Page 4 - 2025.05.26 Radar jogja

Jawa Pos BAB VII Jawa Pos Ayat (5)
4 SENIN 26 MEI 2025 Jawa Pos RADAR JOGJA Jawa Pos RADAR JOGJA SENIN 26 MEI 2025 5
c. Penerbitan izin usaha pertambangan mineral bukan logam
BAB XIII
BAB X
SURAT IZIN PENAMBANGAN BATUAN
PENGGUNAAN TANAH UNTUK
IZIN USAHA PERTAMBANGAN UNTUK PENJUALAN
tahap Eksplorasi ke tahap Operasi Produksi.
pada wilayah izin usaha pertambangan yang berada dalam
Pasal 50
Bagian Kesatu
Pasal 61
Umum (1) IUP untuk Penjualan diberikan kepada badan usaha yang tidak KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN dan batuan dalam rangka penanaman modal dalam negeri Yang dimaksud “peningkatan” adalah peningkatan dari
1 (satu) Daerah Provinsi termasuk wilayah laut sampai den-
Pasal 26
Pasal 36 bergerak pada bidang Pertambangan yang akan menjual Mi- (1) Pemohon IUP, IPR dan SIPB sebelum melaksanakan kegiatan gan 12 mil laut. Cukup jelas.
(1) Pemohon memperoleh WIUP untuk SIPB sebelum mengajukan SIPB. neral tergali dari hasil kegiatan: operasi produksi harus menyelesaikan sebagian atau seluruh d. Penerbitan izin pertambangan rakyat untuk komoditas mi- Pasal 27
(2) WIUP SIPB harus berada dalam WUP dan sesuai dengan ren-
SELASA 7 MEI TAHUN 2013 eceran Rp 4.000 SELASA 7 MEI TAHUN 2013 a. pembangunan konstruksi sarana dan prasarana lalu lintas hak atas tanah dalam WIUP atau WIPR dengan pemegang hak neral logam, batubara, mineral bukan logam dan batuan Cukup jelas. eceran Rp 4.000
cana tata ruang.
Pasal 28
dalam wilayah pertambangan rakyat.
atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-un-
jalan;
(3) Dalam 1 (satu) WUP dapat terdiri atas 1 (satu) atau beberapa b. pembangunan konstruksi pelabuhan; dangan. e. Penerbitan izin usaha pertambangan operasi produksi khu- Cukup jelas.
WIUP SIPB. c. pembangunan terowongan; (2) Penyelesaian hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada sus untuk pengolahan dan pemurnian dalam rangka pena- Pasal 29
(4) Gubernur memberikan WIUP SIPB berdasarkan permohonan d. pembangunan konstruksi bangunan sipil; dan ayat (1) dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebu- naman modal dalam negeri yang komoditas tambangnya Cukup jelas.
www.jdih.dprd-diy.go.id yang diajukan oleh: e. pengerukan alur lalu lintas sungai, waduk, bendungan tuhan atas tanah oleh pemegang IUP, IPR, dan SIPB. berasal dari 1 (satu) Daerah provinsi yang sama. Pasal 30
a. badan usaha; atau laut. Pasal 62 f. Penerbitan izin usaha jasa pertambangan dan surat keterang- Cukup jelas.
Untuk Akses Informasi GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA b. koperasi; atau (2) IUP untuk Penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemegang IUP, IPR, dan SIPB yang telah melaksanakan penyele- an terdaftar dalam rangka penanaman modal dalam negeri Pasal 31
Cukup jelas.
saian terhadap bidang tanah dapat diberikan hak atas tanah sesu-
yang kegiatan usahanya dalam 1 (satu) Daerah provinsi.
diberikan untuk 1 (satu) kali.
c. perusahaan perseorangan.
Produk Hukum Secara Aktual Pasal 37 Pasal 51 ai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam rangka melaksanakan kewenangan tersebut, Pem- Pasal 32
RANCANGAN (1) Pemegang WIUP SIPB mengajukan permohonan SIPB kepada (1) Badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) Pasal 63 da DIY telah menerbitkan Peraturan Daerah Daerah Isti- Cukup jelas.
Gubernur paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak WIUP SIPB
mengajukan permohonan kepada Gubernur untuk mendapat-
PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus di- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus di- Hak atas IUP, SIPB, atau IPR bukan merupakan pemilikan hak atas mewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengelo- Pasal 33
laan usaha Pertambangan Mineral Logam, Mineral Bukan
Cukup jelas.
kan IUP untuk Penjualan.
diterbitkan.
tanah.
Logam dan Batuan serta 4 (empat) Peraturan Gubernur
Pasal 34
BAB XIV
NOMOR … TAHUN … lengkapi dengan persyaratan: lengkapi dengan persyaratan: PENGENDALIAN PRODUKSI DAN PENJUALAN sebagai dasar hukum penyelenggaraan pengelolaan ke- Cukup jelas.
Pasal 35
a. administratif; dan
Pasal 64
a. administratif;
giatan usaha pertambangan di Daerah Istimewa Yogya-
b. khusus.
TENTANG b. teknis; (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai permohonan IUP untuk Penju- (1) Gubernur pengendalian produksi dan penjualan Mineral Bukan karta pasca Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Cukup jelas.
Pemerintahan Daerah. Dengan terbitnya Undang-Undang
Pasal 36
c. lingkungan; dan
Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan.
d. finansial. alan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur dalam (2) Dalam rangka pengendalian produksi dan penjualan Mineral Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Un- Cukup jelas.
PENGELOLAAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL LOGAM, (3) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pe- Peraturan Gubernur. Pasal 52 Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batu- dang Nomor 4 Tahun 2009, maka kewenangan provinsi Pasal 37
mohon harus menyampaikan koordinat dan luas wilayah ba-
Ayat (1)
an, Pemegang IUP, IUP untuk Penjualan, IPR, dan SIPB wajib
dalam pengelolaan usaha pertambangan ditarik ke pusat
mengacu pada harga patokan penjualan.
tuan jenis tertentu atau untuk keperluan tertentu yang dimohon.
MINERAL BUKAN LOGAM, MINERAL BUKAN LOGAM JENIS TERTENTU, DAN BATUAN (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai permohonan SIPB sebagai- Masa berlaku IUP untuk Penjualan sesuai dengan rencana kerja (3) Penetapan harga patokan penjualan sebagiamana dimaksud kecuali 3 (tiga) hal, yaitu: Cukup jelas.
Ayat (2)
konstruksi/penggalian pada masterplan yang telah disetujui atau
1. Menentukan Wilayah Pertambangan
mana dimaksud pada ayat (2) dan (3) diatur dalam Peraturan surat perintah kerja. pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan 2. Menentukan luas dan batas WIUP Mineral Logam dan Batubara Cukup jelas.
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA Gubernur. Pasal 38 REKLAMASI DAN PASCATAMBANG perundang-undangan BAB XV 3. Menerbitkan perizinan yang didelegasikan oleh Pemerintah Ayat (3)
BAB XI
Yang dimaksud dengan ”batuan jenis tertentu” adalah ba-
Pusat Melalui Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022
GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, Pemegang SIPB diberikan wilayah paling luas 5 (lima) hektar. (1) Pemegang IUP atau SIPB harus menyusun dan menyerahkan PEMBINAAN USAHA PERTAMBANGAN tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di tuan yang bersifat curah dan digunakan untuk kebutuhan
Pasal 53
Pasal 39
konstruksi.
