Page 37 - Info Akuakultur 95 Desember 2022
P. 37
maupun supervisi Perlu libatkan semua pemangku
IPALnya secara kepentingan
berkala,” saran Wahyudi berpendapat, apapun
Catur. kebijakan dan peraturan dibuat,
Menurut tidak akan membuahkan hasil yang
Rizki, pemerintah optimal jika tidak ada koordinasi
berperan sebagai yang baik antar pemangku
pemangku kepentingan. “Alangkah baiknya
kebijakan dan masterplan tata kelola kawasan
memberikan pen- disusun dengan melibatkan semua
gertian mengenai pemangku kepentingan terkait
keberlanjutan bu- (termasuk swasta) dan dilakukan
didaya meskipun pengawasan serta evaluasi secara
Rizki Fajar Kurniawan Taufik Noer
sudah dikeluar- intensif baik rencana jangka pendek,
Peran pemerintah dalam IPAL kannya panduan IPAL. “Mungkin jangka menengah maupun jangka
komunal di klaster-klaster budidaya udang Panjang,” terang Wahyudi.
Menurut pendapat Catur, dapat diba ngun IPAL yang biayanya Ia berharap besar, dengan
pemerintah harus terlibat untuk bisa ditanggung oleh pemangku ke- meningkatkan peran serta
pembuatan IPAL komunal di wilayah bijakan, atau kita bayar untuk pihak masyarakat (swasta termasuk
tambak yang kepemilikannya lahan ke-3 sebagai fasilitas pengolahan di dalamnya), pihaknya dapat
tambak perorangannya kecil (1 – 5ha). limbah budidaya udang,” ungkap- memberikan sum bang sih
“Untuk inverstor tambak yang besar nya. Hal ini seperti pengolahan lim- lebih besar dalam program
harus dibantu pemberian insentif bah di pabrik-pabrik yang terdapat pembangunan pemerintah. l
keringanan pajak, penanganan LSM di kawasan industri. (noerhidajat/adit/resti).
Segenap Jajaran Direksi dan Karyawan
Mengucapkan
Selamat
Hari Natal
dan
Tahun Baru
2023
Info Akuakultur| Edisi No. 95/Tahun VIII/Desember 2022 37
