Page 24 - MODUL AJAR BAB III

Modul Sejarah Kelas XI KD 3.4

Dengan ini rakyat jelata menjadi lawan dari kaum terpelajar dan
kaum borjuis yang nanti Nampak dalam Revolusi Perancis sebagai pergulatan
antara partai Girondin (terpelajar + borjuis) dan partai Jacobin (rakyat jelata).

b. Absolut Monarchie yang Buruk
Absolute Monarchie adalah kerajaan yang kedaulatannya dipegang sepenuhnya
oleh raja. Nasib negara berada dalam tangan raja dan ditentukan menurut nilai orang
yang menjadi raja. Nilai Louis XVI sebagai raja tidak tinggi dan karena itu absolute
monarchie dibawahnya merupakan absolute monarchie dalam bentuk yang seburuk-
buruknya. Sifat absolute monarcie dibawah Louis XVI ialah :
a. Despotisme
Otokrasi raja (sifat terutama dari tiap absolute monarchie) selama
pemerintahan Louis XVI merosot tajam menjadi despotisme belaka. Tujuan
pemerintah negara tidak lagi menciptakan suatu negara yang teratur tetapi
untuk menanam “gezag” raja saja yang pada hakekatnya untuk memberi
kelonggaran saja bagi tindakan-tindakan sewengan-wenang, baik bagi raja
maupun bagi bangsawan. Kepentingan raja diutamakan, kepentingan rakyat
dilupakan. Rakyat jelata sangat menderita.

Despotisme tidak tahan mendengar kritik, baik kritik destruktif
maupun konstruktif ditindas dengan kejam. Hidup menjadi tidak merdeka
lagi, segala- galanya terkekang.

b. Feodalisme
Feodalisme hanya menjamin kenikmatan hidup para bangsawan dan kaum
agama tinggi saja. Tidak adanya persamaan hak dan kewajiban berarti tidak
ada keadilan sosial.

c. Substitutie Stelsel (Sistem Perwakilan)
Bangsawan yang menduduki jabatan yang tinggi tidak mau menjalankan
sendiri kewajiban-kewajibannya, tetapi menyewa rakyat jelata yang pandai
(dengan gaji kecil). Gaji yang besar dari jabatan itu, pujian-pujian dan
hadiah- hadiah raja, kehormatan yang tinggi. Semua itu diterima kaum
bangsawan sebagai pejabat resmi. Wakilnya yang menjalankan
kewajibannya, tidak menerima apa-apa kecuali gajinya yang kecil itu.

d. Adminstrasi Negara yang Tidak Seragam
Adanya hak-hak istimewa menjadikan administrasi negara tidak seragam.
Tidak adanya keseragaman ini menyebabkan adminstrasi negara menjadi
kacau balau yang memberi kesempatan dan kelonggaran bagi korupsi.
Hampir 1/6 pendapatan negara tiap tahun habis dikorup para bangsawan.

c. Vacuum of Power

21