Pasal 65
Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara, maka Pemda
(1) SIPB untuk batuan jenis tertentu diberikan untuk jangka waktu rencana reklamasi dan/atau rencana pascatambang (1) Gubernur melakukan pembinaan atas pelaksanaan kegiatan DIY wajib melaksanakan kembali Pengelolaan Usaha Pert- Yang dimaksud dengan ”untuk keperluan tertentu” ada-
Menimbang: Bagian Kedua Pasal 19 (3) Pengembalian IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinya- paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang sebanyak 2 (2) Selain menyusun dan menyerahkan rencana reklamasi dan/ Usaha Pertambangan. ambangan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam lah keperluan untuk mendukung proyek pembangunan
a. bahwa kekayaan alam tak terbarukan berupa mineral logam, Pasal 2 Usaha Pertambangan (1) Pemegang IUP Eksplorasi yang telah menyelesaikan kegiatan ta kan sah setelah pemegang IUP memenuhi kewajibannya dan (dua) kali masing-masing selama 3 (tiga) tahun. atau rencana pascatambang sebagaimana yang dimaksud ayat (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: Jenis Tertentu, dan Batuan yang meliputi: yang dibiayai oleh Pemerintah Pusat dan/ atau Peme-
mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu dan Pertambangan Mineral dan Batuan dikelola berasaskan: Pasal 9 Eksplorasi dapat memperoleh IUP Operasi Produksi. disetujui oleh Gubernur. (2) SIPB untuk keperluan tertentu diberikan untuk jangka waktu (1) pemegang IUP atau SIPB wajib melaksanakan reklamasi a. pemberian norma, standar, pedoman, dan krieria pelaksa- 1. Perizinan (IUP, IPR, SIPB, IUJP, Sertifikat Standar, IPP, rintah Daerah.
batuan memiliki peran penting dalam menunjang pembangu- a. manfaat; (1) Usaha pertambangan di Daerah berupa Pertambangan Mineral. (2) IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) (4) IUP dapat dicabut oleh Gubernur jika: sesuai dengan jangka waktu kontrak/perjanjian pelaksanaan dan pascatambang. naan usaha pertambangan; dan IUP Untuk Penjualan); Ayat (4)
nan daerah dan harus dikelola untuk mewujudkan kemakmu- b. keadilan; (2) Pertambangan Mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam hal telah memenuhi persyaratan sesuai a. pemegang IUP tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan proyek pembangunan yang dibiayai oleh Pemerintah Pusat (3) Dalam hal umur tambang kurang dari atau sama dengan b. pemberian bimbingan teknis, konsultasi, mediasi, dan/atau 2. Pembinaan; Cukup jelas.
ran rakyat dengan tetap menjunjung tinggi filosofi Hamemayu c. keseimbangan; digolongkan atas: ketentuan peraturan perundang-undangan. dalam IUP serta ketentuan peraturan perundang-undangan; atau Pemerintah Daerah. 5 (lima) tahun, rencana reklamasi dan rencana pasca- fasilitasi; dan 3. Pengawasan; Pasal 38
Hayuning Bawana; d. keberpihakan kepada kepentingan bangsa; a. Pertambangan Mineral logam; (3) Pemegang IUP Eksplorasi berhak mengajukan permohonan b. pemegang IUP melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal 40 tambang diwujudkan dalam bentuk dokumen rencana c. pengembangan kompetensi tenaga kerja Pertambangan. 4. Pemberian dan Penetapan WIUP; Cukup jelas.
b. bahwa pengelolaan kegiatan usaha pertambangan perlu diarah- e. partisipatif; b. Pertambangan Mineral bukan logam; IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksud dalam undang-undang pertambangan mineral SIPB terdiri atas tahap kegiatan: pascatambang. BAB XVI 5. Penetapan harga Patokan Penjualan Mineral Bukan Lo- Pasal 39
kan kepada peningkatan nilai tambah, pelindungan terhadap f. transparansi; c. Pertambangan Mineral bukan logam jenis tertentu; dan kepada Gubernur. dan batubara; atau a. perencanaan; (4) Pelaksanaan reklamasi dan pascatambang dilakukan sesuai PENGAWASAN USAHA PERTAMBANGAN gam dan Batuan; dan Cukup jelas.
masyarakat yang terdampak, serta pelindungan lingkungan hidup; g. akuntabilitas; dan d. Pertambangan Batuan. (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus c. pemegang IUP dinyatakan pailit. b. penambangan; dengan peruntukan lahan pascatambang. Pasal 66 6. Rekomendasi dan Persetujuan terkait pelaksanaan peri- Pasal 40
c. bahwa Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor h. berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. (3) Komoditas tambang pada golongan Pertambangan Mineral dilengkapi dengan persyaratan: (5) Dalam hal jangka waktu yang ditentukan dalam IUP c. pengolahan; (5) Dalam pelaksanaan reklamasi yang dilakukan sepanjang ta- (1) Gubernur melakukan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan zinan. Cukup jelas.
1 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Mi- Pasal 3 logam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi; a. administratif; telah habis dan tidak diajukan permohonan peningkatan d. pengangkutan dan penjualan; dan hapan Usaha Pertambangan, pemegang IUP atau SIPB wajib: Usaha Pertambangan. Untuk menjalankan kewenangan pemerintah daerah tersebut ser- Pasal 41
neral Logam, Mineral Bukan Logam, dan Batuan sudah tidak Tujuan disusunnya Peraturan Daerah ini untuk: a. emas; b. teknis; atau perpanjangan tahap kegiatan atau pengajuan per- e. pascatambang. a. memenuhi keseimbangan antara lahan yang akan dibuka (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan ta penyelarasan terhadap perubahan peraturan perundang-un- Cukup jelas.
sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masya- a. mengatur pemanfaatan pertambangan mineral logam , mineral b. mangaan; dan c. lingkungan; dan mohonan tetapi tidak memenuhi persyaratan, IUP ter- Bagian Kedua dan lahan yang sudah direklamasi; dan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan. dangan di tingkat pusat, perlu disusun regulasi yang dapat mem- Pasal 42
rakat sehingga perlu diganti; bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu dan batuan c. pasir besi. d. finansial. sebut berakhir. Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Wilayah b. melakukan pengelolaan lubang bekas tambang akhir den- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: berikan landasan hukum pengelolaan dan pengusahaan pertam- Cukup jelas.
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup; (4) Komoditas tambang pada golongan Pertambangan Mineral (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai permohonan IUP Eksplorasi Pasal 26 Ijin Usaha Pertambangan Surat Ijjin Penambangan Batuan gan batas paling luas sesuai dengan ketentuan peraturan a. perencanaan pengawasan; bangan mineral dan batuan. Sehingga dipandang perlu menetapkan Pasal 43
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Pera- b. mengatur dan mengendalikan kegiatan Usaha Pertambangan bukan logam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan (1) Dalam hal IUP berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal Pasal 41 perundang-undangan. b. pelaksanaan pengawasan; dan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Pengelola- Cukup jelas.
turan Daerah tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Mi- Mineral logam, Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam meliputi; Gubernur. 25, eks pemegang IUP wajib memenuhi dan menyelesaikan Ketentuan mengenai Pengembangan dan Pemberdayaan Masyara- (6) Dalam hal pemegang IUP atau SIPB melakukan penciutan c. monitoring dan evaluasi pengawasan. an Usaha Pertambangan Mineral Logam, Mineral Bukan Logam, Pasal 44
neral Logam, Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu, dan Batuan di Daerah; a. barit; Pasal 20 kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perun- kat Sekitar WIUP oleh Pemegang IUP Operasi Produksi sebagaimana WIUP, pelaksanaan reklamasi pada lahan yang terbuka diluar Pasal 67 dan Batuan. Cukup jelas.
Jenis Tertentu, dan Batuan; c. mengatur pemberian perizinan berusaha di bidang Mineral b. bentonite; IUP Operasi Produksi diberikan paling luas: dang-undangan. dimaksud dalam Pasal 22 sampai dengan Pasal 23 berlaku mutatis penciutan WIUP tetap menjadi tanggung jawab pemegang IUP (1) Dalam rangka pengawasan terintegrasi, Gubernur dapat mem- Pasal 45
Logam, Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis c. gypsum; a. 5 (lima) hektar untuk: (2) Pemegang IUP yang telah memenuhi dan menyelesaikan kewa- mutandis terhadap Pengembangan dan Pemberdayaan Masya ra kat atau SIPB. bentuk Tim Terpadu Pengawasan dan Pengendalian Kegiatan II. PASAL DEMI PASAL Cukup jelas.
