Page 36 - Info Akuakultur 95 Desember 2022

Kesehatan Ikan & Lingkungan

pemekaran yang mempunyai garis Heus Indonesia. Menurutnya, kurang Lingkungan Hidup, Dinas Pertanian
pantai untuk tambak, pengaturan kuatnya aturan mengenai IPAL menjadi dan Dinas Pariwisata.
RTRW masih kalah lebih cepat dengan alasan para pengusaha tambak dapat Terkait koordinasi, Taufik Noer,
perkembangan pelaku/investor mengelak atas tidak memilikinya IPAL. Teknisi PT Dua Putra Perkasa,
tambak udang. Pada banyak kasus, hal Aturan hanya sebatas himbauan dan menambahkan, koordinasi
ini menjadi dilema bagi pemerintah tujuannya hanya meminimalisir beban dan sinkronisasi antar instansi
maupun di pihak investor. Pasalnya, limbah. pemerintah perlu ditingkatkan.
Berkaitan dengan limbah
tambak, masing-masing
instansi kadang punya
sudut pandang yang
berbeda.
Tidak hanya itu,
Handy menyarankan,
perlu ada koordinasi
secara berkala antara
instansi pemerintah
dengan petambak dan
asosiasi. Tapi kesadaran
akan pentingnya IPAL
Teguh Setyono Paian Tampubolon Achmad Wahyudi sudah ada pada diri
petambak.
tambak sudah berjalan tetapi tidak Banyak petambak yang kurang Sependapat dengan narasumber
sejalan dengan terbitnya peraturan mendukung dengan keharusan yang lain, Catur menekankan
bupati. memiliki IPAL karena biaya pentingnya koordinasi antara investor
pembangunan dan oprasionalnya dengan pemangku kebijakan di
Peraturan IPAL masih belum optimal yang memakan banyak biaya. Rizki pemerintah terkait pengaturan
Paian, berpendapat, implemantasi berpendapat, “Toh dari pada lahan potensi kawasan dengan RTRW
peraturan terkait IPAL masih belum digunakan untuk IPAL alangkah lebih yang direncanakan. Sehingga,
menyeluruh karena pertimbangan menguntungkan apabila digunakan terjadi sinkronisasi kepentingan dan
kebutuhan lahan dan biaya (operasional untuk lahan budidaya sekalian,” tidak terjadi main terobos dalam
kincir untuk aerasi) pada tahap ungkap Rizki. pencetakan tambak.
proses oksigenisasi di IPAL. Dengan Dinas Lingkungan Hidup, dinas
penyiapan lahan IPAL maka tambak Koordinasi antar instansi kelautan dan perikanan serta KKP
yang tidak mempunyai lahan kosong Tambak udang berdampak seharusnya mewajibkan adanya
harus menggunakan tambak eksisting pada pengaturan tata ruang, panduan standarisasi IPAL untuk
sehingga tambak budidaya berkurang. lingkungan, dan sosial. Sehingga, tambak dan ikut berpartisipasi
Ia melanjutkan, tambak pembangunannya memerlukan pengawasan pembuangan limbah
yang sudah beroperasi sebelum koordinasi lintas sektor. Menurut agar memenuhi persyaratan yang
terbitnya peraturan mengenai IPAL Haryoso, koordinasi sudah dilakukan, telah diwajibkan dan memberi solusi
diharapkan menjadikan peraturan dalam hal ini pelaksananya adalah untuk perbaikan jika ada masalah di
tersebut sebagai landasan dalam instansi pemerintah daerah kabupaten kemudian hari.
pengaturan tata ruang dan kawasan dan/atau propinsi (Dinas/UPT). Rizki, menambahkan, koordinasi
pertambakan sehingga menjadi acuan Dinas tersebut akan berkoordinasi, antar instansi kementerian tercermin
pembuatan master plan zona/wilayah apabila rencana lokasi tambak dari syarat perizinan. “Ketika akan
pertambakan. berdekatan dengan kawasan mendirikan tambak, izin-izin tersebut
Hal ini juga diungkapkan oleh Rizki wisata, maka koordinasi setidaknya mencerminkan peran dari kementerian
Fajar Kurniawan, Technical Support melibatkan Dinas Cipta Karya, lain yang saling berkoordinasi
Jateng Jabar Selatan dan Banten, De Dinas Perikanan, DPMPTSP, Dinas mengeluarkannya,”aku Rizki.

36 Edisi No. 95/Tahun VIII/Desember 2022 | Info Akuakultur