Page 1 - 2025.05.26 Radar jogja

Jawa Pos

SELASA 7 MEI TAHUN 2013 eceran Rp 4.000

SENIN PON 26 MEI 2025 HALAMAN 1

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman
T a n a mk a n P endidik a n M or al P a nc as il a sej ak An ak U s ia Dini
Tanamkan Pendidikan Moral Pancasila sejak Anak Usia Dini

a
gg
as k
g
o men
DULU setiap siswa mendapatkan mata pelajaran tersebut. Diganti Oleh karena itu, politikus Partai Wanto menggagas konsep mem-
W
t
an
ons
ep mem-
mata pelajaran Pendidikan Moral mata pelajaran lain. Yakni Pendi- Kebangkitan Bangsa itu usul agar bangun pendidikan perilaku anak. bangun pendidikan perilaku anak.
Sejak mereka duduk di bangku
Pancasila (PMP) sebagai bagian dikan Pancasila dan Kewargane- mata pelajaran PMP kembali di- S ej ak mer ek a duduk di b an g k u
dari kurikulum sekolah. Di dalamnya garaan (PPKn). masukkan dalam kurikulum seko- sekolah. Untuk mengenal-
sekolah. Untuk mengenal-
m
d
a
a
r
e
e
a
k
a
k
juga memuat tentang pedoman Anggota Komisi D DPRD Kabu- lah. Khususnya jenjang pendidikan kan kepada mereka
n
e
p
k
penghayatan dan pengamalan paten Sleman Wanto menilai, ma- dasar. TK dan SD. Bahkan pada tentang makna
tentang makna
Baca
Pancasila (P4). Juga garis-garis ta pelajaran baru kurang kuat un- pendidikan anak usia dini (PAUD). PMP Baca
Tanam-
besar haluan negara (GBHN). tuk menanamkan nilai-nilai moral ”Supaya generasi muda kita punya Tanam-
Perubahan sistem pendidikan di dan etika siswa. Untuk diterapkan fondasi yang kuat terhadap moral kan...
kan...
Indonesia berdampak dihapusnya dalam kehidupan sehari-hari. dan etika,” ujarnya. Ha l 7
Hal 7
WANTO
YOGI IP/RADAR JOGJA
Jawa Pos Jawa Pos RADAR JOGJA
4 SENIN 26 MEI 2025 eceran Rp 4.000 TUGU JOGJA
SELASA 7 MEI TAHUN 2013
www.jdih.dprd-diy.go.id GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
Untuk Akses Informasi RANCANGAN
Produk Hukum Secara Aktual PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DINILAI CUKUP JADI
NOMOR … TAHUN …
TENTANG
PENGELOLAAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL LOGAM,
MINERAL BUKAN LOGAM, MINERAL BUKAN LOGAM JENIS TERTENTU, DAN BATUAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, Pasal 19 (3) Pengembalian IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinya- DINILAI CUKUP JADI
ta kan sah setelah pemegang IUP memenuhi kewajibannya dan
disetujui oleh Gubernur.
Bagian Kedua
Eksplorasi dapat memperoleh IUP Operasi Produksi.
Usaha Pertambangan (1) Pemegang IUP Eksplorasi yang telah menyelesaikan kegiatan (4) IUP dapat dicabut oleh Gubernur jika:
diberikan dalam hal telah memenuhi persyaratan sesuai
dalam IUP serta ketentuan peraturan perundang-undangan;
Pasal 2 Pasal 9 a. pemegang IUP tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan
Menimbang: mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu dan Pertambangan Mineral dan Batuan dikelola berasaskan: (1) Usaha pertambangan di Daerah berupa Pertambangan Mineral. (2) IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) b. pemegang IUP melakukan tindak pidana sebagaimana
a. bahwa kekayaan alam tak terbarukan berupa mineral logam,
(2) Pertambangan Mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ketentuan peraturan perundang-undangan.
a. manfaat;
batuan memiliki peran penting dalam menunjang pembangu- b. keadilan; digolongkan atas: (3) Pemegang IUP Eksplorasi berhak mengajukan permohonan dimaksud dalam undang-undang pertambangan mineral
dan batubara; atau
IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
nan daerah dan harus dikelola untuk mewujudkan kemakmu- d. keberpihakan kepada kepentingan bangsa; b. Pertambangan Mineral bukan logam; kepada Gubernur. (5) Dalam hal jangka waktu yang ditentukan dalam IUP
a. Pertambangan Mineral logam;
ran rakyat dengan tetap menjunjung tinggi filosofi Hamemayu
c. pemegang IUP dinyatakan pailit.
c. keseimbangan;
c. Pertambangan Mineral bukan logam jenis tertentu; dan
Hayuning Bawana;
dilengkapi dengan persyaratan:
b. bahwa pengelolaan kegiatan usaha pertambangan perlu diarah- e. partisipatif; (3) Komoditas tambang pada golongan Pertambangan Mineral (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus telah habis dan tidak diajukan permohonan peningkatan
atau perpanjangan tahap kegiatan atau pengajuan per-
f. transparansi;
d. Pertambangan Batuan.
a. administratif;
mohonan tetapi tidak memenuhi persyaratan, IUP ter-
kan kepada peningkatan nilai tambah, pelindungan terhadap
logam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi;
g. akuntabilitas; dan
masyarakat yang terdampak, serta pelindungan lingkungan hidup;
b. teknis;
sebut berakhir.