Mengingat: Tertentu, dan Batuan; d. kalsit; 1. kaolin; jiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapat surat Sekitar oleh Pemegang WIUP untuk SIPB. (7) Pemegang IUP atau SIPB wajib menyerahkan lahan yang telah Pertambangan yang paling sedikit melibatkan unsur: Pasal 1 Pasal 46
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik d. memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan kegiatan e. kaolin; 2. zeolit; keterangan dari Gubernur. Bagian Ketiga dilakukan reklamasi dan/atau pascatambang kepada pihak a. pemberi rekomendasi teknis; Cukup jelas. Ayat (1)
Indonesia Tahun 1945; Usaha Pertambangan Mineral Logam, Mineral Bukan logam, f. zeolite; 3. batugamping; BAB VI Berakhirnya Surat Izin Penambangan Batuan yang berhak melalui Gubernur. b. penerbit izin; Pasal 2 Cukup jelas.
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang pembentukan Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan; dan g. batugamping; dan 4. kalsit; IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT Pasal 42 (8) Dalam hal umur tambang kurang dari atau sama dengan 5 c. pengawasan bidang pertambangan; Huruf a Ayat (2)
Daerah Provinsi Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara e. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan h. feldspar. 5. feldspar; Bagian Kesatu (1) SIPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 berakhir karena: tahun, jaminan reklamasi dan jaminan pascatambang ditem- d. penegak hukum; Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah pengelolaan Cukup jelas.
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah Usaha Pertambangan Mineral Logam, Mineral Bukan Logam, (5) Komoditas tambang pada golongan Pertambangan Mineral 6. breksi batu apung; Umum a. dikembalikan; patkan seluruhnya sebagai jaminan pascatambang. e. pemerintah daerah di bidang kebijakan infrastruktur; sumber daya mineral dan batubara dapat memberikan ke- Ayat (3)
diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 1955 Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan. bukan logam jenis tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat 7. bentonit; Pasal 27 b. dicabut; atau Pasal 54 f. bidang pembinaan penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan; gunaan bagi kesejahteraan masyarakat banyak. Yang dimaksud dengan “Usaha Jasa Pertambangan” adalah
Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Pasal 4 (2) huruf c berupa kalsit dan batugamping. 8. kalsedon; IPR terdiri atas: c. habis masa berlakunya. (1) Pemegang IUP atau SIPB wajib menyediakan: g. bidang transportasi; dan Huruf b usaha jasa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan ke-
Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi: (6) Komoditas tambang pada golongan Pertambangan Batuan 9. tanah liat a. IPR mineral logam; (2) Pemegang SIPB dapat mengembalikan SIPB sebagaimana di- a. dana jaminan reklamasi; dan/atau h. Satuan Polisi Pamong Praja. Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah pengelolaan giatan usaha pertambangan.
(Lembaran Negara Republlk Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, a. WP dan usaha pertambangan; sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi; 10. tanah urug; b. IPR mineral bukan logam; maksud pada ayat (1) huruf a dengan pernyataan tertulis kepada b. dana jaminan pascatambang. (2) Tim Terpadu Pengawasan dan Pengendalian Kegiatan Pertamba- sumber daya mineral dan batubara harus mencerminkan Ayat (4)
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827); b. WIUP Mineral bukan logam, Mineral bukan logam jenis a. andesit; 11. tras; c. IPR mineral bukan logam jenis tertentu; dan Gubernur disertai dengan alasan yang jelas. (2) Penempatan dana jaminan reklamasi dan dana jaminan pa- ngan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksa nakan keadilan secara proporsional bagi masyarakat. Cukup jelas.
3. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah tertentu dan Batuan; b. breksi batuapung; 12. batu kali; d. IPR batuan. (3) Pengembalian SIPB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) scatambang tidak menghilangkan kewajiban pemegang IUP tugas dan fungsinya berkoordinasi dengan Tim Koordinasi Huruf c Ayat (5)
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) c. IUP; c. tanah liat; 13. kerikil; Pasal 28 dinyatakan sah setelah pemegang SIPB memenuhi kewajibannya atau SIPB untuk melaksanakan reklamasi dan/atau pascatam- Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan” pengelolaan Cukup jelas.
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Un- d. IPR; d. batu kali; 14. pasir batu; (1) IPR diberikan kepada: dan disetujui oleh Gubernur. bang. (3) Pembentukan Tim Terpadu Pengawasan dan Pengendalian pertambangan mineral dan batubara bertujuan untuk meny- Ayat (6)
dang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Pera- e. SIPB; e. kerikil; 15. kerikil berpasir alami; a. orang perseorangan yang merupakan penduduk setempat; (4) SIPB dapat dicabut oleh Gubernur jika: (3) Dalam hal pemegang IUP atau SIPB tidak melaksanakan rekla- Kegiatan Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) eimbangkan kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Cukup jelas.
turan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun f. izin pengangkutan dan penjualan; f. pasir batu; 16. pasir tidak mengandung unsur mineral logam; atau a. pemegang SIPB tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan masi dan/atau pascatambang sesuai dengan rencana yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. Huruf d Pasal 47
2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran g. IUJP; g. pasir tidak mengandung unsur mineral logam atau unsur 17. batu gunung kuari besar; dan b. koperasi yang anggotanya merupakan penduduk setempat. dalam SIPB serta ketentuan peraturan perundang-undangan; telah disetujui, Gubernur dapat menetapkan pihak ketiga untuk BAB XVII Yang dimaksud dengan “asas keberpihakan kepada kepen- Cukup jelas.
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan h. IUP untuk penjualan; mineral bukan logam; b. 30 (tiga puluh) hektar untuk andesit. (2) Untuk memperoleh IPR sebagaimana dimaksud pada ayat b. pemegang SIPB melakukan tindak pidana sebagaimana melakukan reklamasi dan/atau pascatambang dengan dana PENDANAAN tingan bangsa” adalah pengelolaan pertambangan mineral Pasal 48
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); i. reklamasi dan pascatambang; h. batu gunung quarry besar; Pasal 21 (1), pemohon harus menyampaikan permohonan kepada dimaksud dalam undang-undang pertambangan mineral jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Pasal 68 dan batubara mengutamakan kepentingan bangsa diatas Cukup jelas.
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan j. penggunaaan jalan pertambangan; i. marmer; (1) Masa berlaku IUP Operasi Produksi diberikan untuk jangka Gubernur. dan batubara; atau Pasal 55 Pendanaan pengelolaan pertambangan mineral dan batuan ber- pelaku usaha pertambangan. Pasal 49
Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik In- k. penggunaan tanah untuk kegiatan usaha pertambangan; j. tanah urug; waktu paling lama 5 (lima) tahun. (3) Permohonan IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya c. pemegang SIPB dinyatakan pailit. (1) Dana jaminan reklamasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal sumber dari: Huruf e Cukup jelas.
donesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara l. pengendalian produksi dan penjualan; k. pasir urug; dan (2) Kegiatan IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud pada dapat diajukan pada wilayah yang telah ditetapkan sebagai (5) Dalam hal jangka waktu yang ditentukan dalam SIPB telah 54 ayat (1) huruf a terdiri atas: a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan Yang dimaksud dengan “asas partisipatif” adalah mendorong Pasal 50
Republik Indonesia Nomor 5339); m. pembinaan usaha pertambangan; l. batu gamping untuk bangunan. ayat (1) untuk: WPR. habis dan tidak diajukan permohonan peningkatan atau per- a. dana jaminan reklamasi tahap eksplorasi dalam hal terda- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat. masyarakat untuk berperan aktif dalam pengambilan kepu- Cukup jelas.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya n. pengawasan usaha pertambangan; BAB IV a. Pertambangan Mineral bukan logam; (4) Dalam 1 (satu) WPR dapat diberikan 1 (satu) atau beberapa IPR. panjangan tahap kegiatan atau pengajuan permohonan tetapi pat lahan terganggu; dan BAB XX tusan dan pelaksanaan pengelolaan pertambangan mineral Pasal 51
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan o. peran serta masyarakat/perlindungan masyarakat; WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN b. Pertambangan Mineral bukan logam jenis tertentu; dan (5) Setiap pemohon sehagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya tidak memenuhi persyaratan, SIPB tersebut berakhir. b. dana jaminan reklamasi tahap operasi produksi. KETENTUAN PERALIHAN dan batubara, dan bisa dilakukan secara langsung maupun Cukup jelas.
