Page 23 - E-MODUL KEDATANGAN BELANDA DI INDONESIA
P. 23
PEMERINTAHAN HINDIA BELANDA
Masa penjajahan Indonesia tidak langsung dimulai ketika orang-orang Belanda pertama
kali menginjakkan kaki di Nusantara pada akhir abad ke-16. Sebaliknya, proses penjajahan
oleh bangsa Belanda merupakan proses ekspansi politik yang lambat, bertahap dan berlangsung
selama beberapa abad sebelum mencapai batas-batas wilayah Indonesia seperti yang ada
sekarang. Selama abad ke-18, Vereenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) memantapkan
dirinya sebagai kekuatan ekonomi dan politik di pulau Jawa setelah runtuhnya Kesultanan
Mataram.
Perusahaan dagang Belanda ini telah menjadi kekuatan utama di perdagangan Asia
sejak awal 1600-an, tetapi pada abad ke-18 mulai mengembangkan minat untuk campur tangan
dalam politik pribumi di pulau Jawa demi meningkatkan kekuasaannya pada ekonomi lokal.
Namun korupsi, manajemen yang buruk dan persaingan ketat dari Inggris (East India
Company) mengakibatkan runtuhnya VOC menjelang akhir abad ke-18. Pada tahun 1796,
VOC akhirnya bangkrut dan kemudian dinasionalisasi oleh pemerintah Belanda. Akibatnya,
harta dan aset VOC di Nusantara jatuh ke tangan mahkota Belanda pada tahun 1800. Namun,
ketika Perancis menduduki Belanda antara tahun 1806 dan 1815, aset-aset tersebut dipindahkan
ke tangan Inggris. Kemudian barulah nantinya setelah kekalahan Napoleon di Waterloo
diputuskan bahwa sebagian besar wilayah Nusantara kembali ke tangan Belanda.
A. Pemerintah Hindia Belanda
Era Pemerintah Hindia Belanda Maka pada tahun 1799, VOC akhirnya dibubarkan.
Pada tahun 1807, Republik Bataafsche dihapuskan oleh Kaisar Napoleon Bonaparte dan
diganti bentuknya menjadi Kerajaan Holland di bawah pemerintahan Raja Louis Napoleon
Bonaparte (adik dari Kaisar Napoleon). VOC akhirnya dibubarkan pada tahun 1799. Segala
tanggung jawab VOC diambil alih oleh Kerajaan Belanda dan terbentuknya pemerintahan
Hindia Belanda (Nederlands Indies). Pengambilan kekuasaan ini dimaksudkan agar wilayah
Indonesia tetap berada dalam pengendalian Belanda. Dalam hal perkembangannya, Raja Louis
Napoleon Bonaperte, yang bertanggung jawab atas wilayah Kerajaan Belanda, menunjuk
Herman Williem Daendels sebagai Gubernur Jendral di Indonesia. Dari tahun 1808-1811
Herman Willem Daendels menjadi Gubernur Jendral Belanda di Indonesia dengan tugas
utamanya adalah untuk mempertahankan Pulau Jawa dari serangan pasukan Inggris. Dalam
upaya tersebut, perhatian Daendels hanyalah terhadap pertahanan dan ketentaraan. Untuk
memperkuat angkatan perangnya, Daendels melatih orang-orang Indonesia, karena tidak
mungkin ia menambah tentaranya dari orang-orang belanda yang didatangkan dari negeri
15