Page 9 - Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) Edisi Kedua
P. 9

vii



                         Mengapa perlu memberi perhatian pada hal­hal yang bersifat
                     dasar? Pengalaman sejak 2006 dalam pengajaran cabang ilmu hukum
                     tentang HAKI di Sekolah Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas
                     Gadjah Mada pula yang mendorong percepatan langkah penulisan

                     buku  ini.  Selama membantu  pengajaran  di  program  pendidikan
                     pasca di bidang Ilmu Hukum Bisnis, penulis mendapati ternyata tidak
                     semua mahasiswa pasca—yang sarjana hukum sekalipun—pernah
                     mengambil mata pelajaran HAKI selama pendidikan S­1 mereka. Di
                     antara yang pernah berkenalan dengan HAKI, kebanyakan menda­
                     patkannya ketika mengikuti perkuliahan salah satu jenis di antara
                     rumpun HAKI, atau ketika disinggung sebagai bagian dalam perku­
                     liahan Hukum Dagang. Kelompok yang terakhir itu pun tampaknya
                     juga belum memiliki  gambaran  yang  utuh tentang  rumpun dan
                     sistem HAKI. Kesan lainnya, mereka malahan belum memiliki pema­
                     haman  yang  semestinya  tentang  filosofi  dan  prinsip-prinsip  yang
                     mendasari HAKI itu sendiri. Dalam ruang perkuliahan HAKI pula,
                     penulis memperoleh kenyataan bahwa mahasiswa pasca yang
                     berasal dari disiplin teknik, komputer, farmasi, pertanian, peternakan,

                     biologi,  kedokteran  (umum/gigi/hewan),  ekonomi,  fisipol,  ataupun
                     prodi budaya, bahkan belum pernah bersinggungan dengan perkuli­
                     ahan HAKI selama pendidikan S­1 mereka.
                         Dari wawancara dengan para mahasiswa yang sarjana hukum
                     itu pula penulis memperoleh gambaran yang agak jelas tentang
                     peta pengajaran HAKI di Indonesia. Belum semua fakultas hukum
                     dapat memberikan pengajaran HAKI secara terstruktur dan apalagi
                     lengkap, kecuali jenis HAKI yang telah lazim dikenal “secara tradisi­
                     onal” seperti Hak Cipta, Merek, dan Paten. Pengajarannya juga lebih
                     bersifat melompat ke pengenalan prinsip­prinsip dalam pengaturan
                     undang­undang  yang  mengaturnya.  Beberapa  fakultas hukum
                     memang sudah ada yang menyinggung materi beberapa jenis HAKI,

                     tetapi belum mendalam. Apalagi dalam jenis­jenis yang lebih baru
                     seperti Desain Produk Industri, Rahasia Dagang, dan atau Indikasi
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14