Provinsi Djawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 p. pendanaan; MINERAL BUKAN LOGAM, MINERAL BUKAN LOGAM c. Pertambangan batuan. dapat diberikan 1 (satu) IPR. Pasal 43 (2) Dana jaminan reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal 69 tidak langsung. Pasal 52
tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Un- q. ketentuan penyidikan; dan JENIS TERTENTU DAN BATUAN (3) Pemegang IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud pada (6) IPR diperoleh melalui tahapan: (1) Dalam hal SIPB berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal ditetapkan sesuai dengan rencana reklamasi yang disusun Semua izin usaha pertambangan yang telah ada sebelum berlakunya Huruf f Cukup jelas.
dang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi r. ketentuan pidana. Pasal 10 ayat (1) dapat melakukan perpanjangan masa berlaku IUP a. pemberian WIPR; dan 42, eks pemegang SIPB wajib memenuhi dan menyelesaikan berdasarkan dokumen lingkungan hidup dan dimuat dalam Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai masa berlaku izin berakhir. Yang dimaksud dengan “asas transparansi” adalah asas Pasal 53
Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 BAB II (1) WIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b harus OPerasi Produksi dalam hal memenuhi syarat sesuai ketentu- b. pemberian IPR. kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perun- rencana kerja dan anggaran biaya eksplorasi. BAB XXI keterbukaan informasi untuk menyediakan informasi yang Cukup jelas.
tentang Pembentukan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara KEWENANGAN berada dalam WUP dan sesuai dengan rencana tata ruang. an peraturan perundang-undangan. (7) WIPR sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a dilarang dang-undangan. (3) Dana jaminan reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) KETENTUAN PENUTUP cukup, akurat, tepat waktu, tentang kegiatan pertambangan Pasal 54
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58); Pasal 5 (2) WIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang berlokasi (4) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan berlokasi pada Tanah Kasultanan atau Tanah Kadipaten. (2) Pemegang SIPB yang telah memenuhi dan menyelesaikan ditempatkan pada bank pemerintah atau bank pemerintah Pasal 70 kepada segenap stakeholder. Cukup jelas.
(1) Gubernur berwenang melakukan: pada Tanah Kasultanan atau Tanah Kadipaten. paling banyak 2 (dua) kali. Pasal 29 kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapat daerah dalam bentuk deposito berjangka. Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku: Huruf g Pasal 55
Dengan Persetujuan Bersama a. pemberian sertifikat standar; (3) Dalam 1 (satu) WUP dapat terdiri atas 1 (satu) atau beberapa (5) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan (1) Pemberian WIPR didahului dengan mengajukan permohonan surat keterangan dari Gubernur. (4) Penempatan dana jaminan reklamasi sebagaimana dimaksud a. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 84 Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah adanya Cukup jelas.
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH b. pemberian izin; dan WIUP. paling lama 5 (lima) tahun untuk setiap kali perpanjangan. informasi untuk WIPR kepada Gubernur sebelum mengajukan BAB VIII pada ayat (3) dilakukan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambang- kejelasan fungsi, struktur, sistem dan pertanggungjawaban Pasal 56
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA c. pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan Perizinan (4) WIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: Bagian Keempat permohonan WIPR IZIN PENGANGKUTAN DAN PENJUALAN hari kalender sejak rencana kerja dan anggaran biaya disetujui an Mineral Logam, Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan elemen pengelola pertambangan. Cukup jelas.
dan Berusaha di bidang Pertambangan yang didelegasikan oleh a. WIUP Mineral bukan logam; Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat di sekitar (2) Permohonan WIPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diaju- Pasal 44 Gubernur. Logam Jenis Tertentu dan Batuan (Berita Daerah Daerah Istimewa Huruf h Pasal 57
GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKRTA Pemerintah Pusat. b. WIUP Mineral bukan logam jenis tertentu; dan Wilayah Ijin Usaha Pertambangan kan kepada Gubernur dengan syarat sesuai ketentuan peratu- (1) lzin Pengangkutan dan Penjualan diberikan oleh Gubernur Pasal 56 Yogyakarta Tahun 2024 Nomor 85); Yang dimaksud dengan “asas berkelanjutan dan berwawasan Cukup jelas.
(2) Pemberian sertifikat standar sebagaimana dimaksud pada c. WIUP Batuan. Pasal 22 ran perundang-undangan. berdasarkan permohonan yang diajukan oleh: (1) Dana jaminan pascatambang sebagaimana dimaksud dalam b. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 26 lingkungan adalah asas yang secara terencana mengintegra- Pasal 58
MEMUTUSKAN: ayat (1) huruf a meliputi kegiatan konsultasi dan perencanaan (5) WIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan kepada: (1) Pemegang IUP Operasi Produksi wajib menyusun dan melaks- Pasal 30 a. Badan Usaha; Pasal 54 ayat (1) huruf b ditetapkan sesuai dengan rencana Tahun 2019 tentang Tata Cara Reklamasi Tahap Operasi Pro- sikan dimensi ekonomi, lingkungan, dan sosial budaya Cukup jelas.
Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN usaha jasa Pertambangan di bidang: a. badan usaha; anakan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat. (1) Permohonan IPR diajukan kepada Gubernur paling lambat 12 b. Koperasi; atau pascatambang. duksi dan Pascatambang Pada Kegiatan Usaha Pertambangan dalam keseluruhan usaha pertambangan mineral dan ba- Pasal 59
USAHA PERTAMBANGAN MINERAL LOGAM, a. penyelidikan umum; b. koperasi; atau (2) Program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat se- (dua belas) bulan setelah WIPR terbit. c. perusahaan perseorangan. (2) Dana jaminan pascatambang sebagaimana dimaksud pada Mineral Logam, Mineral Bukan Logam dan Batuan (Berita tuan untuk mewujudkan kesejahteraan masa kini dan masa Ayat (1)
MINERAL BUKAN LOGAM, MINERAL BUKAN b. eksplorasi; c. perusahaan perseorangan. bagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit meliputi (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ayat (1) ditempatkan pada bank pemerintah atau bank peme- Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016 Nomor 26). mendatang. Yang dimaksud dengan ”jalan Pertambangan” adalah
LOGAM JENIS TERTENTU, DAN BATUAN. c. studi kelayakan; Pasal 11 aspek: dengan persyaratan: dilengkapi dengan: rintah daerah dalam bentuk deposito berjangka. dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan Pasal 3 jalan khusus yang diperuntukkan untuk kegiatan Pert-
d. konstruksi Pertambangan; (1) Pemohon sebelum mengajukan WIUP harus mengajukan a. pendidikan; a. administrasi; a. surat permohonan; (3) Penempatan dana jaminan pascatambang sebagaimana dimaksud dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini. Cukup jelas. ambangan dan berada di area Pertambangan atau area
BAB I e. pengangkutan; permohonan informasi untuk WIUP Mineral Bukan Logam, b. kesehatan; b. teknis; b. nomor induk berusaha; pada ayat (2) dilakukan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Pasal 71 Pasal 4 proyek yang terdiri atas jalan penunjang dan jalan
KETENTUAN UMUM f. Iingkungan Pertambangan; Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu, dan Batuan kepada c. kemandirian ekonomi; dan c. lingkungan; dan c. susunan pengurus, daftar pemegang saham atau modal, hari kalender sejak rencana pascatambang disetujui Gubernur. Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Cukup jelas. tambang.
