Page 70 - DKUPP - Review Renstra Bab I-VII 01112018 TRIANI
P. 70

pengembangan  kelembagaan  dan  Usaha    koperasi,  serta  peningkatan  citra

                                  koperasi perlu menjadi perhatian pemerintah di masa mendatang.

                                        Tingkat kepedulian pembina dari Dinas/Instansi terkait terhadap upaya

                                  pemberdayaan  Koperasi dan Usaha Mikro  di masing-masing unti kerjanya,
                                  relatif masih rendah. Rendahnya tingkat kepedulian, kemampuan dan kualitas

                                  pembina  dalam  memberdayakan  Koperasi  dan  Usaha  Mikro  akan  menjadi
                                  salah  satu  kendala  pemberdayaan  Koperasi  dan  Usaha  Mikro  pada  masa

                                  mendatang.

                                        Di sisi lain, pasar bebas yang ditandai dengan berlakunya  MEA  pada

                                  tahun 2016, juga dapat menjadi ancaman, karena asimetris datam penguasaan
                                  pasar dan rendahnya daya saing produk Koperasi dan Usaha Mikro di pasar

                                  internasional.  Produk  Koperasi  dan  Usaha  Mikro  juga  semakin  terhimpit

                                  dengan masuk dan beredarnya produk impor ilegal, karena proses penegakan
                                  hukum tidak sepenuhnya berjalan efektif. Ditambah dengan berkembangnya

                                  bisnis retail oteh Usaha  besar di masyarakat, maka lengkaplah sudah tekanan
                                  persaingan yang dialami oleh produk Koperasi dan Usaha Mikro.


                                   Di  sisi  lain  keberadaan  Usaha  Mikro  dan  Kecil  membutuhkan  kepastian
                                   tempat  Usaha  .  Dengan  keterbatasan  yang  dimiliki,  Koperasi  dan  Usaha

                                   Mikro seringkali melakukan aktivitas Usaha  dengan lokasi yang tidak pasti
                                   dan berpindah-pindah. Sementara Pemerintah Daerah memiliki keterbatasan,

                                   serta  sering  mengabaikan  upaya  penataan  kota  yang  secara  dini

                                   memperhatikan ketersediaan tempat Usaha  bagi Koperasi dan Usaha Mikro.


                                   Sementara dalam rangka peningkatan kapasitas Usaha  terbentur oleh produk
                                   jasa  lembaga  keuangan  yang  sebagian  besar  berupa  kredit  modal  kerja,

                                   bukan kredit investasi (dengan jangka waktu yang relatif lebih lama). Bagi
                                   Koperasi  dan  Usaha  Mikro  keadaan  ini  akan  mempersulit  upaya

                                   meningkatan  kapasitas  Usaha    termasuk  dalam  rangka  pengembangan
                                   produk-produk  yang  berdaya  saing.  Di  samping  itu,  bunga  pinjaman  juga

                                   masih dianggap terlatu tinggi, dan persyaratan pinjaman juga tidak mudah

                                   dipenuhi, seperti persyaratan nilai jaminan yang jauh lebih tinggi dari nilai
                                   pinjaman  meskipun  Usaha  nya  layak.  Dunia  perbankan  sebagai  sumber

                                   pendanaan terbesar masih memandang bahwa  Usaha   Koperasi dan Usaha

                                   Mikro merupakan jenis Usaha  yang beresiko tinggi.













                                                           Review Renstra   DKUPP 2014-2019           61
   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75