Page 34 - Info Akuakultur 95 Desember 2022
P. 34
Kesehatan Ikan & Lingkungan
Legalitas IPAL tambak kebanyakan bentuk limbah SIUP dokumen wajib
Tambak udang termasuk dalam padat dari sisa pakan, kotoran Paian Tampubolon, dari PT Thai
kategori berdampak lingkungan udang maupun plankton yang mati. Union Kharisma Lestari, mengakui,
menengah hingga tinggi. Sehingga, Limbah tambak mengandung bahan saat ini, untuk melakukan usaha
menurut Haryoso, menerangkan, kimia yang berbahaya bisa dibilang tambak udang, petambak wajib
berdasarkan Peraturan Menteri zero dikarenakan semua saprotam mengantongi SIUP (Surat Izin Usaha
Lingkungan Hidup No. 4 Tahun 2021 yang dipakai pasti sudah melewati Perikanan), baik untuk perusahaan
Haryoso Handy Widodo Bahari Yuslian Ramadhan Catur Supriyantoro
tentang Daftar Usaha dan/atau persyaratan yang diinginkan untuk maupun perorangan. SIUP ini untuk
Kegiatan Yang Wajib Memiliki AMDAL, keamanan makanan maupun memastikan bahwa pelaku budidaya
UPL/UKL, atau SPPL, pelaku budidaya kesehatan udang. siap untuk melakukan proses budidaya
dengan luas total efektif kolam yang baik, menjaga lingkungan dan
budidaya < 10 hektar wajib memiliki Izin pembuangan limbah cair kelestarian alam.
SPPL (Surat Pernyataan Pengelolaan Peraturan terkait IPAL perlu “Penerbitan SIUP melibatkan
Lingkungan), 10 – 500 hektar wajib disosialisasikan lagi lebih intensif. Hal berbagai instansi pemerintahan,
memiliki UKL/UPL dan Persetujuan ini diungkapkan oleh Teguh Setyono seperti Kepala Daerah, Dinas
Teknis Pembuangan Limbah. Farm Manager PT Dua Putra Perkasa, Perikanan, Dinas Lingkungan Hidup,
Sementara itu, petambak yang terkait pendapatnya mengenai IPLC ESDM, Dinas Penanaman Modal,
memiliki lahan > 500 hektar wajib (Izin Pembuangan Limbah Cair) Dinas Ketenagakerjaan, dan lain-lain,”
memiliki AMDAL. Atas tambak yang yang mengatur persyaratan instalasi papar Paian. Dengan proses tersebut,
memiliki SPPL atau UKL/UPL atau IPAL dan persyaratan air yang boleh terjalin koordinasi antar instansi untuk
AMDAL, selama proses budidaya akan keluar. “Masih diperlukan sosialisasi memberikan izin sehingga dampak
ada pengawasan dan pengecekan dilapangan terutama untuk konstruksi negatif yang akan terjadi akibat usaha
limbah buangan berkala oleh Dinas tambak yang lama. Harus diedukasikan budidaya dapat diminimalisasi.
Lingkungan Hidup. Legalitas IPAL terus menerus bisa melalui organisasi/
tambak udang mengacu pada paguyuban yang mewadahi Tata ruang kawasan tambak
PP No. 5 tahun 2021 mengenai pembudidaya udang,” sarannya. Achmad Wahyudi, Technical
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Sehingga, kawasan tambak Director, PT Grobest Indomakmur,
Berbasis Risiko. lama budidaya dimulai penataaan yang lebih akrab disapa Wahyudi
Di lapangan, menurut Catur inlet dan outlet. Terkait IPLC, Teguh berpendapat, sejauh ini pengaturan
Supriyantoro, Teknisi PT Dua menyampaikan, koordinasi sudah tata ruang kawasan dan master
Putra Perkasa, saat ini masih ada berjalan antara Dinas Kementerian plan yang disusun oleh pemerintah
kebimbangan/keraguan di pihak Perikanan dan Lingkungan Hidup (KKP, Kementerian ATR-BPN dan
investor terkait persyaratan perizinan, dalam pengelolaan pemberian kementerian terkait) sudah ada, salah
antara UPL/UKL atau AMDAL. Limbah rekomendasi izin IPLC untuk tambak. satu buktinya adalah penetapan
34 Edisi No. 95/Tahun VIII/Desember 2022 | Info Akuakultur