Pasal 1 g. reklamasi dan pascatambang; Gubernur. d. infrastruktur dasar. d. finansial. dan daftar pemilik manfaat dari Badan Usaha, Koperasi, Pasal 57 Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengelo- Pasal 5 Ayat (2)
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: h. keselamatan Pertambangan; dan/atau (2) Permohonan WIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diaju- (3) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dikonsul- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai permohonan IPR sebagaima- atau perusahaan perseorangan; dan (1) Dalam hal dana jaminan reklamasi dan dana jaminan pasca- laan Usaha Pertambangan Mineral Logam, Mineral Bukan Logam, Cukup jelas. Cukup jelas.
1. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan i. penambangan. kan kepada Gubernur dengan syarat sesuai ketentuan peraturan tasikan dengan pemerintah daerah dan masyarakat setempat. na dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur dalam Peraturan d. sumber pasokan mineral yang dibuktikan dengan salinan tambang tidak menutupi untuk menyelesaikan reklamasi dan dan Batuan (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Pasal 6 Ayat (3)
dalam rangka, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau (3) Perizinan Berusaha di bidang Pertambangan yang didelegasikan perundang-undangan. (4) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat meng- Gubernur. nota kesepahaman atau perjanjian kerja sama Pengangkutan pascatambang, kekurangan biaya untuk penyelesaian rekla- 208 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yo g- Cukup jelas. Cukup jelas.
batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi oleh Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal 12 ajukan usulan program kegiatan pengembangan dan pember- Pasal 31 dan Penjualan Mineral yang masih berlaku dengan pemegang: masi dan pascatambang menjadi tanggung jawab pemegang ya karta Nomor 1), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 7 Ayat (4)
kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau huruf a meliputi: (1) Gubernur menetapkan luasan WIUP Mineral Bukan Logam, dayaan masyarakat kepada Gubernur untuk diteruskan kepada Luasan IPR diberikan paling luas: 1. IUP; IUP atau SIPB. Pasal 72 Cukup jelas. Cukup jelas.
pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, peng- a. IUP dalam rangka penanaman modal dalam negeri untuk WIUP Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan WIUP pemegang IUP. a. 5.000 (lima ribu) meter persegi untuk orang perseorangan; dan 2. IPR; (2) Dalam hal terdapat kelebihan jaminan dari biaya yang diper- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Pasal 8 Ayat (5)
angkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang. komoditas Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Batuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 sebagai (5) Pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana b. 10.000 (sepuluh ribu) meter persegi untuk koperasi. 3. SIPB; lukan untuk penyelesaian reklamasi dan pascatambang, kele- Cukup jelas. Cukup jelas.
2. Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, Jenis Tertentu, dan Batuan dengan ketentuan: wilayah dalam melaksanakan kegiatan IUP eksplorasi atau dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk masyarakat di Pasal 32 4. Izin Pengangkutan dan Penjualan lain; dan/atau bihan biaya dapat dicairkan oleh pemegang IUP atau SIPB Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Pasal 9 Ayat (6)
yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal 1. berada dalam 1 (satu) Daerah; atau kegiatan SIPB. sekitar WIUP yang terkena dampak langsung akibat aktifitas (1) Masa berlaku IPR diberikan paling lama 5 (lima) tahun dan 5. IUP untuk Penjualan. setelah mendapat persetujuan Gubernur. Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Cukup jelas. Cukup jelas.
teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam 2. wilayah laut sampai dengan 12 (dua belas) mil laut. (2) Luasan WIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan Pertambangan. dapat diperpanjang. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai permohonan Izin Pengang- Pasal 58 Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Pasal 10 Ayat (7)
bentuk lepas atau padu. b. SIPB; berdasarkan: (6) Prioritas masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) (2) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan kutan dan Penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) (1) Pemegang IUP Operasi Produksi dan SIPB yang tidak melaksa- Cukup jelas. Cukup jelas.
3. Pertambangan Mineral adalah Pertambangan kumpulan c. IPR; a. letak geografis; merupakan masyarakat yang berada dekat kegiatan operasi- paling banyak 2 (dua) kali. diatur dalam Peraturan Gubernur. nakan reklamasi dan pascatambang sampai dengan jangka Ditetapkan di Yogyakarta Pasal 11 Ayat (8)
Mineral yang berupa bijih atau batuan, di luar panas bumi, d. lzin Pengangkutan dan Penjualan untuk komoditas Mineral b. data potensi dan cadangan mineral dan batuan; onal penambangan dengan tidak melihat batas administrasi (3) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan Pasal 45 waktu 1 (satu) tahun sejak habis masa berlaku ijin dan tidak pada tanggal … Cukup jelas. Cukup jelas.
minyak dan gas bumi, serta air tanah. Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu, dan Batuan; c. daya dukung dan daya tampung lingkungan; dan wilayah Kapanewon/Kabupaten. paling lama 5 (lima) tahun untuk setiap kali perpanjangan. Izin Pengangkutan dan Penjualan diberikan untuk jangka waktu 5 diperpanjang, jaminan reklamasi dan/atau jaminan pascatam- Pasal 12 Pasal 60
4. Wilayah Pertambangan yang selanjutnya disingkat WP adalah e. IUJP untuk 1 (satu) Daerah; dan d. kaidah konservasi sumber daya mineral dan batuan. (7) Program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat se- Bagian Kedua (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu 5 (lima) bang akan disetor ke kas daerah. GUBERNUR Ayat (1) Cukup jelas.
wilayah yang memiliki potensi Mineral dan/atau Batubara dan f. IUP untuk penjualan komoditas Mineral Bukan Logam, (3) Luasan WIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan bagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai dari alokasi biaya Iuran Pertambangan Rakyat tahun setiap kali perpanjangan. (2) Dana jaminan reklamasi dan/atau jaminan pascatambang yang DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA Cukup jelas. Pasal 61
tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan yang Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu, dan Batuan. paling luas: program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat pada Pasal 33 BAB IX telah disetor ke kas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat Ayat (2) Ayat (1)
merupakan bagian dari tata rulang nasional. (4) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), a. 6 (enam) hektar untuk kaolin, zeolit, batu gamping, bentonit, anggaran dan biaya Pemegang IUP setiap tahun. (1) Pemegang IPR wajib membayar IPERA USAHA JASA PERTAMBANGAN (1) diperuntukan membiayai pelaksanaan reklamasi dan HAMENGKU BUWONO X Huruf a Yang dimaksud ketentuan peraturan perundang-undangan
5. Wilayah Usaha Pertambangan yang selanjutnya disingkat WUP Gubernur diberi kewenangan untuk mendukung pengelolaan kalsit, feldspar, breksi batu apung, bentonit, tanah liat, dan (8) Alokasi biaya program pengembangan dan pemberdayaan (2) IPERA terdiri dari komponen : Pasal 46 pascatambang. Yang dimaksud “letak geografis” adalah koordinat wilayah yang antara lain peraturan perundang-undangan mengenai tata
adalah bagian dari WP yang telah memiliki ketersediaan data, Pertambangan yang meliputi: tanah urug; masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dikelola oleh a. Biaya pengelolaan wilayah; (1) Pemegang IUP wajib menggunakan perusahaan jasa Pertam- (3) Pelaksanaan reklamasi dan pascatambang sebagaimana di- Diundangkan di Yogyakarta diduga kuat memiliki sumber daya mineral atau batubara. ruang, pertanahan, dan lingkungan hidup.
potensi, dan/atau informasi geologi. a. pemberian dan penetapan WIUP Pertambangan mineral b. 10 (sepuluh) hektar untuk batu kali, kerikil, pasir batu, pemegang IUP. b. Biaya pengelolaan pengusahaan; dan bangan lokal dan/atau nasional. maksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh OPD yang membidangi pada tanggal … Huruf b Ayat (2)
6. Wilayah Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disingkat bukan logam, WIUP Pertambangan mineral bukan logam kerikil berpasir alami (sirtu), pasir tidak mengandung unsur (9) Pemegang IUP Operasi Produksi yang melanggar ketentuan se- c. Biaya pengelolaan lingkungan (2) Dalam hal tidak terdapat perusahaan jasa Pertambangan lokal urusan energi dan sumber daya mineral dengan menunjuk Yang dimaksud “data potensi dan cadangan mineral dan Cukup jelas.