Pasal 3
c. bahwa Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor h. berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. a. emas; c. lingkungan; dan (1) Dalam hal IUP berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal
Tujuan disusunnya Peraturan Daerah ini untuk:
1 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Mi-
Pasal 26
d. finansial.
b. mangaan; dan
c. pasir besi.
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan
neral Logam, Mineral Bukan Logam, dan Batuan sudah tidak a. mengatur pemanfaatan pertambangan mineral logam , mineral (4) Komoditas tambang pada golongan Pertambangan Mineral (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai permohonan IUP Eksplorasi 25, eks pemegang IUP wajib memenuhi dan menyelesaikan
PENANDA WILAYAH
sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masya-
bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu dan batuan
kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perun-
secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup;
Gubernur.
dang-undangan.
rakat sehingga perlu diganti;
Pasal 20
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud b. mengatur dan mengendalikan kegiatan Usaha Pertambangan bukan logam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b IUP Operasi Produksi diberikan paling luas: (2) Pemegang IUP yang telah memenuhi dan menyelesaikan kewa-
meliputi;
Mineral logam, Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Pera- Jenis Tertentu, dan Batuan di Daerah; b. bentonite; a. 5 (lima) hektar untuk: jiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapat surat
a. barit;
turan Daerah tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Mi-
keterangan dari Gubernur.
neral Logam, Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam c. mengatur pemberian perizinan berusaha di bidang Mineral c. gypsum; 1. kaolin; IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT
Logam, Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis
BAB VI
2. zeolit;
d. kalsit;
Jenis Tertentu, dan Batuan;
Tertentu, dan Batuan;
f. zeolite;
4. kalsit;
Umum
5. feldspar;
g. batugamping; dan
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Usaha Pertambangan Mineral Logam, Mineral Bukan logam, h. feldspar. 6. breksi batu apung;
Mengingat: d. memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan kegiatan e. kaolin; 3. batugamping; Bagian Kesatu
Pasal 27
Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan; dan
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang pembentukan e. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan (5) Komoditas tambang pada golongan Pertambangan Mineral 7. bentonit; IPR terdiri atas:
Indonesia Tahun 1945;
Usaha Pertambangan Mineral Logam, Mineral Bukan Logam,
a. IPR mineral logam;
bukan logam jenis tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat
Daerah Provinsi Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara
8. kalsedon;
(2) huruf c berupa kalsit dan batugamping.
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan. (6) Komoditas tambang pada golongan Pertambangan Batuan 9. tanah liat b. IPR mineral bukan logam;
c. IPR mineral bukan logam jenis tertentu; dan
diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 1955
10. tanah urug;
Pasal 4
Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi: sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi; 11. tras; 12. batu kali; d. IPR batuan. Pasal 28
a. WP dan usaha pertambangan;
Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta b. WIUP Mineral bukan logam, Mineral bukan logam jenis b. breksi batuapung; 13. kerikil; (1) IPR diberikan kepada:
a. andesit;
a. orang perseorangan yang merupakan penduduk setempat;
(Lembaran Negara Republlk Indonesia Tahun 1955 Nomor 43,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
3. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah c. IUP; d. IPR; tertentu dan Batuan; c. tanah liat; 14. pasir batu; b. koperasi yang anggotanya merupakan penduduk setempat.
atau
15. kerikil berpasir alami;
d. batu kali;
16. pasir tidak mengandung unsur mineral logam;
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) e. SIPB; f. pasir batu; 17. batu gunung kuari besar; dan (2) Untuk memperoleh IPR sebagaimana dimaksud pada ayat
e. kerikil;
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Un-
(1), pemohon harus menyampaikan permohonan kepada
dang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Pera- f. izin pengangkutan dan penjualan; g. pasir tidak mengandung unsur mineral logam atau unsur b. 30 (tiga puluh) hektar untuk andesit. (3) Permohonan IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya
turan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
Gubernur.
Pasal 21
g. IUJP;
mineral bukan logam;
2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran h. IUP untuk penjualan; h. batu gunung quarry besar; (1) Masa berlaku IUP Operasi Produksi diberikan untuk jangka dapat diajukan pada wilayah yang telah ditetapkan sebagai
waktu paling lama 5 (lima) tahun.
