lahir dan Batin
“Segala manusia sebagai seseorang, golongan manusia dalam
suatu masyarakat dan golongan­golongan lain dari masyarakat
itu dan tiap­tiap masyarakat dalam pergaulan hidup di dunia
seluruhnya dianggapnya mempunyai tempat dan kewajiban hidup
(darma) sendiri­sendiri menurut kodrat alam dan segala­galanya
ditujukan kepada keseimbangan lahir dan batin.”
d) Musyawarah
“Untuk menjamin supaya pimpinan negara, terutama kepala
negara terus­menerus bersatu jiwa dengan rakyat, dalam susunan
pemerintahan Negara Indonesia, harus dibentuk sistem badan
permusyawaratan.”

Bab I Pancasila sebagai Dasar Negara 11