Page 5 - Buku 9
P. 5
PRAWACANA
Selo Soemardjan, Bapak Sosiologi Indonesia,
termasuk salah satu guru dan pelaku sejarah yang ikut
memperjuangkan otonomi desa di Indonesia. Pada tahun
1946, Selo Soemardjan muda menyiapkan rancangan
otonomi dan demokrasi desa di Daerah Istimewa Yogyakarta,
antara lain menelorkan kebijakan Sri Sultan Hamengku
Buwono IX yang melakukan penggabungan (blengketan)
sejumlah desa menjadi satu desa yang lebih besar, sekaligus
juga mendistribusikan tanah Sultan ground menjadi tanah
milik desa (titi soro untuk orang miskin, paguron untuk
gaji para guru, pangonan untuk gembala ternak, sengkeran
untuk pelestarian tanaman langka, segahan untuk jamuan
tamu dari luar yang datang ke desa, dan palungguh atau
bengkok untuk penghasilan kepala desa dan pamong desa).
Desa mempunyai otonomi memilih pemimpinnya sendiri,
melakukan pungutan seperti polosoro (semacam pajak
penjualan tanah dan ternak), serta mengatur dan mengurus
tanah untuk kepentingan desa dan kesejahteraan rakyat.
4 REGULASI BARU,DESA BARU
