Page 35 - Info Akuakultur 95 Desember 2022

sentra-sentra produksi yang pun dilakukan perubahan peruntukan, lain seperti legalitas lahan, dll.,
disesuaikan dengan karakteristik maka sebaiknya pelaku budidaya Dinas akan menerbitkan
kawasan. diberikan dispensasi berdasarkan SKRK (Surat Keterangan Rencana
Namun penentuan zonasi ini asas keterlanjuran. Ini memerlukan Kota) sebagai dasar pelaku usaha
masih memerlukan konsistensi yang konsistensi dan kerjasama yang baik mengajukan izin lingkungan ke Dinas
nyata di tingkat lapangan sehingga antar semua pemangku kepentingan Lingkungan Hidup, Surat Izin Usaha
tidak lagi ditemukan perubahan serta pemegang otoritas kebijakan. Perikanan (SIUP) ke DPMPTSP (Dinas
peruntukan kawasan di tengah Penanaman Modal dan Pelayanan
jalan ketika para investor (pelaku Masih banyak tidak sesuai RTRW Terpadu Satu Pintu).
bisnis budidaya) sudah menjalankan Lebih jauh, Haryoso, pengaturan Namun, Haryoso mengakui,
usahanya dengan baik. tata ruang dan kawasan merupakan dalam implementasinya karena masih
Banyak contoh yang terjadi di kewenangan pemerintah kabupaten, rendahnya kesadaran/kepatuhan
lapangan ketika sebuah kawasan dalam hal ini Dinas Cipta Karya, Tata mayoritas pelaku budidaya udang baik
budidaya (sentra produksi) yang Ruang dan Pertanahan. Dinas Cipta skala rakyat/tradisional maupun skala
berjalan dengan baik tiba-tiba harus Karya sudah memiliki master plan. industri/badan usaha, serta belum
menghentikan kegiatan usahanya Sehingga, pelaku budidaya sebelum efektifnya pengawasan dinas terkait,
karena peruntukan kawasan dialihkan membuka usaha tambak wajib masih banyak lokasi tambak udang
menjadi kawasan pariwisata misalnya. mengajukan izin RTRW (Rencana yang tidak sesuai dengan rencana
Atau contoh lain misalnya di Tata Ruang wilayah kabupaten/ induk (master plan) kawasan yang
tengah kawasan budidaya tiba-tiba kota) ke Dinas Cipta Karya. Apabila diatur pemerintah.
ada pembangunan industri yang hasil pengecekan lapangan secara Hal ini juga diungkapkan oleh
berpotensi mencemari lingkungan dan master plan sesuai peruntukan usaha Catur. Menurutnya, beberapa daerah
mematikan kegiatan budidaya. Jika perikanan dengan segala persyaratan baru, terutama kabupaten hasil

Info Akuakultur| Edisi No. 95/Tahun VIII/Desember 2022 35