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
i. reklamasi dan pascatambang;
i. marmer;
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
WPR.
k. penggunaan tanah untuk kegiatan usaha pertambangan;
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan j. penggunaaan jalan pertambangan; j. tanah urug; (2) Kegiatan IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud pada (4) Dalam 1 (satu) WPR dapat diberikan 1 (satu) atau beberapa IPR. PENANDA WILA Y AH
k. pasir urug; dan
ayat (1) untuk:
(5) Setiap pemohon sehagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya
a. Pertambangan Mineral bukan logam;
l. batu gamping untuk bangunan.
Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik In- l. pengendalian produksi dan penjualan; BAB IV b. Pertambangan Mineral bukan logam jenis tertentu; dan dapat diberikan 1 (satu) IPR.
donesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara
m. pembinaan usaha pertambangan;
c. Pertambangan batuan.
WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN
Republik Indonesia Nomor 5339);
o. peran serta masyarakat/perlindungan masyarakat;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya n. pengawasan usaha pertambangan; MINERAL BUKAN LOGAM, MINERAL BUKAN LOGAM (3) Pemegang IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud pada (6) IPR diperoleh melalui tahapan:
a. pemberian WIPR; dan
ayat (1) dapat melakukan perpanjangan masa berlaku IUP
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan p. pendanaan; Pasal 10 OPerasi Produksi dalam hal memenuhi syarat sesuai ketentu- (7) WIPR sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a dilarang
b. pemberian IPR.
JENIS TERTENTU DAN BATUAN
q. ketentuan penyidikan; dan
Provinsi Djawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950
an peraturan perundang-undangan.
tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Un- r. ketentuan pidana. BAB II (1) WIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b harus (4) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan berlokasi pada Tanah Kasultanan atau Tanah Kadipaten.
Pasal 29
berada dalam WUP dan sesuai dengan rencana tata ruang.
dang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi
Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 KEWENANGAN (2) WIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang berlokasi (5) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan (1) Pemberian WIPR didahului dengan mengajukan permohonan
paling banyak 2 (dua) kali.
informasi untuk WIPR kepada Gubernur sebelum mengajukan
pada Tanah Kasultanan atau Tanah Kadipaten.
tentang Pembentukan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara
Pasal 5
permohonan WIPR
Bagian Keempat
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58); (1) Gubernur berwenang melakukan: (3) Dalam 1 (satu) WUP dapat terdiri atas 1 (satu) atau beberapa paling lama 5 (lima) tahun untuk setiap kali perpanjangan. (2) Permohonan WIPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diaju-
a. pemberian sertifikat standar;
kan kepada Gubernur dengan syarat sesuai ketentuan peratu-
WIUP.
Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat di sekitar
(4) WIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
ran perundang-undangan.
Dengan Persetujuan Bersama
b. pemberian izin; dan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH c. pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan Perizinan a. WIUP Mineral bukan logam; Wilayah Ijin Usaha Pertambangan (1) Permohonan IPR diajukan kepada Gubernur paling lambat 12
Pasal 30
Pasal 22
Berusaha di bidang Pertambangan yang didelegasikan oleh
b. WIUP Mineral bukan logam jenis tertentu; dan
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
anakan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat.
Pemerintah Pusat.
c. WIUP Batuan.
GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKRTA (2) Pemberian sertifikat standar sebagaimana dimaksud pada (5) WIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan kepada: (1) Pemegang IUP Operasi Produksi wajib menyusun dan melaks- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi RADAR SOLO
dan
(dua belas) bulan setelah WIPR terbit.
(2) Program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat se-
ayat (1) huruf a meliputi kegiatan konsultasi dan perencanaan
a. badan usaha;
bagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit meliputi
dengan persyaratan:
b. koperasi; atau
MEMUTUSKAN:
a. penyelidikan umum;
c. perusahaan perseorangan.
Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN usaha jasa Pertambangan di bidang: (1) Pemohon sebelum mengajukan WIUP harus mengajukan aspek: a. pendidikan; a. administrasi;
Pasal 11
USAHA PERTAMBANGAN MINERAL LOGAM,
b. teknis;
b. eksplorasi;
b. kesehatan;
c. lingkungan; dan
MINERAL BUKAN LOGAM, MINERAL BUKAN
d. finansial.
c. studi kelayakan;
LOGAM JENIS TERTENTU, DAN BATUAN. d. konstruksi Pertambangan; permohonan informasi untuk WIUP Mineral Bukan Logam, c. kemandirian ekonomi; dan (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai permohonan IPR sebagaima-
Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu, dan Batuan kepada
d. infrastruktur dasar.
e. pengangkutan;
BAB I f. Iingkungan Pertambangan; Gubernur. (3) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dikonsul- na dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur dalam Peraturan
tasikan dengan pemerintah daerah dan masyarakat setempat.
