Page 7 - Buku 9

pemerintah yang tidak pernah memikirkan desa secara
serius. Pada tahun 1956, Selo berujar bahwa sikap politik
pemerintah terhadap desa tidak jelas. Pada tahun 1979,
ketika lahir UU No. 5/1979 tentang Pemerintahan Desa,
Selo juga menyampaikan kekecewaannya karena substansi
UU itu jauh dari spirit otonomi desa dan demokrasi desa.
UU yang mendistorsi desa dari kesatuan organik-sosiologis
menjadi sebatas pemerintahan desa itu tidak hanya merusak
adat di Luar Jawa, tetapi juga merusak bagunan sosial dan
otonomi desa di Jawa. Pada tahun 1992, Selo mengulang
kembali pernyataannya, bahwa sikap pemerintah terhadap
pemerintah tidak jelas. Tahun 1999, Selo sempat gembira
menyambut kehadiran UU No. 22/1999 yang menggantikan
UU No. 5/1974 dan UU No. 5/1979, karena di dalamnya
membuka ruang dan mengandung spirit otonomi desa dan
demokrasi desa.

Namun Prof. Selo, yang berpulang pada tahun 2003,
tidak sempat menyaksikan hiruk pikuk perjuangan
melahirkan UU Desa sepanjang tahun 2005-2013. Jika
sekarang, beliau masih hidup maka beliau akan gembira dan
bangga menyambut kehadiran UU Desa. UU No. 6/2014
tentang Desa memang tidak sama dengan cita rasa desa
DIY yang dirancang oleh beliau, tetapi UU itu memastikan
perubahan paradigma dan sikap politik yang meninggalkan
“desa lama” dan memulai “desa baru”. Dalam konstruksi
“desa baru” terdapat pengakuan dan penghormatan negara
kepada desa, negara memberikan mandat kewenangan dan
pembangunan kepada desa, serta redistribusi sumberdaya
negara kepada desa.

6 REGULASI BARU,DESA BARU