WIUP adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang IUP jenis tertentu, dan WIUP Pertambangan batuan dengan mineral logam dan tras; dan bagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif. (3) Komponen biaya pengelolaan wilayah sebagaimana dimaksud dan/atau nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pihak ketiga SEKRETARIS DAERAH batuan” adalah data potensi dan cadangan mineral atau Pasal 62
atau pemegang SIPB. ketentuan: c. 50 (lima puluh) hektar untuk andesit dan batu gunung (10) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (9) pada ayat (2) huruf a dikenakan kepada pemegang IPR terhadap pemegang IUP dapat menggunakan perusahaan jasa Pertam- BAB XII DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA batubara dan tidak terikat dengan batasan administrasi Cukup jelas.
7. Wilayah Pertambangan Rakyat yang selanjutnya disingkat WPR 1. berada dalam 1 (satu) Daerah; atau kuari besar. berupa : luas wilayah yang diberikan sesuai dengan izinnya. bangan yang berbadan hukum Indonesia dalam rangka pena- PENGGUNAAAN JALAN PERTAMBANGAN pemerintah yang merupakan bagian dari Rencana Tata Pasal 63
adalah bagian dari WP tempat dilakukan kegiatan Usaha Pert- 2. wilayah laut sampai dengan 12 (dua belas) mil laut. Pasal 13 a. peringatan tertulis; (4) Komponen biaya pengelolaan pengusahaan sebagaimana naman modal asing. Pasal 59 BENY SUHARSONO Ruang. Cukup jelas.
ambangan rakyat. b. penetapan harga patokan penjualan Mineral Bukan Logam, Ketentuan lebih lanjut mengenai WIUP diatur dalam Peraturan b. penghentian sementara; dan/atau dimaksud pada ayat (2) huruf b dikenakan kepada pemegang (3) Jenis usaha jasa Pertambangan yaitu pelaksanaan di bidang: (1) Pemegang IUP, IPR, dan SIPB wajib menggunakan jalan Pertam- Huruf c Pasal 64
8. Wilayah Pencadangan Negara, yang selanjutnya disingkat WPN Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu, dan Batuan; dan Gubernur. c. pencabutan izin berusaha di bidang pertambangan yang IPR terhadap hasil produksi komoditas mineral. a. Penyelidikan Umum; bangan dalam pelaksanaan kegiatan Usaha Pertambangan. LEMBARAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA Yang dimaksud “daya dukung dan daya tampung lingkung- Cukup jelas.
adalah bagian dari WP yang dicadangkan untuk kepentingan c. pemberian rekomendasi/persetujuan yang berkaitan dengan BAB V didelegasikan oleh pemerintah pusat. (5) Komponen biaya pengelolaan lingkungan sebagaimana b. Eksplorasi; (2) Jalan Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) TAHUN…NOMOR .... an” adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung Pasal 65
strategis nasional. penerbitan maupun pelaksanaan perizinan. IZIN USAHA PERTAMBANGAN (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai program pengembangan dan dimaksud pada ayat (2) huruf c dikenakan kepada pemegang c. Studi Kelayakan; terdiri atas: kegiatan pertambangan dan kapasitas lingkungan alam dan Cukup jelas.
9. Badan Usaha adalah setiap badan hukum yang bergerak di d. fasilitasi kegiatan pertambangan rakyat. Bagian Kesatu pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat IPR terhadap nilai biaya pengelolaan lingkungan, termasuk d. Konstruksi Pertambangan; a. jalan tambang yang terdapat pada area Pertambangan atau PENJELASAN sumber daya untuk mendukung kegiatan pertambangan Pasal 66
bidang Pertambangan yang didirikan berdasarkan hukum (5) Gubernur dapat mendelegasikan kewenangan pemberian Umum (1) diatur dengan Peraturan Gubernur. reklamasi dan pascatambang secara proporsional pada e. Pengangkutan; area proyek yang digunakan dan dilalui oleh alat utama dan ATAS yang menggunakan ruang. Cukup jelas.
Indonesia dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan sertifikat standar dan pemberian izin sebagaimana dimaksud Pasal 14 Pasal 23 WPR. f. Lingkungan Pertambangan; alat penunjang produksi; dan PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA Huruf d Pasal 67
Republik Indonesia. pada ayat (1) huruf a dan huruf b kepada perangkat daerah IUP diberikan dalam rangka rangka penanaman modal dalam (1) Setiap Pemegang IUP Operasi Produksi wajib menyampaikan (6) Perhitungan dan pemungutan IPERA diatur sesuai dengan g. Reklamasi dan Pascatambang; b. jalan penunjang yang disediakan untuk jalan transportasi NOMOR … TAHUN … Yang dimaksud “kaidah konservasi sumber daya mineral Ayat (1)
10. Eksplorasi adalah tahapan kegiatan Usaha Pertambangan un- yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang negeri untuk komoditas mineral bukan logam, mineral bukan logam laporan realisasi program pengembangan dan pemberdayaan ketentuan peraturan perundang-undangan. h. Keselamatan Pertambangan; dan/atau barang atau orang dalam suatu area Pertambangan dan/ TENTANG dan batuan” adalah kegiatan pertambangan diarahkan ke- Yang dimaksud “pengawasan terintegrasi” adalah pengawa-
tuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu. jenis tertentu dan batuan. masyarakat setiap 6 (enam) bulan kepada Gubernur. Bagian Ketiga i. Penambangan. atau area proyek pendukung operasi Pertambangan atau PENGELOLAAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL LOGAM, pada pendekatan jangka panjang dan bijaksana untuk meng- san yang dilaksanakan oleh seluruh unsur OPD yang terkait
lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas dan sumber daya (6) Gubernur dapat mendelegasikan kewenangan untuk melaks- Pasal 15 (2) Pemegang IUP Operasi Produksi yang melanggar ketentuan Reklamasi dan Pascatambang (4) Pemegang IUP yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud penyediaan fasilitas Pertambangan. MINERAL BUKAN LOGAM, MINERAL BUKAN LOGAM embangkan dan memanfaatkan bahan galian tambang. dengan kegiatan pertambangan secara bersama-sama se-
terukur dari bahan galian, serta informasi mengenai lingkungan anakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan perizinan (1) IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 terdiri atas 2 (dua) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi adminis- Pasal 34 pada ayat (1) dikenai sanksi administratif. (3) Jalan Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) JENIS TERTENTU, DAN BATUAN Ayat (3) cara harmonis dan efektif.
sosial dan lingkungan hidup. sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan kewenangan tahap kegiatan yang meliputi: tratif. (1) Pemegang IPR wajib menyusun dan menyerahkan rencana (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dibangun sendiri oleh pemegang IUP, IPR, dan SIPB atau Cukup jelas. Ayat (2)
11. Pengolahan adalah upaya meningkatkan mutu komoditas untuk mendukung pengelolaan pertambangan sebagaimana a. Eksplorasi; dan (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) reklamasi dan/atau rencana pascatambang sesuai dengan berupa : bekerjasama dengan: I. UMUM Pasal 13 Cukup jelas.