Gubernur.
KETENTUAN UMUM g. reklamasi dan pascatambang; (2) Permohonan WIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diaju- (4) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat meng- Pasal 31
h. keselamatan Pertambangan; dan/atau
Pasal 1
Luasan IPR diberikan paling luas:
perundang-undangan.
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: (3) Perizinan Berusaha di bidang Pertambangan yang didelegasikan kan kepada Gubernur dengan syarat sesuai ketentuan peraturan ajukan usulan program kegiatan pengembangan dan pember- a. 5.000 (lima ribu) meter persegi untuk orang perseorangan; dan
1. berada dalam 1 (satu) Daerah; atau RAPERDA
i. penambangan.
1. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan
dayaan masyarakat kepada Gubernur untuk diteruskan kepada
Pasal 12
dalam rangka, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau oleh Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) (1) Gubernur menetapkan luasan WIUP Mineral Bukan Logam, (5) Pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana b. 10.000 (sepuluh ribu) meter persegi untuk koperasi.
pemegang IUP.
Pasal 32
WIUP Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan WIUP
huruf a meliputi:
batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi
kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau a. IUP dalam rangka penanaman modal dalam negeri untuk Batuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 sebagai dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk masyarakat di (1) Masa berlaku IPR diberikan paling lama 5 (lima) tahun dan
sekitar WIUP yang terkena dampak langsung akibat aktifitas
komoditas Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam
wilayah dalam melaksanakan kegiatan IUP eksplorasi atau
dapat diperpanjang.
pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, peng-
(2) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
Jenis Tertentu, dan Batuan dengan ketentuan:
Pertambangan.
angkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.
kegiatan SIPB.
paling banyak 2 (dua) kali.
merupakan masyarakat yang berada dekat kegiatan operasi-
a
oh B
g di B
t
un
b
b
H
e
er
aer
an
2. Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, b. SIPB; 2. wilayah laut sampai dengan 12 (dua belas) mil laut. (2) Luasan WIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan (6) Prioritas masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) (3) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan
,
ah
g
a
ai D
g
un P
yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal
paling lama 5 (lima) tahun untuk setiap kali perpanjangan.
onal penambangan dengan tidak melihat batas administrasi
berdasarkan:
a. letak geografis;
teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam
wilayah Kapanewon/Kabupaten.
b. data potensi dan cadangan mineral dan batuan;
Bagian Kedua
c. daya dukung dan daya tampung lingkungan; dan
bentuk lepas atau padu.
Iuran Pertambangan Rakyat
DAERAH ISTIMEWA Y
c. IPR;
bagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai dari alokasi biaya
3. Pertambangan Mineral adalah Pertambangan kumpulan d. lzin Pengangkutan dan Penjualan untuk komoditas Mineral (3) Luasan WIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan (7) Program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat se- (1) Pemegang IPR wajib membayar IPERA Heboh Bangun Patung di Berbagai Daerah,
Mineral yang berupa bijih atau batuan, di luar panas bumi,
Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu, dan Batuan;
Pasal 33
d. kaidah konservasi sumber daya mineral dan batuan.
program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat pada
minyak dan gas bumi, serta air tanah.
e. IUJP untuk 1 (satu) Daerah; dan
4. Wilayah Pertambangan yang selanjutnya disingkat WP adalah f. IUP untuk penjualan komoditas Mineral Bukan Logam, paling luas: kerikil berpasir alami (sirtu), pasir tidak mengandung unsur OGYAKARTA
anggaran dan biaya Pemegang IUP setiap tahun.
(2) IPERA terdiri dari komponen :
a. Biaya pengelolaan wilayah;
a. 6 (enam) hektar untuk kaolin, zeolit, batu gamping, bentonit,
(8) Alokasi biaya program pengembangan dan pemberdayaan
wilayah yang memiliki potensi Mineral dan/atau Batubara dan (4) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kalsit, feldspar, breksi batu apung, bentonit, tanah liat, dan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dikelola oleh b. Biaya pengelolaan pengusahaan; dan
Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu, dan Batuan.
tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan yang
c. Biaya pengelolaan lingkungan
merupakan bagian dari tata rulang nasional.
tanah urug;
pemegang IUP.
5. Wilayah Usaha Pertambangan yang selanjutnya disingkat WUP Gubernur diberi kewenangan untuk mendukung pengelolaan b. 10 (sepuluh) hektar untuk batu kali, kerikil, pasir batu, (9) Pemegang IUP Operasi Produksi yang melanggar ketentuan se- (3) Komponen biaya pengelolaan wilayah sebagaimana dimaksud
Pertambangan yang meliputi:
bagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif.
pada ayat (2) huruf a dikenakan kepada pemegang IPR terhadap
a. pemberian dan penetapan WIUP Pertambangan mineral
luas wilayah yang diberikan sesuai dengan izinnya.
