Page 8 - Buku 9
P. 8
Meskipun sejumlah akademisi begitu sinis terhadap UU
Desa, yang mereka nilai ambisius, tetapi para pemimpin
desa dan masyarakat desa menyambutnya dengan penuh
antusias. Satu hal yang mengejutkan, sejumlah organisasi
keagamaan besar seperti Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah,
Konferensi Waligereja Indonesia, maupun Persekutuan
Gereja-gereja di Indonesia, maupun peguruan tinggi,
perusahaan, perbankan, ikatan akuntan, lembaga donor,
LSM dan lain-lain menyambut kehadiran UU Desa dengan
penuh antusias. Mereka mempelajari UU Desa sekaligus
menyiapkan diri untuk melakukan pendampingan desa.
Arah dan jalan perubahan menuju desa baru sudah
digariskan oleh UU Desa. Redistribusi uang negara (dari
APBN dan APBD) kepada desa, yang menjadi hak desa,
merupakan isu yang hangat dan politis, menyertai hiruk
pikuk pemerintaha baru di bawah pimpinan Joko Widodo
dan Jusuf Kalla. Namun UU Desa bukan sekadar uang.
Mulai dari misi, tujuan, asas, kedudukan, kewenangan,
alokasi dana, tata pemerintahan hingga pembangunan
desa, menunjukkan rangkaian perubahan desa yang
dihadirkan oleh UU Desa. Namun perubahan tidak berhenti
pada undang-undang meskipun melahirkan UU Desa ini
membutuhkan perjuangan dan perjalanan panjang. Kita
percaya pada sebuah diktum: “Peraturan bukan segala-
galanya, tetapi segala sesuatunya membutuhkan peraturan.
Peraturan yang baik tidak serta merta melahirkan kebaikan
dalam waktu cepat, tetapi peraturan yang buruk dengan
cepat menghasilkan keburukan”.
IDE, MISI DAN SEMANGAT UU DESA 7