tambang Mineral untuk menghasilkan produk dengan sifat dimaksud pada ayat (4) kepada perangkat daerah yang menye- b. Operasi Produksi. berupa : dokumen rencana reklamasi dan rencana pascatambang yang a. peringatan tertulis; a. pemegang IUP, IPR dan SIPB lain yang membangun jalan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3) menegaskan Cukup jelas. Ayat (3)
fisik dan kimia yang tidak benrbah dari sifat komoditas tambang lenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber (2) Tahap kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a a. peringatan tertulis; disusun Pemerintah Daerah. b. penghentian sementara; dan/atau Pertambangan; atau bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di da- Pasal 14 Cukup jelas.
asal untuk dilakukan pemurnian atau menjadi bahan baku daya mineral. dilaksanakan setelah memperoleh IUP Eksplorasi. b. penghentian sementara; dan/atau (2) Selain menyusun dan menyerahkan rencana reklamasi dan/ c. pencabutan izin berusaha di bidang pertambangan yang b. pihak lain yang memiliki jalan yang dapat diperuntukkan lamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebe- Cukup jelas. Pasal 68
industri. (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendelegasian sebagaimana (3) Tahap kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b c. pencabutan izin berusaha di bidang pertambangan yang atau rencana pascatambang sebagaimana yang dimaksud ayat didelegasikan oleh pemerintah pusat. sebagai jalan Pertambangan, setelah memenuhi aspek sar-besar kemakmuran rakyat. Sumber Daya Mineral di Daerah Pasal 15 Cukup jelas.
12. Operasi Produksi adalah tahapan kegiatan usaha pertambang- dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) diatur dalam Peraturan dilaksanakan setelah memperoleh IUP Operasi Produksi yang didelegasikan oleh pemerintah pusat. (1) pemegang IPR bersama Pemerintah Daerah wajib melaks- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi keselamatan Pertambangan. Istimewa Yogyakarta sebagai kekayaan alam yang terkandung Cukup jelas. Pasal 69
an yang meliputi konstruksi, penambangan, pengolahan, Gubernur. merupakan peningkatan dari IUP Eksplorasi. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi anakan reklamasi dan pascatambang. administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam (4) Dalam hal jalan Pertambangan sebagaimana dimaksud di dalam bumi merupakan sumber daya alam yang tak terba- Pasal 16 Cukup jelas.
pemurnian, termasuk pengangkutan dan penjualan, serta sa- BAB III (4) Tahap kegiatan Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam (3) Pelaksanaan reklamasi dan pascatambang dilakukan sesuai Peraturan Gubernur. pada ayat (1) dan ayat (2) tidak tersedia, pemegang IUP, rukan, pengelolaannya perlu dilakukan seoptimal mungkin, Cukup jelas. Pasal 70
rana pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan hasil WILAYAH PERTAMBANGAN DAN USAHA PERTAMBANGAN (1) huruf a meliputi kegiatan: Peraturan Gubernur. dengan peruntukan lahan pascatambang. Pasal 47 IPR, dan SIPB dapat memanfaatkan sarana dan prasarana efisien, transparan, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan, Pasal 17 Cukup jelas.
studi kelayakan. Bagian Kesatu a. penyelidikan umum; Bagian Kelima (4) Pemegang IPR wajib menyerahkan lahan yang telah dilakukan (1) Dalam hal pemegang IUP menggunakan jasa Pertambangan, umum termasuk jalan umum untuk keperluan Pertambang- serta berkeadilan agar memperoleh manfaat sebesar-besar Huruf a Pasal 71
13. Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disingkat IUP Wilayah Pertambangan b. Eksplorasi; dan Peningkatan Nilai Tambah Mineral reklamasi dan/atau pascatambang kepada pihak yang berhak tanggung jawab kegiatan Usaha Pertambangan tetap dibebankan an setelah memenuhi ketentuan peraturan perundang-un- untuk kemakmuran masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta Cukup jelas. Cukup jelas.
adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan. Pasal 6 c. studi kelayakan. Pasal 24 melalui Gubernur kepada pemegang IUP. dangan. secara berkelanjutan. Huruf b Pasal 72
14. Izin Pertambangan Rakyat yang selanjutnya disingkat IPR (1) Gubernur menentukan WP. (5) Tahap kegiatan Operasi Produksi sebagaimana dimaksud pada (1) Pemegang IUP Operasi Produksi melakukan peningkatan nilai Bagian Keempat (2) Pelaku usaha jasa Pertambangan mengutamakan penggunaan (5) Pemegang IUP, IPR, dan SIPB yang melanggar ketentuan seba- Terbitnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Yang dimaksud dengan ”Mineral Bukan Logam Jenis Ter- Cukup jelas.
adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan dalam (2) Gubernur dalam menentukan WP sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b meliputi kegiatan: tambah mineral melalui kegiatan pengolahan yang dilakukan Berakhirnya Izin Pertambangan Rakyat kontraktor lokal dan tenaga kerja lokal. gaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif. Pertambangan Mineral dan Batubara yang diikuti dengan tentu” adalah Mineral bukan logam yang bernilai tinggi dan
wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan inves- pada ayat (1) dengan mempertimbangkan: a. konstruksi; di Daerah. Pasal 35 (3) Pelaku usaha jasa Pertambangan yang melanggar ketentuan (7) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) peraturan pelaksanaan dibawahnya, yang meliputi Peraturan tidak mudah didapatkan (antara lain intan dan batu mulia)
tasi terbatas. a. rencana WP; b. penambangan; (2) Peningkatan nilai tambah mineral sebagaimana dimaksud (1) IPR berakhir karena: sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi adminis- berupa : Pemerintah yang mengatur wilayah pertambangan, pelaksa- atau Mineral bukan logam yang dibutuhkan untuk menjamin
15. Iuran Pertambangan Rakyat yang selanjutnya disebut IPERA b. kriteria Pertambangan rakyat; c. pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/ pada ayat (1) dikecualikan untuk komoditas: a. dikembalikan; tratif. a. peringatan tertulis; naan kegiatan usaha Pertambangan, pembinaan dan peng- pasokan industi strategis (antara lain batu gamping, clag,
adalah pungutan daerah provinsi dalam rangka menjalankan c. usulan dari instansi yang menyelenggarakan urusan peme- atau pemanfaatan; dan a. tanah urug; b. dicabut; atau (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) b. penghentian sementara; dan/atau awasan pertambangan, reklamasi dan pasca tambang hing- dan pasir kuarsa untuk industri semen). TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH
delegasi kewenangan Pemerintah di bidang pertambangan rintahan di bidang ketenaganukliran khusus untuk golongan d. pengangkutan dan penjualan. b. pasir; dan c. habis masa berlakunya. berupa : c. pencabutan izin berusaha di bidang pertambangan yang ga peraturan menteri tentang penyelenggaraan usaha jasa Huruf c DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR...
mineral dan batubara dalam bentuk retribusi perizinan terten- Mineral radioaktif; Bagian Kedua c. komoditas lainnya. (2) Pemegang IPR dapat mengembalikan IPR dengan pernyataan a. peringatan tertulis; didelegasikan oleh pemerintah pusat. pertambangan, tata cara penetapan harga patokan penjua- Cukup jelas.
tu dalam rangka pengelolaan pertambangan rakyat berupa d. kepentingan strategis nasional untuk pencadangan komoditas Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi (3) Dalam hal Pemegang IUP operasi produksi tidak melakukan tertulis kepada Gubernur disertai dengan alasan yang jelas. b. penghentian sementara; dan/atau (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi lan mineral dan batubara, serta tata cara pemberian izin Pasal 18
pelayanan pembinaan yang penggunaannya untuk pengelola- tertentu dan konservasi dalam rangka keseimbangan Pasal 16 peningkatan nilai tambah mineral di Daerah, Gubernur ber- (3) Pengembalian IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinya- c. pencabutan izin berusaha di bidang pertambangan yang administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diatur dalam khusus di bidang pertambangan, maka kegiatan pertam- Cukup jelas.
an tambang rakyat sesuai dengan ketentuan peraturan perun- ekosistem dan lingkungan; dan (1) Pemegang WIUP mengajukan permohonan IUP Eksplorasi wenang menolak permohonan perpanjangan izin. takan sah setelah pemegang IPR memenuhi kewajibannya dan didelegasikan oleh pemerintah pusat. Peraturan Gubernur. bangan diharapkan dapat dijalankan dengan baik sesuai Pasal 19
dang-undangan. e. aspirasi masyarakat terdampak. kepada Gubernur. (4) Dalam hal Pemegang IUP operasi produksi tidak melakukan disetujui oleh Gubernur. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi Pasal 60 kaidah-kaidah pertambangan yang baik (Good Mining Practice). Cukup jelas.