(10) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (9)
adalah bagian dari WP yang telah memiliki ketersediaan data,
potensi, dan/atau informasi geologi.
mineral logam dan tras; dan
9. Badan Usaha adalah setiap badan hukum yang bergerak di NOMOR … TAHUN … dimaksud pada ayat (2) huruf c dikenakan kepada pemegang Bagaimana dengan DIJ?
6. Wilayah Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disingkat bukan logam, WIUP Pertambangan mineral bukan logam c. 50 (lima puluh) hektar untuk andesit dan batu gunung berupa : a. peringatan tertulis; (4) Komponen biaya pengelolaan pengusahaan sebagaimana
jenis tertentu, dan WIUP Pertambangan batuan dengan
dimaksud pada ayat (2) huruf b dikenakan kepada pemegang
WIUP adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang IUP
ketentuan:
IPR terhadap hasil produksi komoditas mineral.
kuari besar.
c. pencabutan izin berusaha di bidang pertambangan yang
b. penghentian sementara; dan/atau
Pasal 13
1. berada dalam 1 (satu) Daerah; atau
(5) Komponen biaya pengelolaan lingkungan sebagaimana
2. wilayah laut sampai dengan 12 (dua belas) mil laut.
atau pemegang SIPB.
7. Wilayah Pertambangan Rakyat yang selanjutnya disingkat WPR
Ketentuan lebih lanjut mengenai WIUP diatur dalam Peraturan
IPR terhadap nilai biaya pengelolaan lingkungan, termasuk
b. penetapan harga patokan penjualan Mineral Bukan Logam,
didelegasikan oleh pemerintah pusat.
adalah bagian dari WP tempat dilakukan kegiatan Usaha Pert-
Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu, dan Batuan; dan
(11) Ketentuan lebih lanjut mengenai program pengembangan dan
Gubernur.
reklamasi dan pascatambang secara proporsional pada
pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat
BAB V
IZIN USAHA PERTAMBANGAN
ambangan rakyat.
8. Wilayah Pencadangan Negara, yang selanjutnya disingkat WPN
c. pemberian rekomendasi/persetujuan yang berkaitan dengan
(1) diatur dengan Peraturan Gubernur.
penerbitan maupun pelaksanaan perizinan.
Bagian Kesatu
adalah bagian dari WP yang dicadangkan untuk kepentingan
WPR.
d. fasilitasi kegiatan pertambangan rakyat.
Pasal 23
Umum
ketentuan peraturan perundang-undangan.
strategis nasional.
laporan realisasi program pengembangan dan pemberdayaan
Pasal 14
Bagian Ketiga
bidang Pertambangan yang didirikan berdasarkan hukum (5) Gubernur dapat mendelegasikan kewenangan pemberian IUP diberikan dalam rangka rangka penanaman modal dalam (1) Setiap Pemegang IUP Operasi Produksi wajib menyampaikan (6) Perhitungan dan pemungutan IPERA diatur sesuai dengan
sertifikat standar dan pemberian izin sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a dan huruf b kepada perangkat daerah
Reklamasi dan Pascatambang
dimaksud pada ayat (4) kepada perangkat daerah yang menye- TENTANG
negeri untuk komoditas mineral bukan logam, mineral bukan logam
masyarakat setiap 6 (enam) bulan kepada Gubernur.
Indonesia dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan
(2) Pemegang IUP Operasi Produksi yang melanggar ketentuan
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
Pasal 34
jenis tertentu dan batuan.
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi adminis-
Republik Indonesia.
10. Eksplorasi adalah tahapan kegiatan Usaha Pertambangan un- (6) Gubernur dapat mendelegasikan kewenangan untuk melaks- (1) IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 terdiri atas 2 (dua) (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) (1) Pemegang IPR wajib menyusun dan menyerahkan rencana
penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
Pasal 15
reklamasi dan/atau rencana pascatambang sesuai dengan
dokumen rencana reklamasi dan rencana pascatambang yang
tuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang
tratif.
anakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan perizinan
tahap kegiatan yang meliputi:
lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas dan sumber daya
disusun Pemerintah Daerah.
