Page 39 - gabungan tanpa kajur fix e-Modul Audit 1
P. 39

2)  Risiko pengendalian (control risk)

               Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola: Dewan komisaris, Komite Audit, dan pengelola
               Kerangka  pelaporan  keuangan,  misal:  Standak  Akuntansi  Keuangan  (SAK).  Sebagai  dasar

               dalam  penerapan  kebijakan  akuntansi  dan  untuk  menyusun  laporan  keuangan.  Kerangka
               pelaporan keuangan dibagi jadi 2 jenis yaitu: 1) kerangka pelaporan wajar dan 2) kerangka

               pelaporan kepatuhan.

               Laporan keuangan utama yaitu laporan kas masuk dan laporan kas keluar. Sedangkan Laporan
               Keuangan lengkap yaitu:  Laporan Laba Rugi,  laporan posisi  keuangan, laporan perubahan

               modal, laporan arus kas, dan CALK.
               Prinsip prinsip dasar kode etik bagi KAP:

                   1)  Integritas

                   2)  Objektivitas
                   3)  Kerahasiaan

                   4)  Kompetensi dan kecermatan profesional
                   5)  Perilaku profesional

               SPM  1  untuk  mengatur  tanggung  jawab  KAP  untuk  menetapkan  dan  memelihara  sistem
               pengendalian mutu untuk perikatan audit.

               SKEPTISISME PROFESIONAL

               Ancaman yang mungkin dihadapi auditor:
                   1.  Self interest

                   2.  Telaah pribadi
                   3.  Advokasi

                   4.  Intimidasi

                   5.  kekeluargaan


                    B.  Persetujuan Atas Ketentuan Perikatan Audit
               Standar Audit 210 ini mengatur tentang “Persetujuan Atas Ketentuan Perikatan Audit”. Dalam

               prakondisi untuk suatu audit, auditor harus:

                   1)  Menentukan  apakah  kerangka  pelaporan  keuangan  yang  diterapkan  pada  laporan
                       keuangan Klien dapat diterima

                   2)  Memperoleh persetujuan dari manajemen mengenai kesadaran tanggung jawabnya
               Pembatasan  atas  ruang  lingkup  sebelum  penerimaan  perikatan  audit---  akan  menyebabkan

               auditor  tidak  memberikan  opini  (Disclaimer)—sehingga  auditor  harus  menolak  perikatan,
               KECUALI jika diharuskan oleh Peraturan Perundang-Undangan.

                                                           34
   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44