16. Surat lzin Penambangan Batuan yang selanjutnya disingkat (3) Gubernur dalam menentukan WP sebagaimana dimaksud (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sendiri kegiatan pengolahan, kegiatan pengolahan dapat dilaku- (4) IPR dapat dicabut oleh Gubernur jika: administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam (1) Pemegang IUP, IPR, dan SIPB dalam penggunaan dan pem- Kegiatan ini harus dilaksanakan dengan memperhatikan Pasal 20
SIPB adalah izin yang diberikan untuk melaksanakan kegiatan pada ayat (1) berkoordinasi dengan bupati/walikota sebelum dilengkapi dengan persyaratan: kan oleh: a. pemegang IPR tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan Peraturan Gubernur. bangunan jalan Pertambangan wajib memenuhi aspek kese- prinsip lingkungan hidup, transparansi, dan partisipasi Cukup jelas.
Usaha Pertambangan batuan jenis tertentu atau untuk keper- mengusulkan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan a. administratif; a. Pemegang IUP Tahap Operasi Produksi lainnya yang me- dalam IPR serta ketentuan peraturan perundang-undangan; Pasal 48 lamatan Pertambangan. masyarakat dalam rangka menciptakan pembangunan ber- Pasal 21
luan tertentu. pemerintahan di bidang pertambangan mineral dan batubara. b. teknis; miliki fasilitas pengolahan; atau b. pemegang IPR melakukan tindak pidana sebagaimana di- (1) IUJP diberikan oleh Gubernur berdasarkan permohonan yang (2) Pemegang IUP, IPR, dan SIPB dapat memberikan akses kelanjutan. Cukup jelas,
17. Izin Usaha Jasa Pertambangan yang selanjutnya disingkat IUJP Pasal 7 c. lingkungan; dan b. Pihak lain yang melakukan kegiatan usaha Pengolahan dan/ maksud dalam undang-undang pertambangan mineral dan diajukan oleh: kepada masyarakat untuk menggunakan jalan Pertam- Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Pasal 22
adalah izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan usaha WP terdiri atas: d. finansial. atau Pemurnian yang tidak terintegrasi dengan kegiatan batubara; atau a. Badan Usaha; bangan setelah mendapat persetujuan dari penanggung Daerah telah mengalami beberapa perubahan mendasar terkait Cukup jelas.
jasa pertambangan inti yang berkaitan dengan tahapan dan/ a. WUP; (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai permohonan IUP Eksplorasi Penambangan yang perizinannya diterbitkan berdasarkan c. pemegang IPR orang perseorangan meninggal dunia b. Koperasi; atau jawab aspek keselamatan Pertambangan pada IUP, IPR, dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren di bidang Pasal 23
atau bagian kegiatan usaha Pertambangan. b. WPR; dan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang per- dan ahli waris tidak melapor ke Pemerintah Daerah c. Perusahaan Perseorangan. dan SIPB. energi dan sumber daya mineral yang akan dilaksanakan oleh Cukup jelas. www.jdih.dprd-diy.go.id
18. Tanah Kasultanan adalah tanah hak milik Kasultanan yang c. WPN. Gubernur. industrian. paling lambat 3 (tiga) bulan sejak pemegang izin me- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi (3) Pemegang IUP, IPR, dan SIPB yang melanggar ketentuan seba- Daerah Provinsi dan Pemerintah Pusat. Urusan Bidang Energi dan Pasal 24
meliputi tanah keprabon dan tanah bukan keprabon atau dede Pasal 8 Pasal 17 Bagian Keenam ninggal dunia. dengan persyaratan: gaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif. Sumber Daya Mineral, khususnya sub urusan Mineral dan Batu- Cukup jelas. Untuk Akses Informasi
keprabon yang terdapat dalam wilayah DIY. (1) WUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a meliputi: Masa berlaku IUP Eksplorasi diberikan dengan jangka waktu: Berakhirnya Izin Usaha Pertambangan (5) Dalam hal jangka waktu yang ditentukan dalam IPR telah habis a. administratif; dan (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bara yang menjadi urusan daerah provinsi meliputi : Pasal 25 Produk Hukum Secara Aktual
19. Tanah Kadipaten adalah tanah hak milik Kadipaten yang me- a. WUP mineral logam; a. 3 (tiga) tahun untuk Pertambangan Mineral bukan logam; Pasal 25 dan tidak diajukan permohonan perpanjangan izin atau peng- b. teknis. berupa : a. Penetapan wilayah izin usaha pertambangan mineral bukan Ayat (1)
liputi tanah keprabon dan tanah bukan keprabon atau dede b. WUP mineral bukan logam; b. 7 (tujuh) tahun untuk Pertambangan Mineral bukan logam (1) IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) berakhir ajuan permohonan tetapi tidak memenuhi persyaratan, IPR (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai permohonan IUJP sebagai- a. peringatan tertulis; logam dan batuan dalam 1 (satu) Daerah provinsi dan wi- Cukup jelas. KritiK, saran, dan masuKan mohon diKirim Ke:
keprabon yang terdapat dalam wilayah DIY. c. WUP mineral bukan logam jenis tertentu; dan jenis tertentu; dan karena: tersebut berakhir. mana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur dalam Peraturan b. penghentian sementara; dan/atau layah laut sampai dengan 12 mil. Ayat (2)
Sekretariat DPrD DiY:
20. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan d. WUP batuan. c. 3 (tiga) tahun untuk Pertambangan Batuan. a. dikembalikan; (6) Dalam hal IPR berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Gubernur. c. pencabutan izin berusaha di bidang pertambangan yang b. Penerbitan izin usaha pertambangan mineral logam dan Cukup jelas. Jl. Malioboro 54 Yogyakarta 55213
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dalam penyelenggaraan (2) WPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b meliputi: Pasal 18 b. dicabut; atau eks pemegang IPR wajib memenuhi dan menyelesaikan kewajiban Pasal 49 didelegasikan oleh pemerintah pusat. batubara dalam rangka penanaman modal dalam negeri Ayat (3) Telp.: (0274) 512688, 560293, 512820, 565622. pesawat 2419,
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah pro- a. WPR mineral logam; Masa berlaku IUP Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal c. habis masa berlakunya. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. IUJP diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi pada wilayah izin usaha pertambangan Daerah yang berada Cukup jelas. bagian produk hukum dan pengkajian Fax: (0274) 580692.
vinsi. b. WPR mineral bukan logam; 17 tidak dapat diperpanjang. (2) Pemegang IUP dapat mengembalikan IUP sebagaimana dimaksud (7) Eks Pemegang IPR yang telah memenuhi dan menyelesaikan diper panjang untuk jangka waktu 5 (lima) tahun setiap kali per- administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam dalam 1 (satu) Daerah provinsi termasuk wilayah laut sam- Ayat (4) Email: setwan@dprd-diy.go.id
21. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. c. WPR mineral bukan logam jenis tertentu; dan Bagian Ketiga pada ayat (1) huruf a dengan pernyataan tertulis kepada Gu- kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mendapat panjangan. Peraturan Gubernur. pai dengan 12 mil laut. Cukup jelas.
22. Daerah adalah Daerah Istimewa Yogyakarta. d. WPR batuan. Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi bernur disertai dengan alasan yang jelas. surat keterangan dari Gubernur.