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan kewenangan
terukur dari bahan galian, serta informasi mengenai lingkungan
untuk mendukung pengelolaan pertambangan sebagaimana
berupa :
a. Eksplorasi; dan
atau rencana pascatambang sebagaimana yang dimaksud ayat
b. Operasi Produksi.
a. peringatan tertulis;
11. Pengolahan adalah upaya meningkatkan mutu komoditas (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendelegasian sebagaimana (2) Tahap kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi (2) Selain menyusun dan menyerahkan rencana reklamasi dan/
(1) pemegang IPR bersama Pemerintah Daerah wajib melaks-
b. penghentian sementara; dan/atau
sosial dan lingkungan hidup.
c. pencabutan izin berusaha di bidang pertambangan yang
dilaksanakan setelah memperoleh IUP Eksplorasi.
lenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber
tambang Mineral untuk menghasilkan produk dengan sifat
anakan reklamasi dan pascatambang.
(3) Tahap kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
fisik dan kimia yang tidak benrbah dari sifat komoditas tambang
didelegasikan oleh pemerintah pusat.
daya mineral.
dilaksanakan setelah memperoleh IUP Operasi Produksi yang
(3) Pelaksanaan reklamasi dan pascatambang dilakukan sesuai
asal untuk dilakukan pemurnian atau menjadi bahan baku
administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam
PENGELOLAAN USAHA PERTAMBANGAN Belakangan masyarakat
merupakan peningkatan dari IUP Eksplorasi.
dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) diatur dalam Peraturan
dengan peruntukan lahan pascatambang.
(4) Tahap kegiatan Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(4) Pemegang IPR wajib menyerahkan lahan yang telah dilakukan
industri.
12. Operasi Produksi adalah tahapan kegiatan usaha pertambang-
Peraturan Gubernur.
reklamasi dan/atau pascatambang kepada pihak yang berhak
Bagian Kelima
an yang meliputi konstruksi, penambangan, pengolahan,
Gubernur.
Peningkatan Nilai Tambah Mineral
BAB III
(1) huruf a meliputi kegiatan:
a. penyelidikan umum;
WILAYAH PERTAMBANGAN DAN USAHA PERTAMBANGAN
melalui Gubernur
pemurnian, termasuk pengangkutan dan penjualan, serta sa-
Pasal 24
rana pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan hasil
Bagian Keempat
(1) Pemegang IUP Operasi Produksi melakukan peningkatan nilai
Bagian Kesatu
b. Eksplorasi; dan
Berakhirnya Izin Pertambangan Rakyat
c. studi kelayakan.
tambah mineral melalui kegiatan pengolahan yang dilakukan
Wilayah Pertambangan
studi kelayakan.
13. Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disingkat IUP
Pasal 35
Pasal 6
adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan.
ayat (1) huruf b meliputi kegiatan:
di Daerah.
a. dikembalikan;
14. Izin Pertambangan Rakyat yang selanjutnya disingkat IPR (1) Gubernur menentukan WP. (5) Tahap kegiatan Operasi Produksi sebagaimana dimaksud pada (2) Peningkatan nilai tambah mineral sebagaimana dimaksud (1) IPR berakhir karena: gempar dengan
(2) Gubernur dalam menentukan WP sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dikecualikan untuk komoditas:
a. konstruksi;
adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan dalam
pada ayat (1) dengan mempertimbangkan:
b. penambangan;
b. dicabut; atau
c. habis masa berlakunya.
MINERAL LOGAM, MINERAL BUKAN
c. pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/
wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan inves-
(2) Pemegang IPR dapat mengembalikan IPR dengan pernyataan
a. tanah urug;
a. rencana WP;
tertulis kepada Gubernur disertai dengan alasan yang jelas.
atau pemanfaatan; dan
b. kriteria Pertambangan rakyat;
b. pasir; dan
tasi terbatas.
c. usulan dari instansi yang menyelenggarakan urusan peme-
(3) Dalam hal Pemegang IUP operasi produksi tidak melakukan
(3) Pengembalian IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinya-
c. komoditas lainnya.
d. pengangkutan dan penjualan.
15. Iuran Pertambangan Rakyat yang selanjutnya disebut IPERA
adalah pungutan daerah provinsi dalam rangka menjalankan
takan sah setelah pemegang IPR memenuhi kewajibannya dan
rintahan di bidang ketenaganukliran khusus untuk golongan
Bagian Kedua
peningkatan nilai tambah mineral di Daerah, Gubernur ber-
Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi
delegasi kewenangan Pemerintah di bidang pertambangan
Mineral radioaktif;
wenang menolak permohonan perpanjangan izin.
disetujui oleh Gubernur.
Pasal 16
mineral dan batubara dalam bentuk retribusi perizinan terten-
d. kepentingan strategis nasional untuk pencadangan komoditas
(4) Dalam hal Pemegang IUP operasi produksi tidak melakukan
(4) IPR dapat dicabut oleh Gubernur jika:
tertentu dan konservasi dalam rangka keseimbangan
(1) Pemegang WIUP mengajukan permohonan IUP Eksplorasi
sendiri kegiatan pengolahan, kegiatan pengolahan dapat dilaku-
tu dalam rangka pengelolaan pertambangan rakyat berupa
a. pemegang IPR tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan
pelayanan pembinaan yang penggunaannya untuk pengelola-
dalam IPR serta ketentuan peraturan perundang-undangan;
kepada Gubernur.
ekosistem dan lingkungan; dan
kan oleh:
an tambang rakyat sesuai dengan ketentuan peraturan perun-
e. aspirasi masyarakat terdampak.
maksud dalam undang-undang pertambangan mineral dan
dilengkapi dengan persyaratan:
pada ayat (1) berkoordinasi dengan bupati/walikota sebelum
miliki fasilitas pengolahan; atau
dang-undangan.
LOGAM, MINERAL BUKAN LOGAM
a. administratif;
16. Surat lzin Penambangan Batuan yang selanjutnya disingkat (3) Gubernur dalam menentukan WP sebagaimana dimaksud (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus a. Pemegang IUP Tahap Operasi Produksi lainnya yang me- b. pemegang IPR melakukan tindak pidana sebagaimana di- kehadiran patung
b. Pihak lain yang melakukan kegiatan usaha Pengolahan dan/
mengusulkan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan
batubara; atau
SIPB adalah izin yang diberikan untuk melaksanakan kegiatan
c. pemegang IPR orang perseorangan meninggal dunia
pemerintahan di bidang pertambangan mineral dan batubara.
atau Pemurnian yang tidak terintegrasi dengan kegiatan
b. teknis;
c. lingkungan; dan
Penambangan yang perizinannya diterbitkan berdasarkan
dan ahli waris tidak melapor ke Pemerintah Daerah
Usaha Pertambangan batuan jenis tertentu atau untuk keper-
Pasal 7
paling lambat 3 (tiga) bulan sejak pemegang izin me-
d. finansial.
luan tertentu.
17. Izin Usaha Jasa Pertambangan yang selanjutnya disingkat IUJP WP terdiri atas: (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai permohonan IUP Eksplorasi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang per- (5) Dalam hal jangka waktu yang ditentukan dalam IPR telah habis
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan
adalah izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan usaha
ninggal dunia.
a. WUP;
industrian.
Bagian Keenam
jasa pertambangan inti yang berkaitan dengan tahapan dan/
dan tidak diajukan permohonan perpanjangan izin atau peng-
Pasal 17
Gubernur.
Berakhirnya Izin Usaha Pertambangan
b. WPR; dan
ajuan permohonan tetapi tidak memenuhi persyaratan, IPR
atau bagian kegiatan usaha Pertambangan.
18. Tanah Kasultanan adalah tanah hak milik Kasultanan yang c. WPN. a. WUP mineral logam; Pasal 8 Masa berlaku IUP Eksplorasi diberikan dengan jangka waktu: (1) IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) berakhir (6) Dalam hal IPR berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (5), raksasa di berbagai
Pasal 25
meliputi tanah keprabon dan tanah bukan keprabon atau dede
a. 3 (tiga) tahun untuk Pertambangan Mineral bukan logam;
tersebut berakhir.
(1) WUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a meliputi:
b. 7 (tujuh) tahun untuk Pertambangan Mineral bukan logam
karena:
eks pemegang IPR wajib memenuhi dan menyelesaikan kewajiban
keprabon yang terdapat dalam wilayah DIY.
vinsi. JENIS TERTENTU, DAN BATUAN
19. Tanah Kadipaten adalah tanah hak milik Kadipaten yang me- b. WUP mineral bukan logam; c. 3 (tiga) tahun untuk Pertambangan Batuan. a. dikembalikan; (7) Eks Pemegang IPR yang telah memenuhi dan menyelesaikan
jenis tertentu; dan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
b. dicabut; atau
c. WUP mineral bukan logam jenis tertentu; dan
liputi tanah keprabon dan tanah bukan keprabon atau dede
c. habis masa berlakunya.
keprabon yang terdapat dalam wilayah DIY.
Pasal 18
d. WUP batuan.
20. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan (2) WPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b meliputi: Masa berlaku IUP Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal (2) Pemegang IUP dapat mengembalikan IUP sebagaimana dimaksud kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mendapat daerah. Misalnya patung
pada ayat (1) huruf a dengan pernyataan tertulis kepada Gu-
surat keterangan dari Gubernur.
a. WPR mineral logam;
17 tidak dapat diperpanjang.
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dalam penyelenggaraan
bernur disertai dengan alasan yang jelas.
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah pro-
Bagian Ketiga
b. WPR mineral bukan logam;
21. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. c. WPR mineral bukan logam jenis tertentu; dan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi
d. WPR batuan.
22. Daerah adalah Daerah Istimewa Yogyakarta.
Baca Hal 4-5 biawak di Wonosobo
(Jawa Tengah) dan
patung rajawali di
Indramayu, Jawa
Barat. Bentuk patung
yang sangat realistis
itu banyak menarik
perhatian dan kini
menjadi ikon wilayah
tempat patung itu
Untuk Akses Informasi dibuat. Bagaimana
Produk Hukum Secara Aktual dengan Jogjakarta yang
selama ini dikenal
sebagai gudangnya FOTO FOTO: GUNTUR AGA TIRTANA/RADAR JOGJA
TOL JOGJA-BAWEN seniman? BUNTUNG: Kondisi patung
prajurit bregada Wirobrojo dalam
Baca
Baca
Tugu... Hal 7 kondisi rusak karena tidak terurus
Tugu... Hal 7
di Jalan Kapten Piere Tendean,
Jogja, kemarin (25/5).
Bantul Gudang
PERLUNYA KURASI
Sebelum membuat patung
publik yang monumental Seniman tapi Minim
perlu dilakukan brainstorming
yang matang. Agar konsep
dan hasil jadi visual kuat. yang Ikonik Publik
Pematangan ide melalui
proses kurasi. Melibatkan
pihak-pihak yang kredibel KABUPATEN Bantul me-
seperti kurator seni rupa, nyimpan potensi seni besar,
seniman-seniman patung namun belum banyak diwu-
(bukan tukang patung). judkan dalam bentuk ikon
Ironis, apabila patung tidak GRAFIS: HERPRI KARTUN/RADAR JOGJA yang kuat secara visual dan
memiliki konsep kuat. Apalagi historis. Hal ini disorot Du-
ada kesalahan literasi. Patung Materi atau bahan yang dipakai untuk nadi, seniman asal Bantul,
Misalnya patung jathilan, monumental pembuatan patung haruslah aman dan yang menyayangkan belum
haruslah representasi dari bisa menjadi awet. Hindari bahan yang dapat CINTIA YULIANI/RADAR JOGJA
jathilan khas Jogjakarta. Baik landmark, membahayakan orang di sekitarnya. adanya ikon publik yang men-
baju, atribut, kuda kepang identitas, ikon, Mengingat saat ini patung sering cerminkan karakteristik Ban-
wajib otentik gagrak Jogja. dan citra daerah. digunakan sebagai spot selfie. tul Baca Bantul... Hal 7 Seniman bisa
bikin konsep,
Lebih Baik Perkuat tapi harus
GUNTUR AGA TIRTANA/RADAR JOGJA
GESER: Pemindahan makam di Dusun Susukan III, didukung
Kalurahan Margokaton, Kapanewon Seyegan yang Lha kae lho pemerintah,
terdampak Tol Jogja-Bawen Seksi 1, kemarin (25/5). Sense of Place contone, dinas tata ruang,
190 Jenazah di Makam MESKI dikenal sebagai ko- Kepala Pusat Studi Perenca- Patung Jathilan dan pemangku
Susukan III Dipindah ta budaya dengan ekosistem naan Pembangunan Regional pantai utara Pati- wilayah. Biar
tidak asal bikin,
Rembang,
seni yang kuat, Jogjakarta sekaligus Dosen Departemen
secara umum dinilai masih Teknik Arsitektur dan Peren- Kok dipajang tapi matang
SLEMAN - Makam di Dusun Susukan
III, Kalurahan Margokaton, Kapanewon minim memiliki patung yang canaan Fakultas Teknik UGM dadi ikon dari sisi artistik,
Seyegan terdampak pembangunan Tol representatif sebagai penan- Prof Ir Bambang Hari Wibi- kesenian di posisi, hingga
Jogja-Bawen Seksi 1. da ruang atau identitas kota. sono menilai, jika mengaitkan Paseban Bantul.” jarak pandang.”
Sebanyak 190 jenazah Padahal, secara teoritis, patung dengan sumbu filosofi, mi-
harus dipindahkan ke bisa berfungsi sebagai land- nimnya patung representatif YAKSA AGUS DUNADI
lokasi baru kemarin (25/5). mark yang punya peran pen- di Jogjakarta tidak berkaitan
Ketua Panitia ting dalam membentuk ka- langsung dengan filosofi itu Perupa Seniman patung
Pemindahan Makam Didik rakter sebuah tempat. Baca Lebih... Hal 7 asal Bantul ISTIMEWA asal Bantul
Harjunadi menjelaskan, awalnya hanya
ada 170 jenazah Baca 190... Hal 7
Berita-berita lain baca di WWW.RADARJOGJA.JAWAPOS.COM | WWW.RADARMALIOBORO.JAWAPOS.COM | WWW.RADARPURWOREJO.JAWAPOS.COM | jawaposradarjogja radarjogja Radar Jogja Radar Jogja Channel Spotify Radar Jogja